Memberikan Sangsi dan Pecat PNS yang tidak Maksimal dalam bekerja

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Undang-Undang No 13 Tahun 2003 merupakan peraturan yang dibuat untuk memberikan hak dan kewajiban dari tenaga kerja serta pengusaha yang harus sama-sama dipatuhi demi keadilan. Masih banyak kasus-kasus di sekitar depok dimana tenaga kerja masih belum mendapatkan hak-hak mereka terutama upah dibawah minimum provinsi maupun kota. Tidak ada teguran serta tindakan nyata dari pengawas ketenagakerjaan atau ppns (penyidik pegawai negeri sipil) uptd kota bogor ke pengusaha. Sudah 1 tahun lewat laporan dugaan tindak pidana telah kami sampaikan terhadap salah satu perusahaan di Depok, namun sampai sekarang tidak ada tindakan-tindakan konkrit dari Pengawas maupun ppns uptd kota bogor. Sehingga tidak adanya keadilan bagi tenaga kerja di salah satu perusahaan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan PP No 30 Tahun 2019 tentang penilaian kerja pegawai negeri sipil. Dan sangat adil apabila pns di uptd kota bogor dapat dikenai sangsi sampai pemecatan dari peraturan pemerintah tersebut.

Petisi ini dibuat supaya Presiden Joko Widodo mengetahui dan untuk memberikan efek jera kepada PNS terutama dibidang Ketenagakerjaan terutama di uptd Kota Bogor, demi mendapatkan keadilan sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kami mohon Dukungan dari teman-teman semuanya. Terima Kasih.