PEMBANGUNAN GEDUNG DPR BUKAN PRIORITAS!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


PEMBANGUNAN GEDUNG DPR BUKAN PRIORITAS!

Halo, teman-teman !
Sudahkah kalian mendengar keluh kesah para anggota dewan yang katanya mewakili rakyat Indonesia?

Kabar terbaru menyebutkan bahwa sejumlah pimpinan DPR meminta: pembangunan gedung baru DPR, alun-alun demokrasi, perpustakaan, dan museum dengan dana fantastis, yakni mencapai Rp602 miliar. Perlukah hal itu dilakukan? Hmm.

Teman-teman, mari kita cermati kelayakan dan kenyamanan Gedung Nusantara I yang seringkali diminta oleh DPR untuk direnovasi. Apakah benar gedung DPR telah mengalami kemiringan 7 derajat sehingga sangat penting untuk diperbaiki? Apakah pengukuran yang tepat sudah dilakukan guna mendukung pernyataan tersebut?

Bila dilihat keurgensiannya, pembangunan dan renovasi sekolah serta pembangunan rumah bagi warga miskin, jauh lebih penting!

Data BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa 4,8 juta penduduk DKI Jakarta saja belum memiliki rumah. Namun, DPR malah sempat meminta apartemen baru. Duh! Padahal, mereka telah mempunyai rumah dinas.

DPR menginginkan fasilitas lebih, tapi apakah kinerjanya sudah sepadan dengan fasilitas yang diminta?

Beberapa kali wacana pembanguan gedung DPR sempat dilontarkan, tapi gagal karena penolakan. Nah, belakangan ini wacana pembangunan gedung DPR kembali dicetuskan oleh sejumlah pimpinan DPR.

Mereka yang katanya "atas nama rakyat" masih saja membuat kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Dana proyek selangit itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun gedung- gedung sekolah yang mengalami kerusakan, membangun rumah bagi warga miskin, hingga membiayai pelayanan kesehatan.

Teman-teman, sekarang saatnya kita kembali bersama bersuara melalui petisi ini menuntut Presiden dan DPR untuk:
1. membatalkan rencana pembangunan gedung DPR;
2. mengefektifkan dana alokasi ke bidang pendidikan dan kesehatan;
4. mengembalikan anggaran senilai kurang lebih Rp. 602 miliar kepada negara.

Dukungan teman-teman dalam petisi ini sangat membantu menyadarkan rakyat Indonesia akan hak yang kita miliki. Petisi ini pun mengingatkan kepada anggota dewan untuk mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Ayo bantu sebarkan petisi ini untuk Indonesia yang lebih baik!

Salam,
 Petisi ini dimulai oleh alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) 2017 Indonesia Corruption Watch (ICW)  tahun 2017 yang terdiri dari: Saida Rachel Nathasia Siagian, Rahmaeni Zebua, Muhammad Ikhsan Alia, Alfin Nurul Firdaus, Laila Listiana Ulya, Imam Nawawi, Sri Haryanti, Noval Setiawan, Nurhannah Widianti, Maryam, Valiant Dwi Andika, Ady Anugrah Pratama, Fahmi Ramadhan, Nurul Yunita, Harry Ashari, Sholahuddin Shoum Abdurohman, Nancy V Angela Bangun, John Nehemia Mandibo, Baizatul Akman, Korneles Materay, Citra Rizki Amalia dan Apta Widodo Hartama.

Berikut link berita terkait:
https://www.kompas.tv/content/article/11522/video/berita-kompas-tv/wacana-pembangunan-apartemen-dpr-dibatalkan
http://www.antikorupsi.org/en/content/pemborosan-pembangunan-gedung-dpr-rp-602-miliar
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/08/24/078902680/soal-gedung-baru-sri-mulyani-minta-dpr-dengarkan-suara-rakyat?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_6



Hari ini: Sekolah Anti Korupsi 2017 mengandalkanmu

Sekolah Anti Korupsi 2017 membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: PEMBANGUNAN GEDUNG DPR BUKAN PRIORITAS!". Bergabunglah dengan Sekolah Anti Korupsi 2017 dan 236 pendukung lainnya hari ini.