Selama bertahun-tahun pemerintahan Indonesia berganti dari era Presiden pertama sampai Presiden hari ini yang dipimpin Bapak Joko Widodo, jabatan Menteri Sosial (Mensos) selalu diisi kalangan dari partai politik, seakan sudah menjadi "pakem" bahwa posisi mensos adalah jatah kader partai

Kasus OTT Mensos Juliari Batubara menambah daftar 3 Mensos sepanjang era reformasi terjerat Korupsi, Ini sangat memprihatinkan karena negara memberikan kepercayaan kepada institusi tersebut untuk mengurus masyarakat fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pak Jokowi saat ini menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Pak Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial. Posisi Mensos memang sangat strategis oleh karena itu banyak partai politik yang menginginkannya, namun jika Negara menginginkan penanganan masalah Kesejahteraan Sosial dapat berjalan maksimal Pak Jokowi harus mempertimbangkan posisi Mensos dari kalangan Profesional berlatangbelakang Pekerja Sosial.

Mensos dari kalangan Profesional sangat beralasan karena permasalahan sosial hari ini semakin kompleks, kondisi ekonomi akibat dampak covid 19 sangat berpengaruh kepada kesejahteraan sosial masyarakat, karenanya tidak hanya diperlukan penanganan yang serius namun Profesional.

Kita berharap posisi Mensos kedepan bukan lagi jatah partai politik namun kalangan Profesional.

Sukma Sandi

Ketua Umum Propeksos Indonesia

(Perkumpulan Profesi Pekerjaan Sosial Indonesia)