Pak Jokowi, Tolong jangan langgar UU Nomor 36 Tahun 2009 dalam penanganan wabah COVID-19!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo

Assalamualaykum Wr. Wb,

Sembah nuwun. Semoga Bapak dan sekeluarga diberi perlindungan, kesehatan,dan kekuatan dari Allah SWT. Izinkanlah saya mengetuk pintu hati Bapak dan menyampaikan pendapat saya mengenai wabah virus Corona (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemik global oleh WHO pada 11 Maret 2020. Saya menulis petisi ini tanpa tendensi politik apapun dan saya tidak bekerja untuk institusi politik apapun. Semua murni dari hati  dan pikiran saya.

Nama saya Aprilia. Saya adalah seorang WNI biasa yang mencari nafkah di Negara Federasi Jerman dimana kasus infeksi virus COVID-19 telah mencapai lebih dari 3000 kasus. Banyak negara telah menutup pintu kedatangan dari Jerman. Tentunya ada kerugian ekonomi dan non-ekonomi sangat besar untuk negara Jerman. Saya menaruh perhatian dan berharap Indonesia tidak akan mengalami hal serupa. Sebelumnya saya juga pernah terkena infeksi lain, sakit dan tidak bisa produktif di Jerman selama musim dingin 2019. Saya benar-benar tidak ingin saudara, keluarga,dan masyarakat Indonesia mengalami hal serupa.

Saya percaya bahwa pemerintah RI telah melakukan banyak hal untuk mencegah pandemik ini. Akan tetapi, saya mendengar keluhan dari rekan dan kerabat saya yang bekerja pada beberapa Rumah Sakit rujukan di NKRI. Saya mengkhawatirkan mereka, apalagi seiring bertambahnya kasus infeksi di NKRI dan luar negeri. 

Di sini saya memohon dengan sangat kepada Bapak President Jokowi beserta pemerintahan agar:

1. Pemerintah RI, terutama Kemenkes RI, agar bersikap transparan sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 154 ayat 1 yang berbunyi:

"Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan."

Sesuai standar WHO dan UU tersebut, pemerintah tidak perlu mengumumkan data pribadi pasien. Tidak adanya transparansi mengenai kegiatan dan klaster dari pasien terinfeksi telah menciptakan kepanikan dan rasa tidak percaya terhadap pemerintah dan Kemenkes. Hal ini diperburuk dengan adanya komunikasi yang salah dan tidak terbuka dengan pihak Rumah Sakit daerah beberapa kali. 

2. Memberikan informasi dan pengumuman resmi mengenai perkembangan kasus infeksi secara aktif, terpadu, dan efektif melalui suatu laman (website) Kemenkes RI. Dengan adanya satu laman resmi pemerintah, tidak diperlukan lagi konferensi pers yang berlebihan dan justru menambah risiko penyebaran virus. Masyarakat tidak akan terombang-ambing dan panik karena memiliki rujukan yang resmi, terpercaya, dan transparan. Langkah ini cukup sederhana dan efektif seperti yang diterapkan Pemerintah Singapura dalam memerangi berita palsu dan tidak penting terkait virus corona (COVID-19). Rujukan: https://www.moh.gov.sg/covid-19 

3. Memberikan kewenangan kepada 132 rumah sakit (RS) rujukan agar mengecek dan menetapkan status infeksi pasien tanpa harus sentralisasi proses pengecekan. Hal ini untuk mempercepat identifikasi infeksi dan penanganan. Bila perlu menggandeng pihak swasta. 

4. Memberlakukan prosedur isolasi selama minimum 14 hari untuk WNI maupun WNA yang memasuki wilayah NKRI. Saya sangat apreasiasi dan mendukung pembangunan pusat isolasi dan karantina di Pulau Galang dan wilayah lain. 

5. Mempertimbangkan penutupan area (lockdown) khusus untuk daerah yang memilik kasus infeksi. Hal ini semata-mata demi menghindari kerugian yang lebih besar. Saya membaca statistik bahwa kebijakan penutupan area (lockdown) telah terdampak menurunkan angka kasus infeksi baru di Provinsi Hubei, RRC. Tentunya hal ini masih perlu pendapat dari ahli  virologi, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang terbaik.

 

Demikian lima permohonan saya ini sampaikan kepada Bapak Presiden selaku pemimpin NKRI yang saya hormati. Saya berdoa dan berharap agar semua saudara di sana terhindar dari wabah pandemik ini dan melakukan yang terbaik. Semoga Bapak dan jajaran pemerintah selalu diberi kekuatan, kejernihan pikiran, dan perlindungan dalam menghadapinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal lain. Terima kasih telah membaca surat petisi saya. Terima kasih telah bekerja untuk negara yang saya cintai.

Waalaykum salam Wr. Wb.

 

Salam hormat dari Jerman,

Aprilia Hartami