Copot Dewan Komisaris dan Dirut PLN serta Menteri BUMN atas Pemadaman Listrik

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Pemadaman listrik yang terjadi serentak di sejumlah Provinsi dalam kurun waktu yang lama 8 Jam dan bahkan lebih pada Minggu, 4 Agustus 2019, tentu sangat merugikan banyak pihak wabil khusus Rakyat banyak. Pemadaman listrik pun tidak melalui info terlebih dahulu, sehingga banyak warga yang tak mempersiapkan matang kebutuhan mereka untuk antisipasi keberadaan tanpa listrik.

Selain itu kejadian tersebut mengakibatkan Jaringan Komunikasi tak stabil yang mengakibatkan terganggunya komunikasi antar warga, juga aktivitas yang sangat terkait dengan jaringan internet.

Ironis! Matinya listrik ini, tak sekedar berdampak pada urusan pribadi individu, tetapi juga sangat terkait dengan ekonomi masyarakat, transportasi hingga layanan. Sementara itu pihak PLN, hanya mengatakan "maaf" dan "berupaya memperbaiki semaksimal mungkin" tanpa melakukan ganti rugi atas kondisi yang ada. 

Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Maka semua pihak terkait yang memangku jabatan di PLN hingga Menteri BUMN Wajib bertanggung jawab atas hal ini. Kenapa tidak mengantisipasi kondisi yang genting seperti ini? Apalagi Kawasan Jakarta sebagai ibukota negara sekaligus pusat ekonomi mengalaminya. Sangat tidak wajar dan perlu dilakukan audit menyeluruh termasuk melihat kembali proyek dan kesiapan listrik negara.

Juga dengan Kampanye "Tanpa uang tunai" di mana semua basisnya menggunakan elektronik, tentu akan berpikir kembali, pentingkah kampanye tersebut, sementara uang tunai di masyarakat sedikit tatkala mati listrik tanpa pengumuman ini berlangsung. 

Maka kami menyerukan agar DPR RI memanggil Komisaris dan Dirut PLN untuk bertanggung jawab, Sementara Menteri BUMN HARUS dicopot karena gagal dalam memimpin PLN dalam mepersiapkan mitigasi terkait hal ini. Juga Ganti rugi kepada rakyat yang mengalami pemadaman listrik ini, jangan hanya bisa "MENAIKKAN HARGA LISTRIK" dan "MENCABUT METERAN LISTRIK MESKIPUN TELAT SATU HARI"!