Sejak bulan Januari tahun 2021 BP2MI menghentikan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Taiwan dengan alasan covid-19, namun tetap membuka penempatan ke negara Singapura dan Hongkong. Ada 6000 PMI tujuan negara Taiwan yang sudah memiliki visa kerja kini nasibnya tidak ada kejelasan kapan bisa berangkat bekerja ke negara tujuan. Tidak ada kerja nyata dari BP2MI dibawah kepemimpinan Benny Rhamdani untuk memperjuangkan nasib PMI tersebut. Dari 6000 PMI tersebut sebagian besar melalui proses pendaftaran  untuk bisa bekerja di Taiwan sejak bulan Januari 2020. Sudah 20 bulan mereka bersabar. Mereka bekerja ke luar negeri dengan harapan bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Tapi negara (dalam hal ini BP2MI) tidak memedulikan nasib mereka.

Ada juga PMI tujuan Korea Selatan yang sampai hari ini juga tidak jelas kapan bisa berangkat ke negara tujuan penempatan. Mereka sudah cukup lama bersabar menunggu dan saat ini sudah mulai gelisah. Sertifikat kelulusan mereka hanya berlaku 2 tahun, jika sejak awal 2020 tidak ada pemberangkatan maka tahun depan mereka harus mengulang lagi proses dari awal.
Dimana kehadiran BP2MI dalam masa-masa sulit ini bagi Pahlawan Devisa negara?

BP2MI malah rajin bersafari untuk sosialisasi "Pembebasan biaya penempatan" yang ternyata tidak beda jauh dengan rentenir. Dimana logikanya ketika PMI awalnya bisa menggunakan program KUR TKI untuk pembiayaan biaya penempatan yang bunganya hanya 6% pertahun (maksimal Rp. 25.0000.000,-) lalu sekarang dialihkan menggunakan program BNI Flexi dengan bunga 11%  pertahun (Maksimal Rp. 42.000.000,-). Anda tega mencari keuntungan dengan memeras keringat saudara sebangsa sendiri? Siapa yang menjadi rentenir disini sebenarnya?

Ini sudah bulan Agustus 2021 (Bulan Kemerdekaan bagi semua rakyat Indonesia), jika memang tidak mampu bekerja untuk menempatkan para pahlawan devisa ini ke negara penempatan maka sebaiknya Benny Rhamdani meletakkan jabatannya sebagai Kepala BP2MI sesuai janjinya sebelumnya !!!