Lawan Kedholiman Bupati Faida

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami masyarakat Jember dari berbagai golongan dan profesi diwilayah di Kabupaten Jember.

Kami dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, terdorong untuk ikut menandatangani Surat Pernyataan Sikap ini atas dasar kondisi dan perkembangan Pemerintahan Kabupaten Jember dibawah kepemimpinan Bupati Faida selama hampir 5 tahun yang semakin hari, semakin tidak menunjukkan kepatuhannya terhadap sistim kenegaraan yang seharusnya dianut oleh siapapun di seluruh wilayah NKRI sebagai berikut ;

  1. Buruknya Etika Politik dan komunikasi politik antara Bupati dengan DPRD Jember yang selalu berujung pada keterlambatan pembahasan APBD selama 4 tahun berturut-turut. Terlebih dengan kejadian terakhir, Bupati meninggalkan ruang sidang Rapat Paripurna DPRD tanpa Pamit, dan parahnya justru ketika seorang anggota DPRD yang sedang menanyakan persoalan tentang pemerintahan kepada Bupati.
  2. Sikap Otoriternya dan lebih-lebih tidak difungsikannya unsur-unsur Pemerintah Daerah oleh Bupati dalam menjalankan pemerintahannya yang berakibat turunnya Surat Mendagri atas Pemeriksaan Khusus dan Surat KASN.
  3. Buruknya kinerja pelayanan public (KTP, Perijinan, Keterbukaan Informasi Publik dll).
  4. Maraknya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan didasari oleh niat tulus agar Jember ke depan Iebih baik lagi, maka bersama ini kami menyatakan sikap :

MENOLAK KEPEMIMPINAN BUPATI FAIDA KINI DAN UNTUK SETERUSNYA.

Dengan sikap kami tersebut, mohon agar lembaga-lembaga atasan yang berwenang terhadap pembinaan Pemerintah Kabupaten Jember :

  1. Kepada Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur agar segera menjatuhkan sanksi terhadap Bupati Jember terkait memburuknya kinerja pengelolaan Tata Pemerintahan Kabupaten Jember terhadap adanya surat MENDAGRI dan Gubernur yang sampai saat ini tidak ditaati.
  2. Kepada Yth. Bapak Jaksa Agung RI, Bapak KAPOLRI dan KPK agar segera menuntaskan proses hukum terhadap semua hal kegiatan koruptif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan prinsip hukuman seadil-adilnya.
  3. Semua Iembaga-Iembaga penye|enggara Pilkada agar secara aktif mengawasi dan melakukan tindakan seperlunya terhadap potensi pelanggaran Pemilu, khususnya terhadap Petahana yang dinilai telah dan akan memanfaatkan sumberdaya pemerintahan untuk kepentingan politiknya dalam mengikuti PILKADA 2020.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan harapan Pemerintah Pusat dan Provinsi memaklumi dan menindaklanjuti sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah Nya untuk kita semua.

Jember 11 April 2020

GUS SAIF