⁠⁠⁠Buku merupakan sarana informasi dan pengetahuan yang sangat penting. Perkembangan teknologi terbukti tak mampu menggantikan peran buku cetak sebagai sumber informasi. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, peran buku cetak tidak saja sekedar penting, melainkan menjadi indikator bagaimana sulitnya pemenuhan indeks hak literasi negara terhadap masyarakat. Konstitusi mengamanatkan bahwa literasi merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dipenuhi negara sebagai bentuk kebebasaan dan kesejahteraan. Hingga akhir tahun 2016, tantangan buku cetak di Indonesia tak banyak bergeser dengan apa yang dialami sejak tahun 1990an, yakni mahalnya harga buku cetak dan ketatnya kontrol terhadap kebebasan literasi.

Buku cetak hingga beberapa puluh tahun berikutnya masih penting sebagai hak dasar yang harus dipenuhi. Prolegnas 2016 memberi sedikit angin segar bagi dunia perbukuan Indonesia dengan RUU Sistem Perbukuan. Namun hingga akhir Oktober 2016, tidak terlihat perkembangan yang signifikan. Ketua IKAPI, Irma Permanasari melihat RUU Sistem Perbukuan tidak akan banyak memberi perubahan bagi literasi Indonesia. Persoalannya terletak pada watak RUU Sistem Perbukuan yang cenderung memprioritaskan buku pendidikan dan kontrol terhadap konten buku pendidikan. Hal ini sama sekali tak cukup sebagai solusi dunia perbukuan Indonesia. RUU juga seharusnya mampu menjamin subsidi buku-buku bagus, dan mendorong penerbit-penerbit supaya semakin bergiat meramaikan khazanah perbukuan dengan menerjemahkan berbagai karya yang terbit setiap tahunnya dari berbagai negara.

Banyak negara memberi contoh tentang bagaimana subsidi buku dijalankan dengan mekanisme yang mudah, sehingga mampu menjamin harga buku cetak demikian terjangkau bagi masyarakat. Indonesia sebenarnya bisa melakukan hal tersebut apalagi mengingat bahwa negara tak akan repot sendirian mengusung misi mulia ini, karena sejak tahun 2000an di beberapa kota lahir gerakan literasi dan industri penerbitan kecil yang berdaya-tahan. Hanya saja, dibutuhkan satu kebijakan yang mampu menjamin iklim ini menjadi demikian maksimal. Salah-satunya adalah dengan menjamin subsidi buku cetak. Harga buku yang murah akan menjadi faktor penting bagi perayaan hak-hak literasi.

Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi pelajar terbesar di Indonesia yang selama ini fokus pada isu literasi bersama Rumah Dunia dan Rumah Baca Komunitas mendesak pemerintah mendorong kebijakan agar buku dapat beredar dengan mudah ke rakyat dan menjamin harga buku murah bagi Rakyat Indonesia. Subsidi harga buku akan membawa dampak positif bagi peradaban bangsa Indonesia, lebih jauh memiliki makna penting bagi keadilan sosial. Jika negara mensubsidi harga buku itu tak kalah pentingnya dengan mensubsidi BBM atau perlengkapan militer. Karena membaca adalah hak seluruh anak bangsa.

Pendukung Petisi
1. LAPSI
2. Griya Baca Komunitas
3. Oemah Buku
4. Masyarakat Literasi Bergerak
5. Najib Burhani
6. Firman Venayaksa
7. Majalah Kuntum
8. Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah
9. Vespa Pustaka
10. Jelata Membaca
11. Taman Baca Mahanani