Angkat Tenaga Honorer K2 Menjadi PNS!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Tenaga Honorer K2 adalah Pegawai yang mengabdi selama Puluhan Tahun kepada pemerintah namun belum diangkat menjadi PNS karena adanya aturan Perundang-undangan yang mempersulit Honorer K2 Menjadi PNS.

Pemerintah sebenarnya telah membuat skema pengangkatan Tenaga Honorer K2 Menjadi PNS dengan mengeluarkan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang oleh Para Honorer K2 tidak begitu memuaskan keinginan Mereka Karena ada banyak hak yang tidak dapat terpenuhi ketika mereka diangkat menjadi PPPK.

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh Tenaga Honorer K2 agar mereka diangkat menjadi PNS, dari mulai audiensi dengan DPR; DPD; & MPR hingga yang terakhir mereka mengadakan Aksi Unjuk Rasa Tanggal 30 Oktober 2019 di Depan Istana Negara dengan jumlah Massa Peserta Aksi sebanyak Puluhan Ribu Orang. Namun dalam aksi tersebut, Presiden RI, Ir. Joko Widodo tidak mau menemui dan mendengarkan aspirasi mereka atau setidaknya mengirimkan delegasi yang bisa menampung aspirasi mereka. Bahkan yang lebih mengagetkan lagi adalah pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Jend (Purn) Moeldoko yang mengatakan bahwa Honorer Jangan Memaksa Jadi PNS, Negara Ada Aturannya ( https://www.liputan6.com/news/read/3648555/moeldoko-honorer-jangan-memaksa-jadi-pns-negara-ada-aturannya ). Ini menandakan tidak adanya keseriusan Pemeritahan Joko Widodo terhadap Honorer K2.

Presiden RI, Ir. Joko Widodo pada tahun 2014 ketika beliau menjadi Capres telah berjanji melalui Piagam Ki Hajar Dewantara akan menyejahterakan Guru Honorer. Namun Kenyataannya saat ini para Guru Honorer hanya mendapatkan honorium sebesar 200 ribu - 300 ribu perbulan yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Dengan honorium sebesar itu, tak jarang mereka dituntut untuk bekerja seprofesional guru PNS yang telah bersertifikasi. Mereka mengaku honorium tersebut sangat tidak manusiawi.

Di lain kesempatan, Presiden RI telah menemui Perangkat Desa di Istora Senayan dan menjanjikan akan membuat PP yang akan menyetarakan penghasilan Perangkat Desa dengan PNS Golongan II/A. Namun sampai saat ini beliau masih tidak mau menemui Honorer K2 tanpa ada alasan yang jelas.

Untuk itu, kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Tenaga Honorer di Indonesia menginginkan Presiden RI Indonesia untuk segera mendengarkan aspirasi Tenaga Honorer K2 dan Mengabulkan keinginan mereka untuk diangkat menjadi PNS karena mengingat pengabdian mereka selama puluhan tahun dan honorium mereka yang sangat tidak manusiawi