Masyarakat Mendesak Melakukan Pemekaran Desa Harapan.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


LATAR BELAKANG

            Pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern, masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat.

            Pelayanan masyarakat menjadi sedemikian penting karena hubungan dan kaitannya dengan manusia dalam komunitas masyarakat banyak (society communit). Dalam konteks ini birokrasi pemerintah memainkan perannya sebagai institusi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam gugus institusi birokrasi pemerintah, pelayanan masyarakat merupakan pelaksanaan tugas-tugas permerintah yang secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

            Dewasa ini muncul fenomena birokrasi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat seringakali diartikan dalam konotasi yang berbeda oleh masyarakat. Birokrasi seolah-olah melahirkan kesan adanya suatu proses yang panjang yang berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparatur pemerintah, sehingga muncul istilah debirokratisasi yang artinya merupakan upaya untuk lebih menyederhanakan prosedur yang dianggap berbelit-belit tersebut.

            Salah satu konsepsi untuk menjamin adanya bentuk pelayanan public (publics service ) adalah dengan semakin mendekatkan ruang-ruang pelayanan public dengan masyarkat. Maka dari itu kami selaku masyarakat Desa Harapan yang mempuyai luas 53.10 Km2 dengan jumlah penduduk sekitar 4098 jiwa, menjadikan pelayanan public menjadi suatu hambatan dari populasi jiwa maupun dengan adanya jarak yang begitu jauh antara domisili masyarakat dengan kantor  desa .

 PERMASALAHAN

Luasnya wilayah Desa Harapan  dengan tingginya jumlah penduduk dapat mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal dan tidak mampunya pemberataan infrastruktur  pedesaan oleh pemerintah desa, sehingga tidak efisien serta lambatnya  birokrasi dalam mengantisifasi permasalahn yang timbul dalam pemenuhan tuntutan masyarakat. Dengan kondisi yang demikian bisa mengakibatkan munculnya kerawanan dan kecemburuan sosial dikalangan masyarkat

 

Dari latar belakang dapat di identifikasi permasalah sebagai berikut :

Jumlah Penduduk per 19 Desember 2012, mencapai 4098 orang, laki-laki 2077 Orang dan Perempuan 2021 Orang., dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi tidak memungkinkan publics service dapat berjalan dengan baik.
Luasnya wilayah  yang tidak efektif dalam pemerataan infrastruktur pembagunan desa.
Untuk mempercepat proses pembangunan disegala bidang dan meningkatkan pelayanan public serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bahwa Desa Harapan KecamatanTanete Riaja Kabupaten Barru, sesuai situasi dan kondisi dinamika masyarakatnya saat ini, baik ditinjau dari aspek geografi, demografi dan kondisi sosial ekonomi, memungkinkan untuk dimekarkan.
Tidak mampunya pemerintah setempat melakukan pemerataan infrastruktur pembagunan, seperti Fasilitas umum yang meliputi jalan, Fasilitas penerangan,Fasilitas Kesehatan dll.
 

DASAR HUKUM :

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang pemerintahan daerah
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Tentang Desa
Bab II.
Pasal 2 ayat ( 3 ) tentang pembentukan Desa merupakan pemekaran dari suatu desa menjadi satu desa atau lebih
Pasal 2 ayat ( 4 ) pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih sebagai mana dimaksud pada ayat ( 3 ) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikitnya 5 ( lima )  tahun penyelenggaraan pemerintahan desasi social budaya masyarkat setempat.
Bab II
Pasal 2 ayat ( 1 ) desa dibentuk atas prakarsa masyarkat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat.
Pasal 2 ayat ( 2 ) pembentukan desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat :
Jumlah penduduk
Luas Wilayah
Bagian wilayah kerja
Prangkat
Sarana dan Prasarana Pemerintah
Pasal 2 ayat ( 3 ) pembentuk desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengabungan beberapa desa, atau bagian desa yang baersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
Pasal 2 ayat ( 4 ) pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih sebagai mana dimaksud pada ayat ( 3 ) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 ( lima ) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
Peraturan Menteri Dalam Negri No. 28 Tahun 2006, tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN PENGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
Bab I
Pasal 1 Ayat ( 3 ) pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 Ayat ( 7 ) pembentukan desa adalah pengabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
 

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2, pembentukan desa bertujuan untuk meningkatakan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat.