Menolak Pemekaran Wilayah Provinsi Papua/Papua Barat.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Orang Asli Papua Butuh Kepastian Hukum.

Karakter Dasar Hak Asasi Manusia:

1. Fokus Pada Martabat Manusia.

2. Berlaku Universal, Kepada Siapapun. Terlebih pada yang rentan, lemah, kurang paham informasi dan kurang akses mendapatkan Perlindungan hak dan Keadilan.

3. Melindungi setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

4. Menempatkan negara dan aparatnya sebagai pemangku kewajiban penghormatan, pemenuhan, perlindungan HAM.

5. Tidak dapat dicabut dan diambil, terlebih secara sewenang-wenang.

6. Setiap hak saling terkait dan saling menguatkan.

Oleh karena itu Orang Asli Papua Harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun ( UU NO 39 Tahun 1999 Tentang HAM).

Pertanyaan mendasar dari penjelasan di atas adalah: apakah selama ini Orang Asli Papua dilindungi? Dihormati? Dipertahankan? Tidak diabaikan? Haknya tidak dikurangi? Haknya tidak dirampas?

"⛔Banyak orang Indonesia non-asli Papua sebagai aparat pemerintahan maupun swasta di Papua/Papua Barat. Mulai dari penjaga kantor hingga jabatan tertinggi⛔"

Kita semua akan menjawab, bahwa negara tidak melakukan kewajibannya melindungi dan menghormati hak hidup Orang Asli Papua. Negara hadir dengan sistem militeristik dan mengeksploitasi kekayaan di tanah Papua/Papua Barat.

Pada tahun 2001 OTSUS menjadi program pemerintah untuk membendung gejolak disintegrasi bangsa, khususnya di tanah Papua. Namun harus diakui bahwa Tanah Papua/Papua Barat tidak bisa dibangun dengan kelimpahan uang dan kekerasan. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam arti negara hadir untuk melindungi hak orang asli Papua untuk berkarya dalam semua aspek kepentingan ekonomi , politik, sosial budaya, hukum dan kesejahteraan.

Pemekaran wilayah otonom/provinsi/kabupaten di Papua/Papua Barat bukan solusi yang tepat jika diukur dari keseriusan Pemerintah Pusat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperdasi dan Raperdasus) yang tertahan di Jakarta.

Alih-alih ingin melakukan pemekaran wilayah tetapi regulasi undang-undang untuk melindungi hak orang asli Papua diabaikan.

Atas ketidakadilan yang terjadi puluhan tahun di Tanah Papua maka Kami "ORANG ASLI PAPUA" Menolak Pemekaran Wilayah otonom di provinsi Papua/Papua Barat.

Hormat Kami,

ORANG ASLI PAPUA