Hentikan Operasi Militer Di Ndugama Papua

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Penembakan liar dan brutal yang membabi buta di kabupaten nduga adalah murni miniatur kejahatan negara dan perlawanan rakyat Papua yang justru mengorbankan ruang lingkup kehidupan rakyat sipil. Bahwa setelah perintah presiden Indonesia untuk melakukan operasi militer selama enam bulan namun sampai bulan Juni 2019 telah memasuki bulan ke tujuh. Maka kami selaku pemerhati kemanusiaan untuk Ndugama Papua mempertanyakan (menagi) pertanggungjawaban negara baik oleh presiden Indonesia dan gubernur Papua serta DPRP, dan MRP yang mana telah menjanjikan rakyat akan segera menghentikan pertikaian itu. Jika tidak ada yang bertanggung jawab maka atas nama kemanusiaan kami terus menuntut janji-janji utopis atau pidato angin surga penguasa tersebut dengan cara rakyat.