Dukung Pemekaran Jampang dari Kab. Sukabumi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Diskursus mengenai pemekaran daerah tidak bisa dilepaskan dari konteks
otonomi daerah. Sejatinya, dua konsep ini dibangun di atas satu filosofi yang
sama, yaitu mendekatkan lokus pengambilan keputusan pada level yang paling
dekat dengan masyarakat. Melalui itu diharapkan bahwa demokrasi di tingkat
lokal akan berjalan dengan semestinya. Yang dimaksud berjalan dengan
semestinya adalah bahwa demokrasi berfungsi sebagai alat yang mampu
mengakomodasi keragaman lokal terkait dengan pencapaian tujuan nasional.
Setiap daerah dapat membangun sebuah pemerintahan atas dasar prakarsa dan
kebutuhan masing-masing yang tentu saja tidak terlepas dari konteks kearifan
lokalnya (Hatta dalam Pilliang, Ramdani, dan Pribadi, Eds., 2003:3). Dengan
demikian, maka sudah seyogyanya penguatan otonomi daerah ditujukan pada
daerah tingkat II yang dalam konteks hubungan pusat dan daerah menjadi ujung
tombak dari pemerintahan itu sendiri.
Dalam kenyataannya, pelaksanaan otonomi daerah terkadang terhambat
oleh permasalahan luasnya wilayah (Prasojo, 2007:1). Hal inilah yang
menyebabkan berkurangnya kemampuan pemerintah daerah untuk mengakomodasi kepentingan dari satuan masyarakat tertentu dalam daerahnya.
Pembangunan dan pelayanan publik pun tidak dapat dinikmati secara merata.
Maka, terjadilah kesenjangan di dalam daerah otonom. Gagasan pemekaran
daerah akhirnya muncul untuk mengatasi problem pemerintah dalam menjalankan
fungsinya yang terhambat oleh luasnya wilayah. Dengan demikian, pemekaran
daerah bertujuan untuk mempermudah jangkauan pelayanan dan menjadikannya
lebih efisien dan efektif karena span of control menjadi lebih kecil (Prasojo,
2007:1).
Sayangnya, pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia seakan hanya
menjadi trend pemerintah daerah (pemda) belaka. Hal ini menyebabkan lahirnya
kebijakan pemekaran yang berjalan melebihi kebutuhan daerah itu sendiri. Sampai
akhir tahun 2006, telah terbentuk 148 daerah otonom baru (Prasojo, 2007:1).
Implikasinya, hasil evaluasi daerah otonom hasil pemekaran menunjukkan bahwa
dari 98 daerah pemekaran, ada 76 daerah (78%) yang bermasalah setelah
memekarkan dirinya sebagai daerah otonom baru (Syafarudin, 2004). Hasil kajian
Litbang Kompas terhadap potensi kemandirian 24 daerah kabupaten dan kota
yang dimekarkan pada periode 2000-2001 bahkan menunjukkan hampir
seluruhnya (88 persen) kondisi daerah hasil pemekaran berada di bawah level
daerah lain dalam provinsi itu. Secara rata-rata, kondisinya dibawah standar
penilaian kemampuan menghidupi diri dan menjalankan roda pembangunan (Data
Kompas 2006 dalam Yunaldi, 2008).
Tampaknya hal ini tidak akan segera berakhir, karena menurut catatan
Departemen Dalam Negeri dalam Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
(DPOD) beberapa waktu lalu, saat ini secara administratif telah pula menanti 21
Provinsi, 85 Kabupaten dan 9 Kota untuk dimekarkan (Prasojo, 2007:1). Salah
satu daerah yang menanti untuk dimekarkan diantaranya yaitu Kabupaten
Sukabumi yang terletak di provinsi Jawa Barat. Dalam agenda pemerintah
Kabupaten Sukabumi, rencana pemekaran tersebut akan diwujudkan pada tahun
2010 (Bagindo, 2007). Lalu, apakah yang melandasi keinginan Kabupaten
Sukabumi untuk melakukan kebijakan pemekaran wilayah?
Ada empat perspektif yang melandasi gagasan pemekaran Kabupaten
Sukabumi. Pertama, predikat sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Jawa
Barat, bagi Sukabumi adalah permasalahan yang telah lama muncul.
Ketertinggalan dapat dilihat dari ketimpangan pemerataan pembangunan yang
terjadi antara wilayah utara dan selatan Sukabumi. Ketimpangan itu bisa dilihat
baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, sarana infrastruktur dan lain
sebagainya. (Republika on-line, 15 Maret 2007)
Kedua, faktor luas wilayah yang mencapai 416.404 hektare –merupakan
daerah terluas se-Jawa dan Bali– dengan 47 kecamatan, 349 desa dan 3 kelurahan,
serta jumlah penduduk 2.276.836 jiwa (data 2006) dijadikan alasan kurang
optimalnya roda pemerintahan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan,
banyaknya potensi baik sumber daya alam (SDA) yang belum optimal
dimanfaatkan, jauhnya pusat pemerintahan di Palabuhanratu dalam melayani
warganya di berbagai kecamatan, juga merupakan beberapa faktor pemicu lain
rendahnya kesejahteraan warga di daerah pinggiran, khususnya Sukabumi Selatan.
(Republika on-line, 15 Maret 2007)

Bagaimana luasnya rentang
kendali pemerintahan yang tersentralisasi di wilayah Palabuhan Ratu dalam
melayani warganya. Kondisi ini terutama berdampak terhadap kesenjangan dari
aspek sosial, ekonomi, hingga aparatur pemerintahan yang terjadi antara wilayah
Sukabumi Utara dan Selatan (Jampang dan sekitarnya).
Di sisi lain, prinsip pemerataan pembangunan lokal pun menjadi sulit untuk
diwujudkan. Pada akhirnya, hal ini menjadi faktor utama yang mendorong
munculnya tuntutan pemekaran kabupaten Sukabumi dan yang utama serta mendesak dilakukan adalah WILAYAH SUKABUMI SELATAN yaitu JAMPANG dan sekitarnya
Ketiga, dilihat dari sisi sejarah, wacana pemekaran wilayah sudah muncul
sejak 1970-an pada masa Bupati Sukabumi H Anwari (1967-1978). Saat itu,
konsep pemekaran direncanakan dengan memecah wilayah Sukabumi menjadi
tiga wilayah kabupaten baru. Ketiganya adalah wilayah barat daya (Kewedanaan
Cicurug dan Cibadak), wilayah timur laut (Kewedanaan Sukabumi dan Jampang
Tengah) dan wilayah selatan (Pelabuan Ratu dan Jampang Kulon). Bahkan,
sebelum gagasan tersebut muncul pada 1970 dan disempurnakan pada 1987-1989,
Kab. Sukabumi dibagi menjadi lima sub wilayah pengembangan (SWP).
Pertimbangan berdasar kepada kesamaan fungsi, alasan administratif, keadaan
alam, sarana prasarana dan kegiatan ekonomi. Kelima SWP tersebut adalah
Sukabumi, Cibadak, Palabuharatu, Jampangkulon dan Sagaranten. (Republika online, 15 Maret 2007)
Keempat, keinginan kuat untuk dilakukannya pemekaran itu, didukung
pula oleh dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 31
Tahun 1990 tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Propinsi Dati I Jawa
Barat dalam jangka panjang (25-30 tahun). Dalam SK tersebut Kab Sukabumi
direkomendasikan untuk dimekarkan menjadi dua kabupaten. (Republika on-line,
15 Maret 2007)
Pada awal 2005, gagasan pemekaran ini muncul dalam dua wacana, yaitu
memecah Kabupaten Sukabumi menjadi dua atau tiga daerah otonom (Media
Indonesia on-line, 18 Mei 2005). Namun, setelah melalui proses perdebatan yang
alot di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) –dengan melibatkan
pertimbangan kajian akademis dari Universitas Padjadjaran– akhirnya diputuskan
untuk memecah Kabupaten Sukabumi menjadi tiga kabupaten yang terdiri dari
Palabuanratu (daerah induk), JAMPANG, dan Sukabumi Utara (Bagindo, 2007,
dan Kompas Cybermedia,4 April 2007).
Berbagai kondisi dasar yang menyatakan kebutuhan pemekaran –dengan
didukung oleh kajian akademis UNPAD– di atas menunjukkan bahwa kelayakan
pemekaran Kabupaten Sukabumi setidaknya disangga oleh empat argumen kuat,
yaitu: argumentasi empiris (luas wilayah, predikat sebagai salah satu daerah tertinggal), argumentasi historis (aspirasi klasik sejak tahun 1970-an), argumentasi
ilmiah (kajian akademis UNPAD), dan argumentasi politis (SK Gubernur
mengenai rencana strategis pembangunan provinsi Jawa Barat yang merekomendasikan Kabupaten Sukabumi untuk dimekarkan). Akan tetapi, apakah
keempat argumentasi ini menjadi jaminan bahwa Kabupaten Sukabumi akan
berhasil melakukan pemekaran wilayah tanpa permasalahan yang berarti pasca
pemekaran?
Pemekaran pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang dilakukan diatas asumsi bahwa kemampuan
organisasi pemda untuk melayani warganya terhambat oleh luasnya wilayah
(Prasojo, 2007). Untuk menghindari konflik dan penurunan kapasitas daerah yang
bersangkutan, maka dilakukanlah kajian terhadap aspek fisik kewilayahan,
administratif, dan teknis yang diatur dalam PP 129/2000 untuk menyatakan
kelayakan pemekaran sebuah wilayah. Sebuah upaya preventif yang dilakukan
untuk menghindari permasalahan ekonomi, sosial, dan politik pasca pemekaran
wilayah. Dengan jaminan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik maka pemekaran
wilayah diharapkan mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat.
Logikanya, ketika permasalahan luasnya wilayah teratasi, terjadilah perbaikan
kualitas pelayanan publik. Implikasinya, kesejahteraan masyarakat pun meningkat.
Namun, logika pemekaran daerah ternyata tidak sesederhana apa yang
digambarkan diatas. Hal ini dapat dilihat dari persentase kegagalan pemekaran
daerah di Indonesia (Syafarudin, 2004). Berkaca dari kegagalan pemekaran di
beberapa daerah, setidaknya ada tiga permasalahan krusial yang bisa diidentifikasi
sebagai penghambat kebijakan pemekaran. Pertama, hingga saat ini pemekaran
cenderung berada pada tataran kepentingan elit politik belaka, sehingga
menomorduakan kepentingan masyarakat lokal (Yunaldi, 2008).

Kedua,

Peraturan Pemerintah (PP) mengenai kelayakan pemekaran daerah (PP 129/2000)
itu sendiri dinilai terlalu longgar sehingga belum merepresentasikan kelayakan
pemekaran sebuah daerah otonom (Prasojo, 2007). Ketiga, minimnya kapasitas
institusi dari daerah-daerah yang akan dimekarkan sehingga berimplikasi pada
timbulnya permasalahan di dalam proses pembagian sumber daya bagi daerah
otonom baru (Yunaldi, 2008).
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka pemerintah melakukan
pengetatan atas syarat-syarat pemekaran daerah dengan mengeluarkan PP 78/2007
sebagai pengganti PP 129/2000. Sayangnya, wacana penguatan kapasitas institusi
belum termuat secara eksplisit di dalam PP ini. Padahal, menurut Muhammad
(2007), kesuksesan pemekaran sangat ditentukan oleh faktor manajemen yang
didukung oleh sumber daya manusia dan organisasi, keuangan daerah, peraturan,
sumber daya aparatur, hingga informasi dan teknologi. Muhammad juga
menyatakan bahwa sebagian besar kegagalan pemekaran disebabkan oleh
lemahnya kemampuan manajemen dari pemerintah daerah. Untuk itu, daerah yang
ingin dimekarkan harus melakukan penguatan kapasitas terlebih dahulu.
Pernyataan di atas menyiratkan bahwa berbagai kajian mengenai
kelayakan pemekaran bagi suatu daerah harus didukung dengan upaya penguatan
kapasitas institusi (institutional capacity) pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini
dapat dimengerti karena pada dasarnya pemerintah daerah itulah yang menjadi
instrumen bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi regulasi,
pelayanan, maupun pembangunan di daerah yang bersangkutan. Artinya, tanpa
adanya kapasitas institusi dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan
menggerakkan potensi daerah untuk mendongkrak peningkatan kesejahteraan
warganya maka dapat dipastikan bahwa pemekaran daerah tidak akan mencapai
tujuannya. Dalam konteks rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi, hal ini jelas
belum terakomodasi melalui kajian akademis. Padahal, hingga saat ini ada
berbagai situasi yang menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi.
Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi sampai tahun 2004 misalnya,
ditinjau dari sisi pertumbuhan ekonomi, investasi dan keuangan daerah
mengalami perbaikan yang cukup menggembirakan, namun belum secara optimal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan

masyarakat. Di sisi lain, lemahnya tingkat kemandirian keuangan daerah (sebesar
6,77 persen dan 6,05 persen), yang sebagian besar masih mengandalkan dana
yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan menunjukkan
bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum mampu melakukan eksplorasi
terhadap kekayaan alamnya yang melimpah. (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Sukabumi, 2006)
Selain itu, kesenjangan yang cukup nyata terlihat dari pendapatan
perkapita masyarakat Kabupaten Sukabumi yang pada tahun 2004 hanya
mencapai Rp. 4.160.729. Jika dibandingkan, pendapatan rata-rata per kapita
masyarakat Kabupaten Sukabumi masih lebih tinggi daripada pendapatan
masyarakat pesisir di Kabupaten Sukabumi yang berkisar antara Rp. 2.500.000,sampai dengan Rp. 3.000.000,- per tahun (RJPMD Kabupaten Sukabumi,
2006:22). Padahal salah satu alasan munculnya gagasan pemekaran adalah
jauhnya pusat pemerintahan yang berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan
warga di daerah pinggiran. Dengan kata lain, hal tersebut patut menjadi
pertanyaan karena daerah pesisir ini merupakan wilayah pusat penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Sukabumi itu sendiri.
Dari sisi pelayanan publik, hingga saat ini pelayanan publik, terutama
pelayanan perizinan di Kabupaten Sukabumi belum efektif dan efisien. Hal ini
disebabkan prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian waktu dan besarnya
biaya, banyaknya duplikasi persyaratan, belum adanya standarisasi dan sinergitas
pelayanan, kelembagaan yang gemuk serta sikap petugas yang kurang responsif.
Semua itu bermuara pada pencitraan. Selama ini citra pemerintah masih dianggap
kurang baik. Kondisi ini sudah dianggap cukup kronis dan berdampak terhadap
lambatnya pelayanan publik. (Admin, 2006)

1.2 Rumusan Permasalahan
Minimnya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat, kurangnya kemandirian daerah, disparitas pendapatan –yang justru
menempatkan masyarakat yang berada di wilayah pusat penyelenggaraan
pemerintahan sebagai masyarakat dengan penghasilan di bawah rata-rata–, serta
buruknya kondisi pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari
pengaruh kondisi internal pemerintah daerah itu sendiri.

Universitas Indonesia

Analisis dampak..., Ichwan Santosa, FISIP UI, 2008


Hingga saat ini BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
Kabupaten Sukabumi telah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang
dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, diantaranya yaitu: Lemahnya
manajemen pemerintah daerah (bidang perencanaan pembangunan, keuangan,
logistik, personal, kelembagaan yang gemuk, konflik dan kolaborasi);
Terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah;
Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan serta penganggaran; Terbatasnya kapasitas
keuangan daerah; Lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan; Lemahnya
kordinasi kebijakan antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD); Lemahnya
sistem monitoring,

evaluasi,

pengawasan dan pengendalian; Kurangnya

ketersediaan data yang akurat untuk perumusan kebijakan publik; dan
Kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang hingga saat ini masih sangat terbatas. (RPJMD Kabupaten Sukabumi,
2006:58-59)
Dalam konteks permasalahan di atas maka peneliti merasa bahwa
kapasitas institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi
pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi tiga daerah otonom pada tahun 2010
perlu dikaji secara lebih mendalam. Dengan kata lain, perlu dilihat melalui
perspektif kapasitas institusi apakah pemerintah Sukabumi merespon tuntutan
pemekaran secara positif. Maka, permasalahan yang ingin diajukan oleh peneliti
adalah: Apa dampak tuntutan pemekaran terhadap kapasitas institusi
Pemerintah Kabupaten Sukabumi?



Hari ini: Anwar mengandalkanmu

Anwar Sadad membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Dukung Pemekaran Jampang dari Kab. Sukabumi". Bergabunglah dengan Anwar dan 234 pendukung lainnya hari ini.