Bapak Presiden Joko Widodo, perhatikan PILKADA MAKASSAR

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 telah berlalu. Rakyat Indonesia telah menggunakan hak demokrasinya untuk memilih pemimpin di daerah mereka masing-masing.

Pemilihan Walikota Makassar menjadi perhatian nasional, bukan hanya karena di Ibu Kota Sulawesi Selatan ini hanya diikuti oleh satu pasang calon (Pasangan Calon vs Kolom Kosong), tapi juga dikarenakan menurut hasil Quick Count beberapa Lembaga Survei, mayoritas masyarakat Makassar tidak menginginkan dipimpin oleh Pasangan Calon Tunggal tersebut. Hal ini dikuatkan oleh hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan suara pemilih kolom kosong lebih banyak daripada pasangan calon.

Lika-liku perjalanan Pilwali Makassar

Makassar dikenal sebagai kota yang mampu menghasilkan pemimpin nasional, pada Pemilihan Walikota Makassar 2018 pun, awalnya banyak nama-nama yang dinilai mampu menjadi alternatif pemimpin untuk melawan walikota petahana. Antara lain, drg. A. Rachmatika Dewi (Politisi Partai Nasdem, Wakil Ketua DPRD Prov. SulSel), Dr. Syamsu Rizal MI. (Wakil Walikota Petahana, Kader Partai Golkar), Iqbal Djalil, Lc. (kader PKS).

Di saat partai-partai melakukan penjaringan bakal calon walikota, muncullah satu nama yang tidak diprediksi sebelumnya, yakni Munafri Arifuddin, S.H. (CEO PSM Makassar) yang ikut mendaftar di beberapa partai.

Dengan mendapatkan dukungan dari partai Golkar sebagai dukungan pertama, Munafri Arifuddin yang dipanggil dengan nama akrab Appi, semakin percaya diri untuk manjadi Walikota Makassar. Dukungan inipun akhirnya diikuti oleh 9 partai parlemen lainnya.

Petahana Walikota Makassar

Walikota Makassar yang masih fokus mengurusi Makassar, pada awalnya tidak menunjukkan tanda-tanda ingin maju kembali menjadi Walikota Makassar untuk periode ke-2. Tapi, karena desakan masyarakat yang puas dengan torehan prestasi walikota yang juga arsitek handal ini yang menandakan kemajuan Kota Makassar yang diakui secara Nasional dan Internasional, akhirnya memutuskan untuk maju dengan mendaftar dan mengikuti penjaringan beberapa partai.

Setelah melalui penjaringan partai politik, berdasarkan hasil survei internal partai, beberapa partai politik akhirnya memilih Moh. Ramdhan "danny" Pomanto sebagai bakal calon dari partai mereka. antara lain: Partai Gerindra, PAN, PPP, PDIP, PKS, Partai Berkarya, Perindo, dan Partai Idaman.

Dengan perjalanan waktu, Danny Pomanto mendapatkan kabar yang dapat dipercaya bahwa ada modus baru untuk menjegal dirinya maju kembali menjadi walikota, yaitu dengan pembegalan partai politik, sehingga tidak memenuhi syarat dukungan untuk maju melalui jalur partai.

Setelah berdiskusi dengan para simpatisan dan meminta petunjuk ketua-ketua partai pendukung, akhirnya Danny Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramastuti (Politisi Partai Nasdem, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar) memutuskan untuk maju melalui jalur perseorangan (independen).

Akhirnya informasi pembegalan partai pendukung terbukti, semua partai yang awalnya mendukung, berubah haluan dan mendukung pasangan calon dari Partai Golkar Munafri Arifuddin, S.H.

Kemana para bakal calon walikota lainnya?

  1. drg. A. Rachmatika Dewi (Cicu) yang sejak awal menjadi usungan Partai Nasdem akhirnya rela menjadi wakil dari Munafri Arifuddin yang didukung oleh banyak partai.
  2. Dr. Syamsu Rizal (Dg. Ical, saat itu masih menjadi Kader Partai Demokrat sebagai Sekretaris DPD Demokrat Sulsel) berpasangan dengan Iqbal Djalil, Lc. (Ije, dari PKS), berakronim DIAji, berusaha mendapatkan dukungan partai Demokrat dan PKS yang belum mengeluarkan rekomendasi. Akhirnya tidak bisa mendaftar dikarenakan Partai Demokrat mengeluarkan rekomendasi untuk calon independen yang mereka dukung sejak pilwali 2013. Sedangkan, PKS lebih memilih mendukung calon Appi-Cicu.

Kekecewaan Para Kader dan Simpatisan Partai Politik

  1. Para Ketua DPC PDIP Kota Makassar (15 Kecamatan) Menuntut agar Pengurus Pusat PDIP mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan Danny-Indira. Hal ini dikarenakan akar rumpun sepenuhnya mendukung pasangan ini.
  2. Kader dan simpatisan PAN Makassar membentuk Tim Laskar Matahari untuk mendukung pasangan Danny-Indira dikarenakan rekomendasi partai jatuh pada pasangan Appi-Cicu.
  3. Para Ketua DPC PKS Kota Makassar (15 Kecamatan) memberikan dukungan kepada pasangan Danny-Indira. Bahkan Pengurus PKS Makassar harus dirombak karena sampai mendekati hari-H pencoblosan, mesin partai belum bergerak memenangkan pasangan Appi-Cicu.

Dua Pasangan Calon Walikota (DIAmi vs ACO)

Setelah melalui proses yang panjang, dan ketatnya syarat pencalonan melalui jalur independen, akhirnya KPU Kota Makassar menetapkan dua pasangan calon Walikota Makassar yaitu Danny-Indira (DIAmi) dan Munafri-Rachmatika (ACO).

Drama Lahirnya Kolom Kosong di Pilwali Makassar

Februari 2018. Tim Appi-Cicu mengajukan sengketa pemilihan kepada Panwaslu Kota Makassar agar mendiskualifikasi pasangan DIAmi karena dalih telah melakukan kecurangan dengan menggunakan jabatan sebagai walikota untuk menguntungkan dirinya. Tetapi ditolak karena tidak terbukti dan program yang dipermasalahkan tersebut adalah program pemerintahan yang wajib dijalankan.

Dengan ditolaknya gugatan mereka di Panwaslu, Tim Appi-Cicu kemudian mengajukan gugatan di PTTUN Makassar dengan perkara yang sama dengan gugatan kepada panwaslu.

Maret 2018. PTTUN menerima gugatan Appi-Cicu dan memerintahkan KPU mendiskualifikasi  pasangan DIAmi, yang kemudian diajukan kasasi oleh KPU Kota Makassar. Sekedar diketahui, tim Appi-Cicu mengajukan saksi matan ketua MK, Hamdan Zoelva.

April 2018. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi KPU dan memerintahkan KPU menjalankan hasil putusan PTTUN. KPU Makassar kemudian mengeluarkan SK pendiskualifikasian pasangan DIAmi.

Dengan hasil Putusan Mahkamah Agung yang Final dan Mengikat dan keluarnya SK KPU Makassar, maka dengan sedirinya hanya tersisa satu pasangan calon dan dengan resmi Lahirlah Kolom Kosong di Pilwali Makassar.

Mei 2018. Tim pasangan DIAmi melakukan gugatan sengketa pilkada kepada Panwaslu atas SK KPU Kota Makassar yang mendiskualifikasi DIAmi dengan alasan tidak memenuhi syarat, yang kemudian diterima oleh Panwaslu yang memerintahkan KPU Makassar memasukkan kembali DIAmi sebagai pasangan calon walikota dan menyatakan batal SK pendiskualifikasian DIAmi. Sekedar diketahui saksi yang diajukan oleh tim DIAmi adalah dua pakar hukum tata usaha negara yang sudah terkenal secara nasional, yaitu Bapak Refly Harun dan Margarito Kamis.

KPU Makassar kemudian menolak keputusan Panwaslu Makassar yang bersifat wajib dilakasanakan oleh KPU karena bukan merupakan rekomendasi. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar dan memunculkan beragam pendapat dan asumsi masyarakat Makassar terhadapt Drama Pilkada Kota Makassar.

Pendapat dan Asumsi Masyarakat Makassar terhadap Drama Pilwali Makassar

  1. PTTUN tidak berhak mengadili sengketa pemilihan. Karena merupakan kewenangan Bawaslu.
  2. Yang berhak melakukan gugatan sengketa pemilhan adalah pihak yang dirugikan, dalam hal ini pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU.
  3. Program Pemerintah Kota Makassar membagikan smartphone kepada para Ketua RT/RW bukan merupakan pelanggaran karena sudah disahkan menjadi perda APBD yang disetujui oleh DPRD.
  4. Ada pengaruh Oligarki Penguasa dan Pengusaha di balik didiskualifikasinya salah satu pasangan calon dan di balik pasangan calon lainnya.
  5. Walikota petahana yang didiskualifikasi sudah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk Makassar dengan bukti nyata dan beragam prestasi nasional maupun internasional.
  6. Calon Walikota Munafri Arifuddin tidak dikenal oleh masyarakat makassar secara umum, beliau hanya dikenal dalam kurun waktu 2 tahun kebelakang sebagai CEO PSM Makassar.
  7. Dari hasil debat calon walikota yang diadakan oleh KPU, masyarakat belum melihat kualitas pemimpin dan penguasaan data dalam diri Munafri Arifuddin.

Cobaan yang dialami oleh Walikota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto

Diantara drama-drama yang sangat banyak. Ada perhatian khusus masyarakat Makassar terhadap gangguan dan cobaan yang dilakukan kepada walikota kami.

  1. Sebelum pendaftaran bakal calon, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan Balaikota Makassar untuk mencari barang bukti kasus pengadaan pohon ketapang dan UMKM. Dan pada akhirnya (alhamdulillah), Bapak Walikota Makassar dinyatakan tidak terlibat oleh Polda SulSel. Kasus ini menjadi bahan kampanye salah satu paslon untuk tidak memilih calon korupsi.
  2. Saat bapak walikota sedang cuti karena mengikuti tahapan kampanye pilkada, beberapa camat melaporkan bahwa walikota menerima fee 30% atas kegiatan sosialisasi di tiap kecamatan.

Keganjilan-keganjilan selama proses pilkada Makassar

  1. Para camat yang dikabarkan mengakui menyetor fee 30% kepada walikota , kedapatan melakukan pertemuan dengan Founder Bosowa Group, Bapak Aksa Mahmud yang merupakan mertua dari salah satu calon walikota.
  2. Wakil Kepala Kepolisian RI, menandatangani surat perintah kepada 5 orang perwira tinggi (PATI) untuk mengawasi pilkada makassar.
  3. Menurut pemberitaan salah satu situs berita online nasional (yang akhirnya dihapus), bahwa Wakapolri mengataan bahwa hasil Quick Count yang mengatakan bahwa Kolom Kosong menang, adalah Hoax.
  4. Terdapat perbedaan data yang dimiliki masyarakat dengan data yang diunggah oleh KPU Makassar ke Sistem Perhitungan Suara KPU.
  5. Masyarakat, dalam hal ini Tim Pemantau Independen yang resmi, dan wartawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan PLENO TERBUKA tingkat kecamatan.

Sampai akhirnya mayoritas Masyarakat Makassar (melalui hasil Quick Count dan Hasil perhitungan tingkat kecamatan) memenangkan kolom kosong untuk menegakkan kembali demokrasi di Kota Makassar kami yang tercinta ini.

Oleh karena itu, kami mempetisi:

  1. Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk memberikan perhatian khusus kepada Pemilihan Walikota Makassar, agar kedaulatan tetap di tangan rakyat.
  2. Bapak Presiden RI untuk memerintahkan pihak istana dan Kepolisian RI untuk tidak ikut campur dalam proses Pilwali Makassar.
  3. Bapak Presiden RI dan Bapak Kepala Polri, untuk mengawasi pemeriksaan kasus pemotongan anggaran sosialisasi di kecamatan Kota Makassar yang sudah diambil alih oleh penyidik Mabes Polri.
  4. Ketua dan Komisioner KPK untuk melakukan supervisi atau mengambil alih kasus pemotongan anggaran sosialisasi di Makassar.
  5. Bapak Presiden Joko Widodo memberikan selamat kepada masyarakat Makassar akan kemenangan bersama ini.

 

 



Hari ini: Pemuda mengandalkanmu

Pemuda Masa Depan membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Bapak Presiden Jokowi, perhatikan PILKADA MAKASSAR". Bergabunglah dengan Pemuda dan 13 pendukung lainnya hari ini.