Hahhh?? Sejahtera Bersama?? INI SIH BANGKRUT BERSAMA!!!

Hahhh?? Sejahtera Bersama?? INI SIH BANGKRUT BERSAMA!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!
Koalisi Korban KSB memulai petisi ini kepada joko widodo dan

Koalisi Korban KSB menyuarakan petisi ini kepada Presiden Republik Indonesia, Komisi VI DPR, DPR Republik Indonesia (Ketua, Komisi III, Komisi IV), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah, Mahkamah Agung, Direktorat Penyelesaian Laporan IV Ombudsman, Otoritas Jasa Keuangan, Hakim Pengawas PKPU No. Perkara 238/Pdt.Sus/Pkpu/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Gubernur Seluruh Indonesia, Bupati Seluruh Indonesia, Walikota Seluruh Indonesia, Tim Pengurus PKPU Koperasi Sejahtera Bersama, Tim Pengurus Koperasi Sejahtera Bersama

Uang-uang sendiri, mau dipakai sendiri, tapi jadi susah sendiri, karena KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA

Skema Perdamaian terkesan diputus sepihak, INI Prinsip Koperasi yang (KATANYA) DEMOKRATIS??

Oh Benar!! DARI ANGGOTA,UNTUK KOPERASI, OLEH ANGGOTA
Musyawarah dan Voting tidak berpengaruh pada proses pengembalian uang Anggota KSB dengan Segera!!

Pada tanggal 9 November 2020 lalu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus perkara No.238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan mengharuskan Para Pihak untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamaian yang (katanya) telah disepakati pada musyawarah dan voting (yang hanya formalitas itu).

Pada putusan tersebut tidak dijelaskan alasan diajukannya PKPU, serta (masih) tidak dijelaskan berapa asset yang dimiliki oleh Koperasi Sejahtera Bersama untuk membayar tagihan yang besarnya Rp. 8.878.103.454.763,- tersebut. Pihak Koperasi Sejahtera Bersama hanya memberikan presentase kekayaan yang dapat menjadi jaminan bahwa Koperasi Sejahtera Bersama dapat memenuhi tagihan yang terbagi dalam 10 Tahap dalam waktu 5 tahun dimulai Juli 2021.
Bagaimana bisa menyusun skema perdamaian kalau kita tidak tahu aset koperasi berapa, uang tersisa di bank berapa.

Rencana Perdamaian tersebut juga dibagikan kepada anggota hanya kurang dari 1 hari sebelum diadakannya musyawarah dan Voting. Sepanjang Musyawarah dilakukan TIDAK SEMUA ANGGOTA mendapat kesempatan untuk berbicara.

Hanya beberapa anggota maupun kuasa diperbolehkan memberikan tanggapan, dan anggota atau kuasa yang memberi tanggapan SEMUA MENYETUJUI ISI RENCANA PERDAMAIAN. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar DIMANA NILAI DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN dari Koperasi Sejahtera Bersama.
Pada saat melakukan musyawarah secara daring, HAMPIR SEMUA ANGGOTA protes pada kolom komentar, semua mengkritisi isi dari Rencana Pedamaian yang dirasa terlalu lama, dan presentase kekayaan tidak dapat menjamin kalau dalam kurun waktu 5 tahun Koperasi dapat melunasi semua tagihan yang ada.

Disamping itu memang banyak Anggota yang membutuhkan dana tersebut, terkait dengan kondisi ekonomi yang sedang susah dan juga banyak Korban bahkan Korban menginggal dunia yang disebabkan oleh kesulitan dalam mencairkan dana yang ada di Koperasi Sejahtera Bersama.

KITA BISA KALAU BERSAMA-SAMA. KITA KUAT KALAU BERSAMA-SAMA. Dengan bersama-sama kita bisa mendapat atensi dari berbagai pihak yang dapat berperan besar untuk membantu kita dan menyampaikan aspirasi kita. Untuk itu kami sangat perlu dukungan dari semua Elemen masyarakat yang menjadi Korban Koperasi Sejahtera Bersama.

Kami mohon dukungan juga dari Presiden Republik Indonesia, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Komisi VI DPR, DPR Republik Indonesia (Ketua, Komisi III, Komisi IV), Mahkamah Agung, Direktorat Penyelesaian Laporan IV Ombudsman, Otoritas Jasa Keuangan, Hakim Pengawas PKPU No. Perkara 238/Pdt.Sus/Pkpu/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Gubernur Seluruh Indonesia, Bupati Seluruh Indonesia, Walikota Seluruh Indonesia, Tim Pengurus PKPU Koperasi Sejahtera Bersama, Tim Pengurus Koperasi Sejahtera Bersama

Kita suarakan Rencana Perdamaian yang tak hanya memihak pada Koperasi Sejahtera Bersama, tapi juga memihak pada kita!!

Pemerintah harus segera turun tangan atas krisis gagal bayar ini, melalui DPR dengan membuat pansus untuk mengambil alih penyelesaian kasus KSB!!!

Salam,

Koalisi Korban KSB

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!