Amandemen V UUD 1945 : 10% APBN Untuk Atasi COVID19

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


AMANDEMEN V UUD1945 10% APBN UNTUK SISTIM JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL  

Wabah COVID19 telah membuka mata kita, betapa lemah sistem perlindungan sosial (Baca : SJSN) di negara kita dianggarkan dalam APBN. Kita bersyukur Presiden Joko Widodo tidak terlihat kesulitan mengalokasikan anggaran kepada Rumah Sakit, 1Juta Paket Obat Covid19, Stimulus pada UMKM ditengah wabah COVID19.

Tetapi kami Perkumpulan PDKPBABEL mampu melihat kesulitan itu, Politik Anggaran Negara kita belum ramah terhadap perlindungan Hak Konstitusi setiap warganegara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman dan terjangkau.

SJSN yang telah dikelola oleh BPJS selama 5 Tahun terakhir masih terkonsepkan pada upaya kesehatan bagi si sakit saja. Anda harus masuk lewat Pintu UGD barulah bisa mengakses laboratorium – radiology juga dokkter spesialis. Direktur BPJS pun mengatakan siap membiayai pengobatan pasien apabila telah terbukti positif corona. Katanya, persoalan penanganan wabah adalah domain tanggung jawab anggaran pemerintah.

Izinkan saya bercerita bagaimana kami Perkumpulan PDKPBABEL berjumpa dengan Gagasan Amandemen V UUD1945 : 10% APBN Untuk Sistim Jaminan Perlindungan Sosial Nasional ini : 

Semuanya dimulai saat kami dihadapkan pada pengaduan meninggalnya seorang balita bernama Nezla Tri Zahara dan seorang mahasiswi bernama Afrida Damayanti pada Mei 2018, almarhum adalah peserta BPJSK. Sampai saat ini perkara masih dalam proses upaya hukum yang begitu alot.

Berikut Rekaman Video Pengalaman Advokasi kami yang berjudul Belajar dari Nezla Tri Zahara

Dengan memegang pengalaman advokasi itu, kamipun turut turun ke jalan menolak kenaikan Iuran BPJSK bukan lantaran nilai uang iuran yang besar, tetapi kenaikan itu adalah kesia-sian belaka, jika tidak disertai dengan Reformasi SJSN (Pengalaman Aksi Kami dijalanan).

Bahkan kami semakin khawatir sepertinya urusan Jaminan Perlindungan Sosial Nasional tidak lagi menjadi domain tanggungjawab negara cukup berasal dari iuran rakyat, disisi implementasi dilapangan rupanya BPJS terus merugi dan mesin pencetak Hutang Negara kepada pelaku usaha farmasi dan rumah sakit.

Singkatnya, kami memiliki pengalaman dan pengetahuan yang utuh dan kuat untuk datang mendalilkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang membaca petisi ini bahwa :

INDONESIA HARUS SEGERA MELAKUKAN AMANDEMEN V UUD1945 10% APBN UNTUK SISTIM JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL.

Selain Iuran Peserta BPJSK dari seluruh rakyat Indonesia DITAMBAH kekuatan 10% APBN maka seharusnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi sekedar menjadi lembaga juru bayar saja.

Siapapun kelak pemimpin parlemen dan eksekutif tidak dapat melawan UUD1945 dengan mengurangi minimal 20% APBN untuk Pendidikan dan 10% APBN untuk Sistem Jaminan Perlindungan Sosial Nasional.

Karena kekuatan finasial itu, BPJS tak diharapkan pasif untuk :

  • Mengadakan kerjasama yang lebih efisien dengan Pelaku Usaha RS, Laboratorium, Farmasi, Radiologi
  • Membiayai riset Vaksin Virus
  • Membangun RS khusus menangani COVID19 di Pulau tertentu;
  • Mengadakan ruang Isolasi disetiap Puskesmas
  • Menyelenggarakan Tes COVID19 secara Masal
  • Menyelenggarakan beasiswa Dokter Spesialis dan ahli – ahli untuk ditugaskan ke daerah
  • Menyediakan Rewards bagi tenaga medis dan paramedis
  • dan hal lainnya yang tidak diadakan oleh Departemen Kesehatan.

Dengan Amandemen V UUD194, kita akan memasuki babak baru dari kehidupan modern misalnya setiap orang sehat termasuk anak didalam kandungan dapat mengakses General Medical Check Up secara berkala, tidak perlu menunggu keadaan gawat darurat seperti saat ini barulah seseorang bisa mengetahui apakah ia terjangkit COVID19 atau TIDAK, Ingin tahu kondisi jantungnya, mengukur gula darah, diabetes, dll.

Dampak positifnya dengan optimis kami mencirikan dengan :

  • Terbangun Budaya Hidup Sehat dan rajin Olahraga
  • Peserta BPJSK akan taat dan rutin membayar iurannya

Sebab diera milenial ini, setiap orang akan menghargai informasi medis yang diberikan oleh dokter jika didasarkan pada data gambar, angka yang dihasilkan laboratorium dan radiologi ketimbang cara konvensional pemeriksaan secara klinis.

DUKUNG PETISI AMANDEMEN V UUD1945

Petisi ini ditujukan kepada :

  1. Presiden RI Joko Widodo untuk menyusun Skema Kebutuhan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional ;
  2. Kemudian Pimpinan MPR-DPR RI untuk segera melakukan rangkaian Advokasi Amandemen V UUD1945 dengan menerbitkan norma dasar Kewajiban Konstitutif APBN adalah 10% APBN untuk Sistem Jaminan Perlindungan Nasional .

 

John Ganesha Siahaan - Kordinator Aksi Reformasi SJSN Amandemen V UUD1945 – Perkumpulan PDKPBABEL