BEBASKAN BIAYA KULIAH - SERUAN MOGOK MASSAL PEMBAYARAN KULIAH

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Kepada

Yth ;  

1.      Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo

2.      Ketua DPR RI Ibu Dr. (H.C) Puan Maharani Nakshatra Kusyala, S.I.Kom

3.      Menko PMK Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P

4.      Ketua Gugus Tugas Covid-19

5.      Sekretaris Kabinet RI Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

6.      Mendikbud RI Bapak Nadiem Makarim, MBA

7.      Menkeu Ibu. Sri Mulyani Indrawati, S.E, M.Sc., Ph.D

8.      Ka Staf Kepresidenan Bapak Jenderal TNI ( Purn. ) Dr.H. Moeldoko, S.I.P

9.      Rektor Se Indonesia

10.  Gubernur se Indonesia

11.  Bupati dan Walikota Se Indonesia

12.  Seluruh Mahasiswa Indonesia

 

 

Bebaskan Biaya Kuliah

Seruan Mogok Massal Pembayaran Biaya Kuliah

 

Menimbang; Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini membuat  keterpurukan dalam ekonomi masyarakat tanpa terkecuali. Sektor formal dan infomal sangat terganggu yang mengakibatkan banyak orang tua dari mahasiswa atau mahasiswa yang biasa mandiripun terganggu ekonominya. Pemerintah secara aktif banyak mengeluarkan kebijakan dalam mengurangi dampak buruk perekonomian untuk jangka pendek/insidental dan menengah. Hal ini tercermin dari bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial ( kebutuhan pangan), bantuan dampak pengangguran melalu kartu pra kerja, relaksasi terhadap pembayaran dari beban masyarakat yang memiliki tanggungan angsuran, pembebasan pajak dan program padat karya untuk membantu pemulihan ekonomi. Namun, perhatian terhadap dampak yang dialami oleh lingkungan mahasiswa sangatlah minim, hanya kelonggaran pembayaran bertahap bagi sebagian Universitas bagi mahasiswanya. Namun di sisi lain, kesusahan dari masyarakat Indonesia hanya menjadi cara dari segelintir orang Indonesia untuk melakukan kapitalisasi uang negara ke dalam perusahaanya, uang negara yang dijadikan keuntungan untuk perusahaannya diatas penderitaan masyarakat Indonesia.

Mengingat :

1.      UUD 1945 menegaskan bahwa

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

 

2.      UU SISDIKNAS No 20 tahun 2003

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2)   Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

(1)   Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(2)   Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

(1)      Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

 

 

3.      UU No  12 Tahun2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pasal 76

(1)      Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

(2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:

a.  beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;

b.  bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau

c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

(3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi

Pasal 83

(1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan.Belanja Negara.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

4.      Undang-Undang No 20 Tahun 2020

Penganggaran dan Pembiayaan

Pasal 2

(1)      Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:

e. menggunakan anggaran yang bersumber dari: 1. Sisa Anggaran Lebih (SAL); 2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; 3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; 4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau 5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Bagian Kedua Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)   Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

 

5.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pasal 27

(1)                Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

 

6.      Kepres No 9 Tahun 2020

Pasal 13 Pendanaan yang diperlukan untuk Kegiatan Gugu Tugas Percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) dibebankan pada ;

a.       Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)

 

7.      Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease ( Covid-19) sebagai Bencana Nasional

 

 

Memperhatikan

1.      Perkembangan Covid-19 yang meningkat Pasca pembukaan sekolah di Korea Selatan.

2.      Pembelajaran Jarak Jauh masih lebih efektif untuk tetap dilaksanakan di Indonesia sebagai salah satu bentuk dan bagian dari kegiatan penanganan covid-19.

3.      Penyebaran Covid-19 yang masih terus ada di Indonesia.

 

Menyatakan:

1.      Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bersama Gugus Tugas berkewajiban dalam menjamin proses pendidikan di masa pandemi covid-19 Tetap berjalan.

2.      Atas asas keadilan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bersama Gugus Tugas berkewajiban membantu kesulitan mahasiswa dalam biaya kuliah ( tuition fee ) akibat pandemi covid-19 dengan menggratiskan semester genap (berjalan).

3.      Kebutuhan Biaya perkuliahan atas asumsi 7,5 Juta Mahasiswa di Indonesia dengan nilai asumsi 10.000.000/ kepala membutuhkan anggaran 75 T.

4.      Kampus penyelenggara pendidikan harus mampu melakukan efisiensi pembiayaan diatas 50 % dikarenakan proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh/digitalisasi/daring.

5.      Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan refocussing anggaran yang tidak terlalu penting dan mendesak untuk membantu menanggulangi kebutuhan biaya kuliah yang harus dibayarkan kepada kampus.

6.      Pemerintah pusat diharapkan bisa mengalihakan dana pelatihan online sebesar 5,6 T dari kartu prakerja untuk membantu menanggulangi biaya perkuliahan dimana bisa di ganti dengan materi gratis dan Pemerintah di harapkan untuk merealokasi dana penyertaan modal BUMN yang diatas 70  T untuk membantu menyelesaikan kebutuhan pendidikan

7.      Pemerintah diharapkan lebih memfokuskan dana abadi pendidikan yang diperkirakan sejumlah 29 T untuk bisa diarahkan kepada kebutuhan biaya perkuliahan.

 

 

FORUM MAHASISWA PASCA SARJANA

Jl. Hasan Saputra Raya Kota Bandung (0812246645147)

Kemerdekaan - Pendidikan - Kemuliaan

 

Tertanda

1.      Deden, SPd ( Magister Manajemen UPI )

2.      Dr. Dena Widyawan M.Pd ( UPI )

3.      Rengga Madya P, Spd ( Magister Manajemen UPI )

4.      Muhammad Iqbal Nurfauzan, S.ST (Magister Manajemen UPI)

5.      Patra Dewa, Spd ( Magister PTK UPI )

6.      Wildan H , Spd ( Magister Pedidikan Kewarganegaraan UPI )

7.      Sena Aji P, Spd ( Magister Pedidikan Kewarganegaraan UPI )

8.      Adi Prasetyo ( Magister Manajemen UPI )

9.      Aditiya Pratama Daryana S.Par ( Magister Manajemen UPI )

10.  Rizka mufatisa fauzia ( Magister Pendidikan IPS Universitas Indraprasta Jakarta)

11.  Try Adhi Bangsawan, S.Ap (Magister Ilmu Politik UNPAD)

12.  Jajuli, S.Ip (Magister Ilmu Politik UNPAD)

13.  Kaerudinsyah Dwi A, S.Sos.,M.Si ( Administrasi Publik Universitas Gunung Djati Cirebon )

14. Sity Muthmainah, S.H ( Magister Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

15. Muchammad Saepudin, S.Pd. ( Magister Pendidikan UNES Semarang )

16. Ani Zulkarnaen, S.Pd. ( Magister Pendidikan UNES Semarang )

17. M. Zaiim Muhtadi, S.Pd ( Magister Pendidikan UNES Semarang )

18. Angelina Kapoh ( Magister Manajemen UPI )