GAGALKAN OMNIBUS LAW

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Gagalkan Omnibus Law

Ada apa dengan Ombinus Law? Ada apa dengan permudahan investasi? Apakah ini balasan jokowi terhadap pengusaha yang telah memberikan dana untuk kampanye pemilihan presiden 2019? atau untuk kesejahteraan rakyat di masa depan ? hanya pemerintah yang tahu .

Apa sih Omnibus Law itu ? Menurut Audrey O Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Di Omnibus Law yang akan rancang oleh pemerintah Indonesia  adalah UU CIPTA KERJA (CILAKA), HUKUM PERPAJAKAN, PEMBERDAYAAN UMKM ,IBU KOTA NEGARA DAN KEFARMASIAN . Dalam waktu dekat ini pemerintah mendesak DPR untuk membahas dan mengesahkan RUU CIPTA KERJA DAN PERPAJAKAN yang diyakini untuk dapat memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Bahkan presiden RI Joko Widodo akan memberikan jempol kepada DPR apabila bisa menyelesaikan dalam 100 hari . WOW ADA APA ?

Saat ini publik ramai di media dan unjuk rasa  mengenai penolakan Omnibus Law . Mengapa mereka ,terkhusus kaum buruh menolak Omnibus Law ?. Ternyata ini yang akan terjadi ketika RUU CIPTA KERJA disahkan .

1.      Hilangnya Upah Minimum .

Dalam Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah hendak menerapkan sistem upah per jam yang dimana ini akan menghilangkan sistem upah minimum . ketika ini diterapkan maka para pekerja yang cuti ,sakit, melahirkan atau ada kendala yang tidak diinginkan secara otomatis mereka tidak akan mendapatkan upah . buruh dipaksa untuk bekerja setiap jam nya tanpa memperhatikan batas kesanggupan mereka . Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Jika itu dilakukan, sama saja dengan kejahatan.

2.      Hilangnya Pesangon

Dalam Omnibus Law RUU CIPTA KERJA buruh yang di PHK hanya mendpatkan pesangon 6 bulan . UU Nomor 13 Tahun 2003 masalah pesangon sudah diatur bagi buruh yang terkena PHK. Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari toal pesangon atau penghargaan masa kerja. Seharusnya buruh yang PHK berhak mendapatkan pesangon 38 bulan upah lebih.

3.      Mudahnya Buruh di PHK oleh perusahaan .

Dalam Ombinus Law RUU CIPTA dikenalkan sistem fleksibel pasar kerja, jika di UU 13/2003 outsourcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan, nampaknya ke depan semua jenis pekerjaan bisa di-outsoursing-kan. Jika ini terjadi, masa depan buruh tidak jelas. Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan .

4.      Lapangan pekerjaan berpotensi diisi oleh TKA yang tidak mempunyai keahlian (unskill)

Dalam Omnibus Law RUU CIPTA KERA ada wacana bahwa semua persyaratan yang sudah diatur akan dihapus. Sehingga TKA bisa bebas sebebas-bebasnya bekerja di Indonesia. Hal ini, tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang Indonesia. Karena pekerjaan yang mestinya bisa diempati oleh orang lokal diisi oleh TKA. Padahal kita tahu sendiri dalam UU NO 13 TAHUN 2003
 penggunaan TKA harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, TKA hanya boleh untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu. TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskilled workers) tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia. Dan hanya memiliki kontrak 3-5 tahun kerja .

5.      Hilangnya Sanksi Pidana Bagi Pengusaha

Dalam Omnibus Law RUU CIPTA KERJA juga ada wacana hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar ,contohnya tidak membayar upah minimum . ini ada sangkut pautnya dengan hilangnya upah minumun yang akan hilang dengan digantikannya sistem jam kerja . jadi pengusaha bisa saja seenaknya tidak memberikan upah bagi parah buruh terutama buruh yang tidak bekerja diatas 40jam.

6.      Banyak Pasal yang Unkonstitusional

Dalam Ombinus banyak pasal yang Unkonstitusional dan tidak sesuai dengan UUD 1945 contohnya dalam pasal 170 dalam Omnibus Law Bahwa Undang Undang Bisa diubah melalui Peraturan Pemerintah

7.      Hilangnya Izin Lingkungan

Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sendiri terdiri dari 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal yang menyasar 11 klaster, termasuk masalah lingkungan hidup. Revisi dan penghapusan beberapa pasal dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu pasal yang rencananya akan dihapus adalah Pasal 40 yang mewajibkan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Melihat itu kita bisa berasumsi bahwa perusahaan yang masuk di Indonesia sebelum Omnibus Law diterapkan itu masih menggunakan AMDAL tapi tetap saja merusak lingkungan disekitarnya ,kita tidak bisa bayangkan bagaimana jika tanpa menggunakan AMDAL . HANCUR LINGKUNGAN

Dari sekian banyak dampak Omnibus Law bagi para pekerja terutamanya pekerja perempuan bisa kita lihat betapa berbahaya nya Omnibus Law nagi rakyat Indonesia apabila diterapkan . Belum lagi kita melihat disulawesi tengah dimana kita ketahui bersama 28 September 2018 adalah mimpi buruk bagi semua warga sulteng terkhususnya Palu , Sigi dan Donggala yang terkena dampak Tsunami ,Likuifaksi Dan Gempa Bumi yang memakan ribuan korban jiwa dan ribuan orang menjadi penyintas dan sampai hari ini mereka masih bertahan hidup di HUNTAP bahkan Masih ada yang diHUNTARA . dan Perlu kita ketahui bahwa penyintas ini sebagian besar adalah Buruh . Apa yang akan terjadi ketika Omnibus Law diterapkan ? Nasib mereka akan semakin terkatung-katung . Dimana mereka belum diberi dana stimulan oleh pemerintah belum lagi tingginya potensi PHK bagi bruh yang masih tinggal di HUNTAP DAN HUNTARA .

MAKA DARI ITU KAMI GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT (GERAM)  MARILAH KITA SAMA-SAMA GAGALKAN OMNIBUS LAW YANG AKAN SANGAT BERDAMPAK BURUK BAGI BURUH YANG ADA DIINDONESIA . MARILAH KITA SAMA BERJUANG BERSAMA UNTUK RAKYAT INDONESIA DITENGAH ANCAMAN VIRUS CORONA ATAU COVID19 ADA JUGA VIRUS OMNIBUS LAW ATAU VIRUS OMNIBUS20

#TOLAKOMNIBUSLAW

#REFORMASIJILID2

#REFORMASIDIKORUPSI

#BERGERAKBERSAMAPENYINTAS

#SULTENGBELUMBANGKIT

#CORONABUSLAW

#CORONA_NUTUP_ISU

#VIRUS_OMNIBUS20

#MOSITIDAKPERCAYA