Petisi ditutup

Matinya Demokrasi di Lingkup Pendidikan Tinggi #SaveUPR

Petisi ini mencapai 402 pendukung


MATINYA DEMOKRASI DI LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI
Aksi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Palangka Raya 24 Maret 2017 di halaman rektorat ditanggapi dengan surat audiensi yang dilayangkan oleh wakil rektor (WR II). Aksi yang menggerakkan ratusan massa itu membawa tuntutan mengenai
*Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tak jelas pengelolaannya, pasalnya banyak sekali terjadi pungutan liar semisal jual beli diktat, praktikum, hingga yudisium fakultas.
*Otonomi Fakultas dalam hal kebijakan anggaran, hal ini dirasa sangat perlu karna banyaknya kebutuhan mendesak fakultas yang tidak diutamakan oleh rektorat. justru yang diberikan merupakan barang yang tidak menjadi kebutuhan dasar. Banyaknya kerisauan mahasiswa yang harus rela di peras kantong orang tuanya untuk bayar ini itu, dengan alasan jurusan/prodi tidak ada dana dari fakultas. Padahal sudah sangat jelas di RKAKL setiap fakultas mendapat dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kita bayar lewat UKT lebih dr 1,5 Milyar Rupiah.
Bahkan kegiatan kemahasiswaan yang berguna meningkatkan kreatifitas dalam bentuk apapun, juga tersendat dalam hal pendanaan. Padahal rektor dalam setiap sambutannya selalu mengatakn bahwa 10% dana yang diberikan ke fakultas itu untuk kegiatan mahasiswa. Namun pernyataan itu tidak di dukung oleh dekan, bukannya mengiyakan malah memberikan pernyataan yang berbalik “belum ada dana dr universitas”. Bukan saling mendukung dari pihak rektor, dekan, kajur hingga kaprodi justru saling lempar tanggungjawab.
Tuntutan terakhir yang disampaikan ialah diadakannya audiensi Terbuka dari pihak senat,rektor,dekan,kajur hingga kaprodi. Namun sangat disesalkan,WR II justru mengundang untuk audiensi tertutup dengan perwakilan BEM UPR 10 orang dan perwakilan setiap UKM 2 orang. Pembatasan ini membuat mahasiswa semakin kuat untuk bersatu dalam audiensi yang dilakukan pada Sabtu, 01 April 2017 di Aula Rahan. Audiensi yang dihadiri oleh Rektor, WR II, WR III, WR IV beserta pimpinan 6 Fakultas serta pihak2 terkait, dengan Ratusan mahasiswa yang membawa nama KBM UPR berlangsung dengan alot. Saat setiap dekan fakultas meminta agar mahasiswanya berdiri, banyak mahasiswa dari fakultas lain juga ikut berdiri. Hal ini dikarenakan massa yang hadir membawa nama KBM, tidak mau akan adanya intimidasi yang dilakukan dekan kepada mahasiswa yg ikut audiensi. Namun sangat disayangkan, niat dalam satu gerakan ini justru mendapat respon tidak baik dari salah dua pimpinan Universitas dn Fakultas. Saat memulai penyampaian dari dekan fisip,mahasiswa di bentak-bentak untuk duduk karna banyak mahasiswa yang ikut brdiri saat hanya mahasiswa fisip yang disuruh berdiri. Rektor juga menyampaikan “mahasiswa harus lancar kuliahnya, dapat IPK tinggi, lulus cari kerja. Ijazah kalian kan yg tanda tangan dekan” mahasiswa sontak bersuara “mengancam, mengancam,mengancam ya pak”. Audiensi yang berlangsung dua jam ini tidak membuahkan keputusan. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun kajur/kaprodi yang diundang, apalagi saat penyampaian dari beberapa dekan terkesan menyalahkan jurusan dan prodi. Saat pembawa acara memaksa untuk menutup audiensi meski masih banyak yang perlu disampaikan oleh mahasiswa, perwakilan dr UKM KSR saat hendak meloby rektor untuk meminta waktu lebih, pihak keamanan dari rektor mengahalang-halangi bahkan menarik mahasiswa tersebut. Kejadian itu memicu keributan hingga terjadi pemukulan dari pihak keamanan rektorat kepada mahasiswa. Pemukulan yang dilakukan tidak hanya pada satu mahasiswa, tapi lebih dari empat mahasiswa (Teknik,Fisip,Faperta,Hukum) mendapat pukulan saat hendak melerai keributan. Saat kondisi mamanas, justru Rektor dan seluruh pimpinan keluar dari ruang audiensi tanpa ada niat untuk menghentikan keributan yang terjadi. Bahkan beberapa diantaranya terkesan menonton dan memgambil video, seperti yang dilakukan pembawa acara audiensi. Tidak ada penyeruan dari pihak rektorat untuk menghentikan keributan, justru yang dilakukan pimpinan UPR ini sama sekali tidak menunjukkan seorang pemimpin. Keributan berlangsung selama kurang lebih 15 menit, hingga massa dapat ditenangkan dan dibawa keluar dari lingkungan rektorat.
Perlakukan tidak baik seperti pembentakan, pengancaman hingga pemukulan merupakan cerminan dari Orde Baru. Dimana siapapun yang kritis akan dibatasi geraknya, hal tersebut telah mampu menggambarkan matinya demokrasi di lingkup pendidikan tinggi.
Tindakan Represif dari pihak keamanan seakan memaksa kita untuk memukul genderang perlawanan.
Mahasiswa Bersatu tak bisa dikalahkan!!
Panjang Umur Perjuangan!!
Merdeka!!



Hari ini: Tri mengandalkanmu

Tri Oktafiani membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Matinya Demokrasi di Lingkup Pendidikan Tinggi #SaveUPR". Bergabunglah dengan Tri dan 401 pendukung lainnya hari ini.