PERINGATAN HARI TANI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


PERNYATAAN SIKAP
FNKSDA KOMITE DAERAH JEMBER MENYAMBUT HARI TANI KE 59
TEGAKKAN KEDAULATAN RAKYAT CIPTAKAN KEADILAN REFORMA
AGRARIA SEJATI DI JEMBER
Satu dekade lebih setelah Indonesia merdeka yang di proklamasikan oleh Ir.Soekarno dan Hatta, lahir Undang–Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria yang di catat dalam lembaran Negara 1960/104 dan tambahan lembaran Negara No.2043. Peraturan ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa indonesia. Mengingat ketentuan dasar mengenai Agraria sangat menentukan perjalanan kedaulatan Negara Republik Kesatuan Indonesia dan dengan berlakunya UUPA tersebut ketentuan mengenai Agraria peninggalan kolonial dinyatakan sudah tidak berlaku alias di cabut yang termasuk di dalamnya ialah Domei nverklaring dan beberapa Pasal peninggalan Hindia Belanda yang merugikan dan masih berbau kolonialisme yang tidak sesuai dengan prinsip negara yakni Pancasila. Sumber falsafah atau menjadi jiwa dari pembuatan UUPA 1960 adalah UUD 1945, khususnya pasal 33 UUD 1945 yaitu memberi sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat diartikan sebagai semangat luhur dalam pemanfaatan bumidan kandungan di dalamnya yang di artikan sebagai tanah.
Selama kurun waktu 59 tahun di undangkannya UUPA banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam kenyataannya hingga sekarang masih terjadi tumpah tindih pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam termasuk tanah di dalamnya sehingga menimbulkan konflik – konflik sosialyang cenderung justru melemahkan masyarakat yang merasakan ketidak adilan dan tentu tidak ramah lingkungan, dalam sejumlah konflik–konflik yang terjadi sering kali mencuat di karenakan di berikannya izin dan konsesi oleh Negara kepada pemilik modal di beragam sektor sumberdaya alam hanya demi eksploitasi dan menghilangkan hak masyarakat setempat atau lebih sederhana bahwasering kalikonflik yang terjadi karena pengadaan tanah lebih besar di peruntukkan dan di peruntungkan kepada investor (perusahaan) dari pada untuk rakyat.

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dari tahun 2015-2018 terdapat 1.771 konflik agraria dengan kasus terbanyak yakni 642 kasus dari sektor
perkebunan. Konflik perkebunan ini juga melibatkan perusahaan negara dan swasta dengan rincian 127 kasus pada (2015), 162kasus (2016), 208kasus (2017), dan 114 kasus (2018).(sumber: KPA). dari jumlah kasus yang begitu banyak dan semakin meningkat ketimpangan struktur penguasaan dan konflik agraria masih ramai terjadi. Monopoli kekayaan agraria terjadi di hampir semua sektor kehidupan rakyat. Dari seluruh wilayah daratan di Indonesia, 71% di kuasai korporasi kehutanan,16% oleh korporasi perkebunan skala besar, 7% di kuasai oleh para konglomerat. Sementara rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja.
Dampaknya satu persenorang terkaya di Indonesia menguasai 50,3% ke kayaan nasional, dan10% orang terkaya menguasai 7% kekayaan nasional. (Sumber: SPI).
Ditengah mandek dan biasnya pelaksanaan perundang–undangan tentang tanah.
Perampasan dan kriminalisasi petani justru semakin marak terjadi. Dari tahun 2015 hingga 2016, telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 KK petani (KPA, 2015 dan 2016) danTim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) yang di bentuk sejak 2016 lalu, secara ke seluruhan menerima 666 laporan kasus konflik agraria yang mencakup lahan seluas 1.457.084 hektar dan sedikitnya 176.132 kepala keluarga terdampak. Artinya, dalam satu hari telah terjadi satu konflik agraria di tanahair. Sementara, dalam rentang waktu tersebut sedikitnya 455 petani di kriminalisasi / ditahan, 229 petani mengalami kekerasan /ditembak, dan18 orang tewas.
Angka ini jauh berbanding terbalik jika di bandingkan dengan pelaksanaan reforma agrarian diera pemerintahan saat ini wilayah terbanyak terjadi konflik tanah ialah di Provinsi Riau, sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Sedangkan dua provinsi di pulau Jawa yang menjadi wilayah penyumbang konflik agraria terbanyak kedua dan ketiga, di dominasi isupenguasaan tanah oleh PTPN, monopoli hutan Jawa oleh pihak Perhutani dan perluasan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah.
Presiden jokowi segera mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik agraria dan meluruskan reforma agraria, sesuai dengan amanat Perpres No. 86 Tahun 2018 sertasegera membentuk kelembagaan pelaksanaan reforma agraria yang berada langsung di bawah presiden, lintas sektor dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan organisasi rakyat yang di dalam kandungannya terdapat suatu Kelembagaan Reforma Agrari adalam rangka membantu pelaksanaaan Tim Reforma Agraria maka di bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana mandat (Pasal 19 ayat 2) yang memiliki fungsi mengordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset dan akses di tingkat Pusat.
KedudukanTim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) berada pada tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten. Dalam keputusan Menteri No 17 Tahun 2018 Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah di bentuk runtut pada Keputusan Gubenur No
188/352/KPT/013/2018 dengan isi Keputusan yang di rasa penting yakni membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, Memperkuat kapasitas Reforma Agraria, mengkoordinasikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Mengkoordinasikan integrasi pelaksaan penataan aset dan akses, memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaaan Reforma Agraria, menyelasaikan konflik Reforma Agraria, menunjuk Masyarakat yang berpengalaman dalam bidang Reforma Agraria. Kendati demikian pada tingkat Kabupaten  mengalami kemandekan terkait hierarki aturan dan pelaksanaan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terkhusus Kabupaten Jember yang hingga Bulan September ini belum memberikan kejelasan perihal pembentukan Tim GTRA tersebut.
Melihat kronisnya konflik agraria serta masifnya ketimpangan sosial menunjukkan bahwa reforma agraria selama ini telah di selewengkan. Pemerintah mulai kehilangan arah dan menjauh dari amanat UUPA 1960 bahkan dengan adanya RUU Pertanahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, saat ini sedang di bahas oleh DPRRI. Terutamadi kabupaten jember yang sebagian besar petani komoditi, banyaknya persoalan sengketa lahan dan makin maraknya industri ekstraktif (pertambangan) maka dengan melihat hal–hal di atas dan demi melindungi petani atas ke daulatan tanamannya dan menciptakan keadilan reforma agraria sejati di Jember dalam peringatan Hari Tani Nasional yang ke 59 tahun 2019 dan 59 Tahun UUPA.

Kami dari Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Dayaalam Komite Daerah Jember (FNKSDA JEMBER) menuntut dengan beberapa hal yakni:
1) Mendesak kepada Bupati Jember untuk segera membentuk Tim GTRA Jember.
2) Tegaskan keberpihakan pemerintah Kabupaten Jember dalam menjalankan Reforma Agraria sesuai dengan silake-5 Pancasila, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, UUPA 1960 dan TAP MPR no.IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agrariadan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA), yakni reforma agraria yang bertujuan merombak ketimpangan struktur agraria, menyelesaikan konflik dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat.
3) Hentikan monopoli wilayah pesisir sepadan pantai selatan Jember untuk
pembangunan infrastruktur yang menghilangkan wilayah tangkap nelayan.
4) Mengecam keterlibatan TNI, Polri dan Intelejen dalam penanganan konflik agraria.
5) Menuntut di tundanya pengesahan dan harus di kajiulang, di bahas dan diuji secara luas tentang RUU SBPB(Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan) dengan melibatkan
semua komponen masyarakat petani demi mendukung petani atas kedaulatan tanamannya.