Indonesia Segera Aksesi FCTC!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Indonesia merupakan surga bagi para pengusaha rokok. Karena di Indonesia banyak sekali masyarakat usia produktif dan perokok. Selain itu, rokok juga dijual dengan harga yang murah, hal ini merupakan buntut dari belum diratifikasinya FCTC di Indonesia. Setelah China, Indonesia adalah pasar rokok terbesar kedua di Asia, dan juga diuntungkan oleh tingginya konsumsi domestik.

Regulasi rokok yang belum jelas

           Berkaitan tentang regulasi yang lemah, tentunya hal ini menyinggung belum diratifikasinya FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). FCTC sendiri bertujuan untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan konsekuensi dari konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau. Pokok-pokok penting yang perlu diakses dari FCTC ialah pengendalian harga dan pajak, lingkungan bebas asap rokok, pengaturan kemasan dan pelabelan, larangan komperhensif terhadap iklan, promosi dan pemberian sponsor, upaya penurunan ketergantungan pada tembakau dan berhenti merokok, perdagangan ilegal produk tembakau serta larangan penjualan kedepan dan oleh anak dibawah umur.

Regulasi tembakau di Indonesia yang belum jelas menyebabkan Indonesia menjadi ‘sasaran empuk’ perusahaan-perusahaan rokok untuk menanam modal dan mengembangkan produknya di Indonesia. Ketika perusahaan-perusahaan menanamkan modal dan membangun usahanya di Indonesia, yang menjadi sasaran dalam pengembangan dan penggunaan produk perusahaan rokok tersebut adalah warga Indonesia di berbagai kalangan umur.

Dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok, negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga masyarakat dari bahaya rokok tersebut. Tetapi hingga saat ini, Indonesia adalah satu-satunya negara Asia yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hal ini mengakibatkan bebasnya peredaran tembakau di Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi surganya tembakau yang akan berdampak juga terhadap bertumbuh pesatnya perokok.

Banyaknya jumlah perokok di Indonesia membuat para pemilik industri rokok berlomba-lomba untuk bersaing di Indonesia. Mereka melihat bahwa Indonesia merupakan wilayah strategis dan rokok merupakan bisnis yang menjanjikan di negara ini. Didukung dengan tingginya usia produktif yang mencapai setengah dari penduduk Indonesia yang menjadi target konsumen penjual rokok. Untuk target spesifik mereka memilih anak dan remaja sebagai perokok, pengganti orang-orang tua yang sudah sakit atau pun meninggal. Berbagai cara mereka lakukan, baik itu berupa media, iklan, beasiswa, bahkan menjadikan publik figur untuk mengajak mereka merokok. Dan apabila kita melihat persentase para remaja perokok di Indonesia, upaya ini tergolong cukup berhasil. Hal tersebut, tentu saja akan menyebabkan kerusakan kesehatan kepada para penerus bangsa. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi, "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis." sudah pasti rokok merupakan sumber masalah kesehatan.

Sejak FCTC digaungkan pada 2003, sebenarnya petani tembakau sudah paham, bahwa masa depan komoditas utama mereka tak selamanya cerah. Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengatakan, pemerintah berlaku tidak adil pada mereka. Tembakau terus ditekan, tetapi cukai Industri Hasil Tembakau (IHT) digadang-gadang untuk menambal keuangan Negara.

Pergulatan untuk mulai meregulasi rokok di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Dari dokumen dokumen rahasia industri rokok BAT Indonesia dengan kantor pusat di Amerika Serikat, seperti ditulis Mardiyah Chamin dkk dalam buku A Giant Pack of Lies; bongkah raksasa kebohongan-Menyorot kedigdayaan industri Rokok di Indonesia (2011), legislasi UU Kesehatan Tahun 1992 berhasil dilobi dan digagalkan agar tak menyebut tembakau sebagai zat Adiktif.

Regulasi pengendalian tembakau pertama di Indonesia adalah PP No 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan pada massa pemerintahan Presiden BJ Habibie. PP ini membatasi iklan rokok hanya boleh di media cetak dan media luar ruang serta mewajibkan adanya peringatan bahaya merokok di bungkus rokok. Pasal 3 PP tersebut menyatakan bahwa nikotin dapat memicu penyakit jantung dan TAR dapat memicu penyakit kanker sehingga kadar maksimum keduannnya dalam rokok diatur. Sayangnya PP tersebut tak berumur lama. Pada massa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, PP tersebut diamandemen dengan keluarnya PP No 38 tahun 2000 tak lama setelah Muktamar Nadlatul Ulama di Kota Kediri, kota pusat industry rokok gudang garam. Iklan rokok di televisi lalu diizinkan pada malam hari5. Lahirnya PP No.109/2012 tentang tembakau adalah hasil kompromi pemerintah dengan aspirasi kubu pro rokok dan kubu yang menginginkan agar rokok diregulasi dengan ketat.

Maka, dengan ini kami Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman secara tegas menyatakan bahwa kami menuntut pemerintah untuk segera Aksesi FCTC!

HIDUP MAHASISWA!

HIDUP RAKYAT INDONESIA!

TTD

Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman

Sumber Kajian:

BEM KBMIK UNSOED