Copot Pegawai Pengawas Monang Sihotang

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Pada 13 Februari 2018, Serikat Buruh Bumi Manusia PT. Nanbu Plastics Indonesia (SEBUMI PT. NPI) mengajukan permohonan pengawasan/pemeriksaan khusus norma ketenagakerjaan kasus penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Atika Nafitasari dan sembilan pekerja kontrak lainnya atau PKWT yang terjadi di pabrik Nanbu, pemasok Tier 2 untuk Toyota Indonesia.

Nanbu mempekerjakan Atika dan sembilan pekerja lainnya di bagian kerja yang bersifat tetap yang menyalahi ketentuan Pasal 59 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Perlu diketahui, Atika Nafitasari tidak saja mengalami penyimpangan PKWT, tetapi juga menjadi korban kecelakaan kerja saat menjalankan mesin press pada 28 September 2016 di pabrik Plant 1 Nanbu di Kawasan MM2100, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Pada 20 Maret 2018, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat mengeluarkan nota pemeriksaan nomor 560/1815-BP2K.Wil.II berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada 8 Maret 2018, yang menyatakan bahwa “pekerjaan yang disediakan oleh PT. Nanbu Plastics Indonesia terhadap para pekerja bersifat musiman/sesuai dengan pesanan (order), dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Nota pemeriksaan tersebut dikeluarkan tanpa mengutip sama sekali satu pasal aturan ketenagakerjaan untuk menjelasakan “ketentuan yang berlaku” yang dimaksud. Karena nota pemeriksaan ini, Nanbu menolak mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap.

Dalam hasil temuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tertanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Monang Sihotang dan diketahui oleh Richard Sinanu, salah satu temuannya menyatakan bahwa “pengurus sedang tidak ada di tempat (demo ke PT Toyota)”. Padahal, kenyataannya masih ada pengurus yang berada di pabrik untuk menunggu kedatangan pegawai pengawas. Wakil Ketua SEBUMI PT. NPI, Aulia Istiqomah Rusly berada di pabrik pada tanggal 8 Maret 2018.

Pada 25 Mei 2018, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 565/3089/Disnaker yang menyatakan “sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 dan pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan kerja Sdr. Atika Nafita Sari, dkk (8 orang) dengan pihak pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia demi hukum menjadi perjanjian waktu tidak tertentu terhitung sejak terjadinya hubungan kerja.”

Disnaker mengacu pada Pasal 5 Kepmen 100/MEN/VI/2004 yang mengatur bahwa PKWT untuk pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Dalam dokumen PKWT antara Atika Nafitasari, dkk, dengan perusahaan, disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian ini didasarkan atas jangka waktu sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).” Sedangkan pada pasal tersebut disebutkan PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut, maka Disnaker menilai Atika Nafitasari, dkk, seharusnya menjadi karyawan tetap di Nanbu.

Anjuran yang disampaikan oleh Disnaker Kab. Bekasi disertai dengan fakta-fakta hukum, sedangkan nota pemeriksaan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak menyebutkan aturan yang menjadi dasar keluarnya nota pemeriksaaan tersebut. Pegawai Pengawas juga mengabaikan bukti-bukti yakni berupa dokumen Perjanjian Kerja yang disampaikan oleh pihak serikat pekerja.

Akibat dari hasil pemeriksaan ini, lima buruh yang memperjuangkan kepastian kerja tidak mendapatkan hak-haknya. Di antara para buruh, ada korban kecelakaan kerja, seorang buruh perempuan bernama Atika Nafitasari yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan mesin press di pabrik Nanbu pada Desember 2016. Jari tengah tangan kanan Atika terpotong dan dia mengalami cacat seumur hidup (lihat foto). Kondisi ini menyulitkan Atika mencari pekerjaan di tempat lain. Nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Monang telah merampas keadilan bagi buruh dan korban kecelakaan kerja. Nanbu juga telah menggugat buruh-buruh ini pengadilan hubungan industrial (PHI) di Bandung.

Oleh karena itu, kami menilai bahwa Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak melakukan pekerjaannya secara profesional dan bertanggung jawab.

Kami menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1.      Copot Monang Sihotang dari jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat.

2.      Pemeriksaan ulang terhadap kasus penyimpangan PKWT Atika Nafita Sari dkk dan mengacu pada Anjuran Nomor 565/3089/Disnaker yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Bekasi, 30 Juli 2018

Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh Nanbu (KSPBN)
1. Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR)
2. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
3. Perhimpunan Trimoerti
4. FNKSDA Bandung
5. Kolektifa
6. Hmi ilmu terapan telkom
7. United voice telkom
8. AKMI
9. Aliansi Pelajar Bandung
10. Angin Malam
11. Women Study Center

Ps. Kami juga mengundang buruh, aktivis buruh dan serikat buruh untuk berbagi cerita ketidakadilan yang dilakukan oleh pegawai pengawas, khususnya Monang Sihotang. Silakan kontak di 0877-8801-2740 (WhatsApp)



Hari ini: Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh Nanbu mengandalkanmu

Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh Nanbu membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Copot Pegawai Pengawas Monang Sihotang". Bergabunglah dengan Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh Nanbu dan 512 pendukung lainnya hari ini.