Bersatu Dukung Putusan PT TUN Makassar Demi Tegakkan UU Nomor 10 Tahun 2016

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Berdasarkan UU No 10 tahun 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Sesungguhnya landasan dari pasal ini yaitu: (1) Agar calon selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya sebagai pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya; (2) Agar calon selaku petahana tidak menggunakan kewenangan mutasi dalam mencari suara untuk memilihnya dan atau melarang PNS untuk memilih calon lain; (3) Menciptakan stabilitas pemerintahan dalam lingkup Pemerintahan Daerah; (4) Mencegah itikad buruk bagi calon selaku petahana untuk menyalahgunakan kekuasaannya melakukan hal-hal yang menguntungkan baginya dalam pemilihan kepala daerah, poin ini biasanya disebut fungsi preventif.

Serta Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar mengabulkan gugatan tim hukum Calon Wali kota & Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) dalam sidang putusan, Rabu (21/3/2018).

Dengan ini meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar agar menjaga netralitas dan menjunjung tinggi Undang-Undang serta keputusan PT TUN Makassar.

Mari berikan dukungan Anda melalui Petisi ini.

#KITAtegakkanUU-10-2016

#DukungKPUNetral



Hari ini: Pemudanya mengandalkanmu

Pemudanya APPI CICU membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Bersatu Dukung Putusan PT TUN Makassar Demi Tegakkan UU Nomor 10 Tahun 2016 #KITAtegakkanUU-10-2016 #DukungIndenpendensiKPUMks". Bergabunglah dengan Pemudanya dan 202 pendukung lainnya hari ini.