Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


FPR SULSEL : TOLAK DAN BATALKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Tidak puas dengan 16 Paket Kebijakan Ekonomi pada peridoe pertamanya berkuasa, kini Jokowi akan mengeluarkan kebijakan dengan skema Omnibus Law. Omnibus Law adalah penyederhanaan aturan/undang-undang dengan menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu sehingga melahirkan undang-undang payung yang akan mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan lain. Salah satu yang saat ini diprioritaskan untuk segera terbit adalah RUU Cipta Kerja. Pemerintah menargetkan 100 hari untuk pengesahannya.

Omnibus Law Cipta Kerja akan merampingkan 82 Undang – undang yang terdiri dari 1.194 pasal dan akan meliputi 10 ruang lingkup yang akan diatur: 1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 2) Ketenagakerjaan, 3) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMK-M serta perkoperasiaan, 4) Kemudahan Berusaha, 5) Dukungan riset dan inovasi, 6) Pengadaan lahan, 7) Kawasan Ekonomi, 8) Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, 9) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan 10) Pengenaan sanksi. Pengaturan yang begitu komprehensif ini merupakan keberlanjutan dari implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi. Pemerintah berkeinginan untuk menggenjot ekonomi Indonesia melalui derasnya investasi dan utang yang masuk ke Indonesia. Berbagai kemudahan bisnis dan investasi serta insentif lainnya akan diberikan pemerintah untuk melayani kepentingan imperialis. Borjuasi besar komprador dan tuan tanah akan dengan senang hati mendukung mati-matian kebijakan tersebut. Karena akan memberikan suntikan vitamin berupa kapital yang bersumber dari imperialis bagi keberlangsungan bisnis mereka.

Terkait klaster ketenagakerjaan, terdiri dari 55 pasal, mulai dari bab IV meliputi umum, ketenagakerjaan jenis program jaminan sosial, badan penyelenggara jaminan sosial dan penghargaan lainnya yang telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dalam 3 (tiga) undang-undang terkait ketenagakerjaan yakni UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UUK), UU no.40 tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional (SJSN), dan UU no.24 tahun 2011 tentang BPJS.

Omnibus law adalah produk yang menjamin dan melindungi para investor, tetapi merampas hak buruh dan rakyat lainnya. Omnibus law diabdikan untuk investasi bukan untuk buruh atau rakyat dan bukan pula untuk menciptakan kedaulatan Indonesia, tetapi untuk menyerahkan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada kapitalis monopoli asing (investor) untuk dikeruk dan menjadikan Indonesia terus menjadi negeri terbelakang, bergantung pada investasi dan hutang serta menjadi pasar bagi produk-produk imperialis.

Hal ini dapat dilihat dari tujuan dibuatnya Omnibus Law, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk menyederhanakan aturan yang memperlambat proses ekonomi, untuk meningkatkan dan memastikan masuknya investasi ke Indonesia bebas hambatan, untuk menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan dengan penyederhanaan perizinan bagi masuknya investasi dan berusaha di Indonesia demi pertumbuhan ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat untuk mencapai tujuan Indonesia maju 2045, dimana ekonomi Indonesia terbesar keempat di dunia dan keluar dari middle income trap.

Hal-hal krusial dalam omnibus law klaster ketenagakerjaan diantaranya tentang pengupahan dimana TIDAK ADA lagi UMK (upah minimum kota/kabupaten) dan UMSK (upah minimum sektoral), fungsi dewan pengupahan dihapuskan, tidak ada sanksi bagi pengusaha yang membayar buruh dibawah ketentuan upah minimum, struktur skala upah diatur secara sepihak oleh pemerintah, belum lagi buruh yang tidak masuk kerja karena sakit, perempuan yang haid, menikah atau menikahkan anaknya, menjalankan tugas Negara, hingga menjalankan tugas serikat maka upahnya tidak dibayar. Padahal di UUK no.13 tahun 2003, upah buruh yang tidak masuk kerja karena hal tersebut diatas tetap dibayarkan.            

Waktu kerja, pengusaha dapat mengatur waktu kerja secara fleksible, menambah jam kerja lembur dari 3 jam menjadi 4 jam, hak cuti besar/panjang 2 bulan bagi kelipatan masa kerja 6 tahun dihilangkan, dalam RUU ini tidak lagi mengatur hak cuti haid, melahirkan, keguguran, menikah/menikahkan tetapi semua diserahkan kepada pengusaha. Artinya hak atas upah dari cuti diatas akan dihilangkan.

Hubungan dan status kerja, tidak ada kepastian kerja karena outsourcing dan system kerja kontrak tanpa batas dan untuk semua jenis pekerja dan sector insutri. Dampaknya, secara otomatis pesangon akan hilang.

Pemutusan hubungan kerja (PHK), dapat dilakukan dengan mudah karena tidak perlu lagi melalui PHI (pengadilan hubungan industrial), tidak ada lagi perundingan PHK dengan serikat buruh.

Tentang pesangon, uang pergantian hak dihilangkan pengusaha tidak lagi wajib membayar pesangon jika perusahaan tutup, dengan kata lain pengusaha akan semakin mudah melakukan PHK dan menghilangkan kewajibannya membayar pesangon karena bebas menggunakan tenaga kerja kontrak dan outsourcing.

Tenaga kerja asing (TKA), akan dipermudah bebas masuk ke Indonesia, bahkan untuk buruh kasar/unskill. TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia, dampaknya transfer of job/knowledge sulit dilakukan, jika dalam UUK diatur jabatan tertentu tidak boleh diisi oleh TKA, maka dalam RUU ini hal tersebut dihilangkan, sehingga posisi dosen, rektor, bahkan tenaga administrasi bisa diisi TKA. Sanksi pidana bagi pengusaha dihilangkan, misal jika pengusaha tidak memberikan hak-hak kepada buruhnya, jika dalam UUK no.13 th 2003 bisa dipidana, maka dalam RUU ini dihapuskan.

Omnibus Law juga memperbolehkan izin Hak Guna Usaha (HGU) selama 90 tahun. Selain itu, sanksi pidana akan dihilangkan bagi perusahaan perusak lingkungan. Syarat perusahaan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan dihilangkan. Hal ini memberikan karpet merah bagi pengusaha merusak sumber daya alam. Sementara itu, rakyat akan menanggung dampak banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.

Pemerintah menjamin akan mengawal investor hingga mendapatkan tanah. Sehingga kaum tani kita terancam menghadapi perampasan tanah yang semakin massif. Singkatnya, Omnibus Law hanya akan memperburuk kualitas hidup rakyat dengan semakin lemahnya daya tahan hidup rakyat dan daya tahan lingkungan.    

Omnibus Law Cipta Kerja adalah produk yang menjamin dan melindungi para investor tetapi merampas hak buruh dan rakyat. Omnibus Law adalah pengingkaran atas Konstitusi UUD 1945 seperti pada Pasal 28 D “Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 28 H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

Omnibus Law bukan hanya menyengsarakan kita yang saat ini menjadi buruh tetapi Omnibus Law adalah ancaman bagi pelajar/mahasiswa yang akan masuk dunia kerja. Omnibus Law adalah ancaman bagi rakyat diseluruh sektor dan golongan.

Untuk itu Front Perjuangann Rakyat Sulawesi Selatan meyakini bahwa semua masalah yang dihadapi kaum buruh dan rakyat Indonesia saat ini akan dapat di atasi jika dijalankannya Land Reform Sejati & Industrialisasi Nasional, bukan dengan Omnibus Law. Karena Land reform sejati menjadi pondasi dasar untuk melenyapkan sistem pertanian terbelakang dan monopoli sumber kekayaan alam oleh imperialis dan kaki tangannya, sehingga memiliki cadangan untuk membangun industri nasional yang mandiri dan ketersediaan pangan yang memadai bagi rakyat.

Industrialisasi nasional yang dibangun tanpa harus bergantung pada investasi asing, bahan baku impor dan pasar ekspor. Ini akan menjadikan Indonesia memiliki cadangan modal yang berlimpah untuk dapat membangun kemandirian bangsa dan kesejahteraan bagi rakyat. Upah akan sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup buruh dan keluarga, ketersediaan lapangan kerjan akan dibuka seluas mungkin dan juga jaminan kepastian kerja. Seluruh aspek mengenai kepentingan umum (pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial) sepenuhnya menjadi tanggungan Negara.

Untuk itu FPR Sulsel menilai bahwa bagi klas buruh, Omnibus Law hanya akan membuat posisi buruh semakin rentan dalam mendapatkan perlindungan atas kepastian kerja, waktu kerja, Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan upah murah serta memberikan peluang bagi pengusaha untuk dapat lepas dari jeratan hukum pidana.

Maka atas nama keadilan, atas situasi nasional, atas pemerintahan Jokowi-MA yang terus mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat dan menindas kaum buruh, terus memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan “karpet merah” bagi investasi kapitalis monopoli asing, (imperialisme), borjuasi komperador dan tuan tanah sebagai agen kapitalis asing di dalam negeri, Front Perjuangann Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan menyatakan sikap dan tuntutan :

 

1.       Tolak dan batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

2.       Tolak skema politik upah murah

3.       Berikan hak cuti kerja, utamanya hak cuti haid, melahirkan, keguguran, menikah/menikahkan bagi buruh perempuan

4.       Cabut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi

5.       Hentikan perampasan dan monopoli tanah

6.       Berikan pendidikan gratis dan kepastian lapangan kerja

7.       Hapus sistem kerja kontrak, magang, dan outsourcing

8.       Cabut PP 78 tentang Pengupahan dan tetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan standar buruh dan keluarganya

9.       Hentika PHK dengan dalih apapun

10.   Hentikan diskriminasi terhadap kaum perempuan di semua sektor, utamanya diskrimnasi upah

11.   Hentikan intimidasi dan pembungkaman demokrasi terhadap aspirasi mahasiswa dalam kampus maupun aspirasi politik rakyat

12.   Jalankan land reform sejati dan bangun industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat

Makassar, Senin 23 Maret 2020

Hormat Kami;

FRONT PERJUANGAN RAKYAT SULSEL