Advokasi bagi Masyarakat terhadap Aturan PPKM; Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Advokasi bagi Masyarakat terhadap Aturan PPKM; Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!

Sehubungan dengan adanya istilah baru dari Pemerintah Pusat yaitu PPKM, yang terhitung dari tanggal 03-20 Juli 2021. Yang didalamnya ada pembatasan kegiatan Masyarakat dan mengharuskan Masyarakat mengkarantina diri di dalam rumah;

Perihal "Karantina", adapun menggunakan istilah lain seperti Lockdown, PSBB ataupun PPKM Darurat. Sejatinya itu tidak ada "Legal Reasoning" (Pertimbangan Hukum) dan terkesan menghindari tanggung jawab, apabila dalam implementasi Masyarakat yang dikarantina tidak diberikan Hak hidup kebutuhan pokok dan makanan hewan ternaknya selama masa karantina. Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2018.

Dan sudah menjadi kewajiban dari pada Pemerintah untuk merawat Faqir Miskin dan Anak Terlantar. Sesuai Pasal 34 ayat 1 UUD 1945.

Jadi, kami Masyarakat sosial yang mengatasnamakan keadilan dan undang-undang, memberikan usul dan saran terhadap Para Pemimpin, Pejabat Publik, dan Para Penegak Hukum, apabila didalamnya ada Masyarakat yang melanggar aturan PPKM, agar ada kesesuaian hukuman yang cenderung tidak memberatkan. Demi terwujudnya rasa Keadilan di tengah-tengah Masyarakat. Dan diberikan tanggungan berupa kebutuhan Pokok kepada Masyarakat yang sedang berada di dalam wilayah Karantina atau PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Sosial).

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!