Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru, PERLUKAH?

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Dokter sebagai garda terdepan untuk mengawal kesehatan, memegang peranan penting untuk menentukan taraf kesehatan suatu negara. Kualitas dokter dapat mencerminkan sejauh apa peran garda terdepan seorang dokter terwujud, hal ini tentu akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Namun kenyataan yang ada dalam upaya menjamin kualitas kedokteran yang ada terdapat beberapa permasalahan dengan fokus isu yang berbeda. Fokus isu tersebut akan menjadi poin dalam kajian ini, dan poin permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini antara lain :

1. Melakukan Pembenahan Sistem Pendidikan Kedokteran

Carut marut dan kontroversi yang menyelimuti sistem pendidikan kedokteran di Indonesia perlu di benahi. Mulai dari tahap preklinik dan klinik yang rawan privatisasi, hingga tahap internship yang masih memiliki banyak kekurangan disana sini harus segera ditangani oleh pemerintah. Aksi nyata harus dilakukan pemerintah, seperti dengan memberikan alokasi dana lebih besar untuk kesehatan, terutama pendidikan kedokteran, dan peninjauan ulang sistem internship yang sarat masalah. Namun sekali lagi, permasalahan yang banyak terjadi di dunia pendidikan kedokteran bukanlah hanya permasalahan pemerintah namun permasalahan kita bersama. Duduk diam dan menyaksikan segala sesuatunya terjadi bukanlah sikap generasi bangsa Indonesia yang menginginkan perubahan.

2. Pengawalan Moratorium Pendirian Fakultas Kedokteran

Saat ini Indonesia memiliki 83 Fakultas Kedokteran yang terdiri dari Fakultas Kedokteran Negeri maupun swasta. Fakultas-fakultas kedokteran tersebut memiliki akreditasi yang beragam, mulai dari A sebanyak 20 (24,1%), B sebanyak 28 (33,7%) dan C sebanyak 35 (42,2%). Jumlah yang cukup banyak tapi masih belum cukup memenuhi kebutuhan kita. Pada 14 Juni 2014 telah ditanda tangani oleh Menteri Ristekdikti sebuah surat edaran “Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter”. Namun, pada tanggal 7 Agustus 2017 Kemenristekdikti kembali membuka kesempatan kepada perguruan tinggi dengan peringkat Akreditasi minimal B untuk dapat mengusulkan pembukaan program studi pendidikan dokter dan profesi dokter. Apakah kita akan menambah jumlah fakultas kedokteran untuk menambah jumlah lulusan dokter di Indonesia? Apakah tindakan tersebut akan menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di Negara kita? Jawabannya adalah tidak, karena diperlukan waktu lama untuk menyamaratakan kualitas fakultas kedokteran dan lulusan dokter di Indonesia. Selain itu, mendirikan suatu fakultas kedokteran bukanlah hal yang
mudah, ada banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal tersebut memerlukan komitmen tinggi dari para pemangku kebijakan terkait. Hilangnya komitmen dan intregitas akan mengakibatkan tidak terpenuhinya standar fakultas kedokteran yang mumpuni yang akan berdampak terhadap kualitas lulusan dokter. Selanjutnya yang terjadi adalah menjamurnya fakultas kedokteran di Indonesia namun tidak disertai perbaikan kualitas kesehatan bangsa Indonesia. Maka dari itu, perlu dilakukan moratorium fakultas kedokteran baru sehingga fokus kita kini hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran dan lulusannya, bukan untuk menambah kuantitasnya.

A. Pengertian Moratorium

Moratorium berasal dari Bahasa latin morari yang berarti penundaan, adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moratorium adalah (1) penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keungan yang semakin hebat. (2) penundaan; penangguhan.

B. Perkembangan kebijakan moratorium dari waktu ke waktu

Kebijakan moratorium sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan terus berlaku hingga saat kajian ini ditulis. Komitmen untuk melaksanakan moratorium tidak hanya disampaikan oleh Kementrian Riset dan Perguruan Tinggi sebagai pemangku kebijakan yang bertanggung jawab atas perijinan pendirian program studi. Kebijakan moratorium senantiasa mendapat dukungan dari banyak pihak dari tahun ke tahun.

Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, menuntut:

1. Presiden RI melalui Menteri Ristekdikti serius dalam membenahi kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia. 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi FK secara menyeluruh dan tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh FK.

3. Membuat kebijakan yang berdampak nyata terhadap persebaran merata dokter sesuai kebutuhan di Indonesia.

4. Pembukaan FK baru hanya menambah beban pemerintah, sehingga pemerintah tidak fokus dalam mencari solusi seperti yang dialami oleh FK UNIPA di Papua Barat.

5. Mendesak Kemenristekdikti untuk MEMBERLAKUKAN MORATORIUM FK kembali. 



Hari ini: Isra mengandalkanmu

Isra Sabrina membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru, PERLUKAH?". Bergabunglah dengan Isra dan 1.843 pendukung lainnya hari ini.