Bebaskan NaKhoda TB trans power 247

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


#BebaskanNakhodaTB_TransPower247

Ketika upaya mencari keadilan menuntut hak-hak ketenagakerjaan bagi dirinya dan anak buahnya di kapal, justru dibungkam dengan cara pengusaha mempidanakan dengan tuduhan penggelapan dengan cara menguasai kapal sehingga dalih pengusaha mengalami kerugian karena tidak beroperasinya kapal. Sementara, bagaimana mungkin tuduhan sekeji itu dituduhkan kepada sang Nakhoda, sedangkan tidak beroperasinya kapal karena pihak kesyahbandaran pun belum mau menerbitkan surat persetujuan berlayar dikarenakan kapal dimaksud dianggap belum memenuhi unsur kelaiklautan kapal.

Pasal 1 ayat (33) UU No. 17/2008 tentang Pelayaran menyatakan "KELAIKLAUTAN KAPAL adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Pasal 151:
(1) Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi:
a. gaji;
b. jam kerja dan jam istirahat;
c. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;
d. kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan;
e. kesempatan mengembangkan karier;
f. pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan
g. pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.

(2) Kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam perjanjian kerja antara Awak Kapal
dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219 ayat (1):
Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Penjelasan Pasal 219 Ayat (1):
Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan KELAIKLAUTAN KAPAL dan kewajiban lainnya.