Bubarkan KSP Yang Telah Menjadikan Istana Negara Posko Capres 2019

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Kantor Staf Presiden merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program – Program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam menunju Pilpres 2019 KSP yang diPimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko sudah mulai berubah peran dan fungsinya yang telah diatur dalam peraturan, Cuitan yang diunggah oleh Akun Twitter resmi KSP tentang PDIP kembali memberikan dukungan kepada Joko Widodo telah melupakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aturan lainnya.

Ditambah KSP telah menerima berkas telah relawan Joko Widodo pada pilpres 2019 diIstana Negara menunjukan keberpihakan KSP selaku Aparatur Sipil Negara dalam momen politik pragtis,  oleh karena itu kami Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan yang tergabung dalam Perwakilan Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta dan BEM DKI Jakarta,

Memperhatikan :
1. Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

3. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,

5. Pasal 280 ayat 2 huruf G UU Pemilu

6. PP No 14 th 2009 pasal 1 angka 3
(Kepmenkeu : No 225/MK/V/4/1971) tentang Fasilitas Negara yang dibiayai APBN

7. Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.

Menimbang :
1. Kepala KSP telah mengubah peran dan fungsi KSP dari awal pendiriannya dan telah diatur.

2. Kepala KSP telah menggunakan fasilitas negara (Istana Negara) untuk kepentingan kelompok dalam Politik Praktis

3. KSP telah diduga telah menjadikan Komplek Istana Presiden sebagai Posko Relawan Jokowi dengan menerima berkas Relawan didalam Komplek Istana Negara

4. KSP diduga akan memakai seluruh Fasilitas Negara Untuk Pemenangan Jokowi di 2019

5. KSP diduga melakukan keberpihakan pada Pemilu Serentak 2018-2019

Maka kami Perwakilan Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta Memutuskan :
*"Mendesak Joko Widodo dan Jusuf Kalla Selaku Presiden RI dan Wakil Presiden RI Mencopot Atau Memecat Saudara Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko secara tidak hormat karena telah banyak melanggar UU dan Peraturan Negara"*



Hari ini: Himpunan Mahasiswa Islam mengandalkanmu

Himpunan Mahasiswa Islam membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Bubarkan KSP Yang Telah Menjadikan Istana Negara Posko Capres 2019". Bergabunglah dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan 68 pendukung lainnya hari ini.