Pembatasan Media Sosial Melanggar Hak Masyarakat Mendapatkan Informasi Publik

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Saya dan seluruh pengguna media sosial lainnya yang merupakan Warga Negara Indonesia berhak memiliki akses terhadap informasi publik dengan transparan dan terbuka sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan infomasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Tindakan sepihak dari pemerintah dengan membatasi penggunaan akses media sosial Facebook, Instagram, dan Whatsapp dengan dalih mengamankan situasi keamanan pasca bentrokan tanggal 21 Mei 2019 tanpa batasan waktu yang jelas telah memasung hak-hak kami sebagai Warga Negara Indonesia. 

Apapun Undang-Undang yang dipakai untuk melegitimasi kebijakan sepihak ini sangatlah merugikan hak warga dalam mendapatkan pembelajaran tentang demokrasi dan fakta yang terjadi di negara ini.

Sebagaimana kita ketahui, UUD 1945 adalah induk peraturan dan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, sehingga Undang-Undang, Peraturan, dan kebijakan yang diambil pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kaidah hierarki hukum ini. 

Dampak kebijakan ini sangatlah merugikan dari sisi pendidikan demokrasi dan berdampak pula terhadap sektor perekonomian Indonesia. Skala kerugian dunia usaha online yang menggunakan media sosial kini telah mencapai angka milyaran rupiah.

Masyarakat saat ini terpaksa menggunakan Virtual Private Network (VPN) agar bisa menggunakan media sosialnya karena dampak pembatasan media sosial ini. Sebagaimana diketahui bersama, penggunaan VPN gratis bisa menyebabkan kerentanan keamanan pengguna internet. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab atas kerentanan keamanan data pengguna internet ?

Seharusnya pemerintah bisa bijak menangani permasalahan di Indonesia dengan cara yang lebih baik dan elegan. Lakukan konferensi pers yang disertai pembuktian fakta dan data apa adanya dengan transparan dan terbuka kepada masyarakat agar warga negara menjadi lebih cerdas dan kritis terhadap permasalahan yang dialami oleh bangsa dan negaranya. Bukannya dengan melakukan penggiringan opini, pembodohan, dan penutupan informasi sepihak kepada masyarakat yang sangat jelas menunjukan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani permasalahan bangsa dan negara ini dengan cara-cara kasar dan tidak mendidik. Sangatlah terlihat pemerintah sangat panik sehingga gegabah menggunakan cara-cara yang kontra produktif. 

Pengguna Internet dan media sosial kini adalah masyarakat yang cerdas dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kami tahu mana informasi yang perlu disebarluaskan maupun yang tidak perlu disebarluaskan. 

Penyebaran informasi ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan bangsa dan negeri ini tetap akan menyebar dan viral walaupun hak akses kami dibatasi,  dipasung, atau ditutup. 

Kami akan terus berjuang agar hak-hak kami sebagai Warga Negara yang berhak menerima informasi publik bisa terpenuhi.