Cabut SK Drop Out 29 mahasiswa UKI Paulus

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Kasus Drop Out UKI Paulus Makassar merupakan salah satu bukti bahwa buruknya wajah pendidikan tinggi kita, selain membatasi ruang demokrasi dalam kampus. Juga membatasi ruang berekspresi teman-teman UKI Paulus.

Pada tanggal 20 Januari 2020 puluhan mahasiswa UKI Paulus Makassar melakukan aksi demonstrasi depan kampus UKI Paulus Makassar yang bertepatan dengan kegiatan lokakarya yang dihadiri 150 kepala sekolah mahasiswa. Aksi demonstrasi dilakukan depan pagar yang berjarak sekitar 200 meter dari gedung kegiatan, dengan tuntutan cabut peraturan rektor mengenai organisasi mahasiswa. 

Tanggal 21 Januari 2020, rektor UKI Paulus mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan program studi dan fakultas untuk memberikan nama-nama mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada saat kegiatan lokakarya.

Selanjutnya tanggal 24 Januari 2020, SK pemecatan secara terhormat dikeluarkan kepada 28 mahasiswa UKI Paulus Makassar dengan alasan telah mencoreng nama kampus dan mengganggu ketertiban umum.

SK yang dikeluarkan kali ini cacat secara prosedural, karena 28 mahasiswa yang di pecat tidak pernah sekalipun dipanggil oleh komisi disiplin untuk memberikan verifikasi atau pembelaan serta surat peringatan pertama dan kedua.

Hal ini diperparah dengan keluarnya dua nama yang bernama Fery Prayudi dan Deni yang sama sekali tidak mengikuti aksi pada tanggal 20 Januari namun nama kedua mahasiswa ini ikut dilampirkan dalam SK pemecatan.

Pada tanggal 24 Februari 2020, komisi X DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang bekesimpulan agar SK Drop Out 28 mahasiswa UKI Paulus Makassar dicabut dan hak belajar mereka dikembalikan. Bukannya mencabut SK pemecatan rektor UKI Paulus kembali menambahkan satu SK pemecatan atas nama Deni Robba pada tanggal 28 Februari 2020, tujuh hari setelah SK tersebut keluar pada tanggal 21 Februari 2020

Berbagai upaya telah dilakukan oleh mahasiswa UKI Paulus Makassar. Mendatangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi X DPR RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun SK pemecatan 29 mahasiswa UKI Paulus tak kunjung juga dicabut.

Sampai kapan hal serupa terus terjadi. Korban baru setiap saat bisa saja bermunculan dari kampus-kampus lain.

Kami berharap kepada presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo, menteri Pendidikan dan Kebudayaan bapak Nadiem Makarim, serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mendesak rektor UKI Paulus Makassar bapak DR. Agus Salim, S.H, M.H agar mencabut SK pemecatan 29 mahasiswa UKI Paulus Makassar.