#KembalikanLapanganGembira Rakyat Toraja Utara​.​STOP RAMPAS HAK RAKYAT DENGAN MAFIA TANAH!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Kenapa sih Peradilan selalu tidak berpihak terhadap kemaslahatan orang banyak ?

Kenapa sih Peradilan tega mengorbankan kepentingan orang banyak diantara kepentingan pribadi/kelompok dengan kewenangan yang dimilikinya ?

Lapangan Gembira adalah tanah adat Ba'lele yang dulu digunakan sebagai tempat pacuan kuda dan kandang kuda, kemudian dihibahkan kepada Pemda Toraja Utara. Saat ini digunakan untuk kepentingan umum dimana sejumlah bangunan sudah berdiri diantaranya SMA Negeri 2 Rantepao, Puskesmas Rantepao, Kantor Kelurahan Pasele, Gedung Olah Raga, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Samsat, dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup serta Kantor PT. Telkom Cabang Rantepao. Kemudian digugat oleh ahli waris H. Ali dimana Pemda Toraja Utara menjadi tergugat, namun dalam proses persidangannya terdapat beberapa kejanggalan :

a. Satu (1) dari 11 fotocopy dokumen sebagai alat bukti yang tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang diajukan penggugat sebagai dalil gugatan yaitu Surat Pengakuan Penjualan yang dibuat tertanggal 3 April 1930 dinilai cacat dan tidak memiliki dasar hukum, dengan memperhatikan Undang - Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mana pada pasal 16 ayat (1) menjelaskan Surat Pengakuan Penjualan tidak termasuk bagian salah satu Hak atas Tanah. Selain itu penerbitan Surat Pengakuan Penjualan yang diklaim sebagai bukti kepemilikan atas objek lahan dibuat sebelum diundangkannya UU Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Kejanggalan bukti transaksi jual beli dimana penulisan nilai harga/uang yang tertera pada Surat Pengakuan Penjualan yang berlambang Ratu Belanda yaitu tertulis: "ƒ2000.00, (DOEA RIBOE ROEPIAH)" yang mana mata uang ROEPIAH yang digunakan tertulis dalam tanda kurung "()" belum dikenal atau digunakan saat adanya Surat Pengakuan Penjualan yang dibuat 3 April 1930 dan uang ROEPIAH sendiri baru digunakan dan atau setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945.

c. Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan asal usul atau Dokumen Asli atas fotocopy Surat Pengakuan Penjualan La Boeloe Ambo Bade dan (Alm.) H. Ali, yang juga pada surat yang dipakai sebagai alat bukti tersebut tidak ditandatangani oleh pihak yang mengaku membuat pernyataan yaitu La Boeloe Ambo Bade.

d. Tergugat (Pemda Toraja Utara) mengganti kerugian materil Rp.150 Milyar dan immaterial sebesar Rp.500 Milyar jadi total keseluruhan Rp. 650 Milyar, plus Dewangsa Rp 2 Juta perhari, dinilai membebani Rakyat Toraja Utara. Dimana kita tahu bahwa APBD berasal dari uang (pajak) rakyat. Dari mana Rakyat Toraja Utara mampu membayar itu semua ?

e. Batas - Batas yang diakui kepemilikannya oleh penggugat dalam gugatannya atas objek sengketa tanah dinilai kabur dan tidak jelas karena berbeda di lapangan.

f. Komisi Yudisial agar segera memeriksa para hakim yang menangani perkara tersebut mulai dari hakim PN Makale Tana Toraja, PT Makassar, dan Hakim Agung di MA, dimana fungsinya sebagai tempat untuk menegakkan kebenaran dan memperoleh keadilan.

Pemerintah dibawah Pimpinan Presiden Joko Widodo harus berani mengambil sikap untuk kemaslahatan semua elemen masyarakat di Toraja Utara dan mengembalikan esensi nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Aline ke-4 pada Pembukaan UUD 1945.

Tidak ADIL rasanya hak RAKYAT Toraja Utara terhadap Lapangan Gembira dan semua fasilitas umum didalamnya dirampas melalui mafia tanah dan mekanisme sistem hukum yang buruk. Mengutip IDN Times 01 Nov 2019 "Jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progressnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (31/10)".

Melalui petisi ini, saya mengajak seluruh masyarakat Sang Torayan dimanapun untuk mengawal Peradilan hukum saat ini untuk #KembalikanLapanganGembira Rakyat Toraja Utara dan seharusnya Peradilan mementingkan kepentingan masyarakat umum, dibandingkan kepentingan pribadi/sekelompok orang "Mafia Tanah".

Ayo, suarakan dukunganmu lewat petisi ini. Kita tunjukkan ke majelis hakim PN Makale hingga sampai kepada Pemerintah Pusat bahwa kasus ini mendapat sorotan publik dengan serius. Sehingga proses hukumnya bisa berjalan adil bagi masyarakat Toraja Utara khususnya dan masyarakat Toraja secara keseluruhan.

Salam,

Puja Kusuma Bano