Jokowi, Revisi dan Masukkan Isu Pemulihan Lingkungan Hidup dalam Perpres 108 Tahun 2020

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Teman-teman, masih ingatkah kalian bagaimana 9 bulan lalu kita mulai bekerja dari rumah? Meminimalisir kegiatan di luar rumah, bahkan menjaga jarak satu sama lain ketika bertemu?

Sejak Maret 2020, Indonesia diserang Covid-19 paska kasus positif pertama warga Depok bertemu dengan warga Jepang yang menghadiri kegiatan pada 14 Februari 2020. Sejak itu, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia bertambah. Jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia sejak 2 Maret – 11 Januari 2021 mencapai 828.026 kasus: 681.024 sembuh dan 24.129 meninggal dunia.

Padahal, peringatan terhadap wabah penyakit dan pandemi ini sudah dari jauh hari diingatkan oleh Presiden Joko Widodo sebelum Covid-19 pertama kali ditemukan di pasar hewan liar di Wuhan, Tiongkok.

Pada 17 Juni 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres No 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia. Presiden Jokowi sudah mengetahui, dunia, termasuk Indonesia harus waspada terhadap Wabah Penyakit dan Pandemi global. Ia memerintahkan Menteri LHK dan Pertanian mengawasi dan mengendalikan penyakit yang bersumber dari satwa liar termasuk zoonosis. Menteri LHK diperintahkan memperkuat kebijakan keragaman hayati serta dukungan pembiayaan.

Ini sejalan dengan riset yang dipublikasi di jurnal Proceedings of Royal Society. Riset ini menyebut aktivitas manusia berupa perburuan ilegal (eksploitasi) satwa liar dan perusakan habitat alami (keanekaragaman hayati) serta deforestasi adalah faktor yang mendasari berlimpahnya penyakit menular atau zoonosis. Zoonosis merupakan wabah yang disebabkan oleh penularan virus hewan liar ke manusia.

Studi ini menemukan: 70 persen penyakit manusia adalah zoonosis seperti wabah virus korona alias Covid-19, 140 virus telah ditularkan dari hewan ke manusia dan hewan tersebut masuk dalam daftar Merah Spesies terancam punah IUCN. “Para pembuat kebijakan harus fokus dan siap siaga mencegah risiko penyakit zoonosis, terutama mengembangkan kebijakan terkait lingkungan, pengelolaan lahan dan sumber daya hutan,” kata Christine Johnson, peneliti utama dalam studi ini.

Sayangnya, peringatan ini hanya tinggal di atas kertas, hingga akhirnya Covid-19 menyerang Indonesia.

Pasca Covid-19 melanda Indonesia, berbagai kebijakan diterbitkan Presiden Joko Widodo. Diantaranya menetapkan Kepres 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 13 Maret 2020. Keppres ini tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, diketuai Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana Doni Munardo dengan wakil ketua Panglima TNI dan Kapolri.

Tujuh hari kemudian, Jokowi mengubah dengan Keppres No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang GugusTugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 20 Maret 2020. Perubahannya menyoal struktur gugus tugas, struktur pelaksana dan penganggaran.

Pada hari yang sama, Jokowi juga menerbitkan Inpres 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Jokowi mengintruksikan kepada seluruh menteri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian, Pimpinan Kesekretariatan Negara, Gubernur dan Bupati/ Walikota.

Lalu, pada 20 Juli 2020, Presiden Jokowi mengubah Gugus Tugas menjadi Inpres Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, dibentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Empat bulan kemudian, Presiden Jokowi Kembali mengubah Perpres Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terdapat perubahan dalam Komite KCP-PEN dalam Perpres baru yaitu adanya penambahan Komite terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Tim Pelaksana, Satgas Penanganan Covid-19, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Sekretariat.

Namun, Presiden Joko Widodo lupa, kebijakan penanganan Covid-19 dengan membentuk Komite KCP-PEN ini hanya berfokus pada isu kesehatan dan pemulihan ekonomi, tapi tidak sedikitpun menyentuh isu lingkungan yang harusnya juga menjadi fokus utama. Padahal pemulihan lingkungan hidup adalah cara untuk mengatasi Covid-19 yang bersumber dari zoonosis. Mengapa Menteri LHKtidak masuk di dalamnya? Atau mengapa isu Pemulihan Lingkungan Hidup tidak menjadi prioritas Presiden Jokowi?

Seharusnya perbaikan lingkungan hidup segera dilakukan untuk mengantisipasi pencegahan munculnya zoonosis yang mengancam kesehatan masyarakat. Ini perlu dilakukan agar dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 Triliun bukan hanya untuk Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi namun juga untuk mempercepat pemulihan lingkungan hidup dan perbaikan tata kelola LHK. Pemerintah juga dapat segera mereview perizinan korporasi yang menguasai jutaan hektar hutan, tanah dan gambut, serta menjadi jalan cepat merealisasikan ruang kelola masyarakat berbentuk perhutanan sosial. Dengan bujet jumbo penanganan Covid-19 dan memangkas kerja birokrasi yang ruwet, memungkinkan implementasi pemulihan lingkungan hidup dapat tercapai dan dapat menghentikan dampak kerusakan lingkungan.

Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo harus mengubah Perpres Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan memasukkan Pemulihan Lingkungan Hidup selain Kesehatan dan Ekonomi penangan Covid-19, dan membentuk Komite Pemulihan Lingkungan Hidup yang dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk itu saya meminta dukungan dari teman-teman untuk mendorong agar Presiden Jokowi segera merevisi Perpres ini dan memasukkan isu pemulihan lingkungan. Ini perlu dilakukan agar pemerintah segera melakukan pemulihan Lingkungan Hidup sehingga dapat mencegah munculnya zoonosis serta wabah baru yang mengancam kesehatan masyarakat.

Berikut CAT 2020 Jikalahari "Covid-19: Pemulihan Lingkungan Hidup, selain Kesehatan dan Ekonomi"
http://jikalahari.or.id/kabar/covid-19-pemulihan-lingkungan-hidup-selain-kesehatan-dan-ekonomi/

 

Salam

Aldo
Jikalahari