Dukung PERPPU PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Dengan beberapa pertimbangan yaitu; 1). tingginya Perkara TIPIKOR yang berakar dari Pengadaan di Indonesia yang mencapai 70% (Data KPK), 2). Tingginya tingkat kekhawatiran para Pimpinan K/L/D/I, Pengelola Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dikriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Auditor Keuangan Negara, 3). Macetnya pembahasan dan pengesahan RUU BARJAS NEGARA.

Kondisi yang demikian berdampak pada yaitu;
1). Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah,

2). Berdampak pada minimnya pembangunan di berbagai sektor,

3). Tingginya potensi kriminalisasi terhadap stakeholders Pengadaan Publik di Indonesia (Pengelola Pengadaan, Kepala Desa/Aparatur Desa dan yang lainnya) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Maka oleh karena itu ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA (APPI) mendorong PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk menerbitkan PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG/PERPPU PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dalam rangka terwujudnya Sistem Perlindungan Hukum bagi Stakeholders Pengadaan Publik di Indonesia; http://dpnappi.or.id/appi-dorong-presiden-terbitkan-perppu-pengadaan-barangjasa-pemerintah/



Hari ini: Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) mengandalkanmu

Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Dukung PERPPU PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH". Bergabunglah dengan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan 59 pendukung lainnya hari ini.