Optimalkan Kembali Transportasi Umum, Lockdown Akan Menyebabkan Lebih Banyak Korban.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Berbagai pihak mendesak pemerintah untuk menerapkan lockdown di Indonesia, dan sudah ditolak oleh Presiden Jokowi. Presiden sudah memperingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pembatasan sosial/aktivitas.

Namun kita melihat, salah satunya di Jakarta, penerapan PSBB terus mendesak mendekati ke arah lockdown total.

Masih ada setidaknya 8 sektor bisnis yang harus berfungsi optimal agar kehidupan masyarakat terjaga, namun pada prakteknya, malah dihalangi oleh pemerintah ibukota, seperti dengan pembatasan transportasi umum yang justru menyebabkan kepadatan sehingga tidak bisa mempraktekkan social distancing.

Mengapa sebaiknya tidak dilakukan lockdown di Indonesia?

Pada negara maju/kaya, lockdown dapat dilakukan, itupun dengan merosotnya ekonomi yang cukup parah. Pada negara berkembang, lockdown akan gagal, malah menambah korban dan penderitaan.

1. Belajar dari tragedi gagalnya lockdown di India.

Kebijakan lockdown malah memicu panic buying, yang menyebabkan keramaian di mana-mana utk membeli stok makanan (dan makin menyebarkan virus).
90% tenaga kerja India merupakan pekerja informal (tanpa asuransi sosial & mengandalkan pendapatan harian) menjadi kelaparan ketika lockdown.

Pemerintah India menganggarkan 22.5 milyar US$ bagi rakyat miskin. Tapi pada prakteknya, warga yg miskin hanya diberikan tunjangan 500 rupee (7 dolar US) per bulan. Jelas tidak cukup.

Tidak ada makanan, tidak ada pekerjaan, dan kurangnya transportasi umum, memaksa warga India berbondong-bondong berjalan kaki keluar dari kota menuju ke kampung/desa. Banyak yang mati karena kelelahan dan kelaparan (akhirnya mati karena lockdown, bukan COVID-19).

2. Jumlah pekerja informal di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2019, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 70,49 juta orang atau 55,72% dari total tenaga kerja. Pekerja informal adalah pekerja yang mengandalkan pendapatan harian, yang pertama-tama akan menderita kelaparan saat lockdown. Tidak hanya itu, ketika aktivitas ekonomi terhenti, ancaman kebangkrutan di depan mata. Itu berarti akan banyak pekerja formal yang kehilangan pekerjaan.

Pembatasan sosial memang diperlukan. Tapi warga Indonesia membutuhkan dukungan pemerintah untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi dengan prinsip social distancing.

Untuk itu, berikut petisi saya kepada Presiden/pemerintah pusat:

1. Mewajibkan kepada semua Kepala Daerah dan Menteri Perhubungan untuk menjalankan fungsi transportasi umum secara optimal seperti sebelum wabah COVID-19 (a) tanpa pembatasan jam operasional dan (b) tanpa pengurangan armada, agar masyarakat bisa menggunakan transportasi umum dengan prinsip social distancing.

2. Mendorong work from home, namun tidak melarang total suatu bisnis untuk beroperasi (sekalipun di luar 8 sektor usaha).

Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Contoh: jika orang yang mengurus penggajian karyawan dilarang bekerja, dan hal ini tidak bisa dilakukan dari rumah, bagaimana dengan nasib para karyawan yang membutuhkan gaji mereka. Bisnis sebaiknya tetap bisa beroperasi untuk mencegah kebangkrutan dan kehilangan pekerjaan, ancaman yang nyata di depan mata jika penerapan PSBB secara berlebihan.

Setelah kebangkrutan dan kehilangan pekerjaan, ancaman berikutnya adalah potensi kerusuhan dan penjarahan karena orang-orang tidak memiliki makanan dan penghasilan.

Mari sadarkan masyarakat Indonesia bahwa lockdown akan menimbulkan lebih banyak korban daripada COVID-19 itu sendiri. Mulai dengan menandatangani petisi ini dan bagikan petisi ini kepada teman-teman Anda.