Libatkan Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Agenda G20

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia,

Terkait dengan pertemuan G20, kami ingin mengingatkan Pemerintah untuk melihat realitas yang terjadi kepada Organisasi Masyarakat Sipil – OMS di negara-negara G20 terutama di Indonesia.

Berdasarkan CIVICUS Monitor lebih dari 100 negara, memperkecil ruang gerak masyarakat sipil atau bahkan menekan masyarakat sipil secara perlahan. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai terjemahan langsung dari Civil Society Organisations atau dalam legal term pemerintah Indonesia mengenalnya sebagai organisasi kemasyarakatan dari gerakan akar rumput sampai organisasi masyarakat sipil internasional, terjadi ancaman, penutupuan aset bank, pencabutan izin, block website, kesulitan pendaftaran bahkan penutupan kantor mereka. Aktivis masyarakat sipil takut akan kehidupan mereka dan menjadi korban pembunuhan.

Di Indonesia, situasinya sudah lebih baik, pemerintah mengakui peran OMS dalam berbagai aktivitas pembangunan. Dimana dalam berbagai dokumen pemerintah tertulis OMS sebagai mitra pemerintah. Akan tetapi, hal ini tidak berarti OMS di Indonesia tidak mempunyai permasalahan. Banyak OMS Indonesia yang mati secara perlahan. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah minimnya dukungan dari pemerintah akan keberlanjutan OMS. Salah satunya, saat ini belum ada aturan pemerintah yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa yang bisa melibatkan OMS, padahal sudah selayaknya sebagai lembaga publik OMS juga terlibat dalam proyek – proyek publik. Selain itu adanya berbagai perda inskonstitusional yang mencapai angka 3.143 perda, termasuk Perda-Perda diskriminatif kepada golongan tertentu yang sampai sekarang belum terselesaikan. Sementara UU Ormas 17/2013 yang kemudian dijelaskan di PP 58/2016, sosialisasinya masih belum sampai ke pemerintah daerah sehingga pendaftaran OMS di daerah tidak sejalan dengan undang-undanganya, dengan tetap meminta kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar kepada organisasi yang badan hukumnya  telah disahkan dengan SK KemenkumHAM.

Ironisnya, OMS yang disebut-sebut sebagai ‘mitra pemerintah’ umumnya masih dipandang sepele bahkan dianggap sebagai tukang peras, tukang demo, dan label negatif lainnya. Meski tidak dipungkiri, masih ada beberapa OMS yang tidak melakukan praktik-praktik akuntabilitas. Hal ini sangat penting menjadi refleksi bagi OMS sendiri.

Konsil LSM Indonesia mendukung dan mendemonstrasikan praktik-praktik akuntabilitas yang perlu dilakukan oleh OMS secara khusus LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) demi mendemonstrasikan LSM yang layak dan dapat dipercaya. Terlebih dari itu, kami juga menyadari apabila LSM dapat mendemonstrasikan akuntabilitasnya, dukungan dari pemerintah baik dalam bentuk materii atau non-materii akan bertambah. 

Pemerintah Indonesia diharapkan tidak hanya mendukung LSM dalam hal-hal dokumen tertulis saja, namun benar-benar dilakukan dalam praktik. Bahwa LSM sebagai mitra pemerintah, dan aktor penting dalam demokrasi. Sehingga LSM dapat terlibat aktif dalam berbagai isu-isu pembangunan secara transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai Agenda 2030 dan Perjanjian Paris, G20 memerlukan keterlibatan aktif dari organisasi masyarakat sipil secara damai. Kematian OMS akan membuat lingkungan ekonomi dan politik tidak stabil serta menghalangi transisi menuju dunia adil, merata dan berkelanjutan.

Dalam satu tahun terakhir, OMS bersama-sama membuat CIVIC Charter dimana pemerintah nasional berkewajiban ‘memastikan hak-hak sipil semua orang sebagaimana yang tercantum dalam konvensi PBB dan hukum Internasional”. Kami mengharapkan topik mengenai “Partisipasi Masyarakat Sipil” dapat didiskusikan dalam Agenda G20 dan meminta para pemimpin G20 untuk menjamin hak semua orang terhadap hak-hak sipil mereka.



Hari ini: Konsil LSM Indonesia mengandalkanmu

Konsil LSM Indonesia membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Libatkan Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Agenda G20". Bergabunglah dengan Konsil LSM Indonesia dan 28 pendukung lainnya hari ini.