MENOLAK KENAIKAN BPJS KESEHATAN

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp 32 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri agar ditambah. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai rencana mulai 1 Januari 2020 menaikkan iuran kepersetaan BPJS Kesehatan sebanyak 100 % dari jumlah iuran saat ini mulai kelas 1 hingga kelas 3 sehingga nantinya iuran Kelas I dari Rp. 80rb menjadi Rp. 160rb. Kelas II dari Rp. 51rb menjadi Rp. 110rb. Kelas III dari Rp. 25.500 menjadi 42rb. Pemerintah beralasan kenaikan untuk menutup defisit BPJS tahun 2019 yg diperkirakan sebesar Rp. 28,5 Trilyun.

Dalam Rapat Gabungan Komisi XI dan IX DPR Selasa lalu, Menkeu mengatakan usulan ini lebih tinggi dari usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kecuali kelas III. "Untuk kelas I dan II, jumlah yang diusulkan DJSN perlu dinaikkan," kata Menkeu. Sedangkan untuk iuran  peserta penerima upah badan usaha, badan usaha dikenakan sebesar lima persen dengan batas atas upah sebesar Rp 12 juta atau naik dari yang sebelumnya Rp 8 juta. Rencananya, kenaikan ini akan diberlakukan mulai tahun 2020.

Coba lihat kembali UUD 1945 Pasal 28 H ayat  (3), menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Kemudian Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mengamanatkan: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."serta "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Jika keputusan ini tetap dilaksanakan maka sangat memberatkan beban hidup rakyat yang semakin sulit serta menciderai hati nurani dan rasa keadilan rakyat yang menginginkan pelayanan kesehatan yang standar dan layak sebagaimana amanat UUD 1945.

Dimana Peran Negara kalau pemerintah hanya bisanya membebankan semua hutang dan masaalah kepada Rakyat dan Jangan bebani rakyat terhadap masalah lemahnya manajerial BPJS Kesehatan.

Kemudian, apakah dengan menaikkan iuran maka akan menjawab permasalahan defisit yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. semestinya pemerintah harus mengaudit dan instropeksi diri BPJS Kesehatan yang salah kelola atau mengganti manajemen BPJS Kesehatan yang tidak mempunyai kapasitas dan tidak amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. serta sangat sia-sia biaya besar yang dikeluarkan negara untuk menggaji Direktur BPJS Kesehatan hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya kalo ternyata tidak mampu dalam bekerja.

Atas dasar tersebut kami menyatakan MENOLAK KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN dan minta Pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS, karena akan memberatkan kehidupan rakyat dan bertentangan dengan prinsip dan filosofi tujuan BPJS yang diamanatkan UUD 1945, UU SJSN DAN UU BPJS. Terakhir kita minta Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani Perpres tentang skema kenaikan IURAN BPJS Kesehatan dan dengan tegas menyatakan pembatalan kenaikan IURAN BPJS demi kemaslahatan bangsa & rakyat serta memenuhi janji-janjinya kepada rakyat saat kampanye PILPRES 2019.