Jeritan Warga Temon Kulon Progo

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Assalamualaikum wr.wb.

Diakhir tahun 2017 ini kita mendapatkan kado istimewa dari pemerintah berupa kabar duka yang menimpa kawan-kawan di yogyakarta bertepatan di kulon progo kec. Temon. Kabar duka tersebut lagi-lagi terbingkai dengan adanya kesewenang - wenangan pemerintah beserta kroninya PT. Angkasa Pura 1 (AP1) melalui aparatus negara yang termanifestasi dalam bentuk ancaman, intimidasi, dan kekerasan.

Hal secara inkonstitusional di lakukan aparat beserta oknum bayaran berupa penggusuran, pemutusan aliran listrik sepihak, pengerusakan lahan beserta properti rumah, penutupan akses transportasi, perampasan ruang keadilan, dan pemukulan beserta penangkapan terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya.

Pihak AP 1 berdalih bahwa tanah tersebut sudah dialihlimpahkan untuk proyek NYIA dan warga sudah disosialisasikan dan diganti rugi, maka secara prosedural Penggusuran secara paksa kepada warga Penolak Bandara NYIA menjadi SAH dengan dalih kepentingan umum.

Keganjilan berupa ganti rugi yang dilakukan secara konsinyasi mengakibatkan warga mau tidak mau harus membebaskan lahannya. Selain itu ganti rugi berupa relokasi pendudukan yang tidak saling menguntungkan membuat rakyat yang mampu berdikari menjadi semakin berlari-lari.

Dilansir pada detiknews.com pada tanggal 6 desember 2017 pukul 20.03 WIB. Awalnya, Sultan menyatakan urusan proyek bandara itu adalah urusan PT. Angkasa Pura I yakni perusahaan plat merah selaku empunya proyek. Namun soal nasib warga yang digusur, Sultan menyatakan rumah-rumah mereka sudah kosong tak berpenghuni. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan mahasiswa yang menyebut ada 38 rumah dan pekarangan yang menolak proyek itu. Lalu kemudian Sultan menanggapi, menurutnya mahasiswa tak punya kepentingan mengenai proyek itu. https://m.detik.com/news/berita/d-3758122/bentrok-di-proyek-bandara-sultan-hb-x-mahasiswa-urusannya-opo

Bahwa terkait peristiwa tersebut, sebagaimana peristiwa yang terjadi, kami menilai bahwa telah terjadi sejumlah pelanggaran hukum dan HAM serta bentuk - bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian, diantaranya: Pasal 100 Undang - Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 351 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tentang tindakan Penganiayaan, peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan Kapolri No. 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru - Hara.

Dengan terjadinya polemik tersebut diatas, maka kami ALIANSI MAHASISWA ISLAM PEDULI AGRARIA menyatakan sikap bahwa :
1. Mengecam segala bentuk tindak pelanggaran HAM di kulon progo
2. Mendesak Presiden Joko Widodo agar menegakkan keadilan untuk masyarakat Kulon Progo
3. Mendukung seluruh elemen dalam menghentikan penggusuran di Kulon Progo
4. Bersikap melawan segala bentuk perampasan tanah dan mendukung penuh amanat supremasi UUPA

Demikian, "jika anda bukan bagian dari penyelesaian, anda merupakan persoalan."

Billahitaufiqwalhidayah
Wassalamualaikum wr.wb.

 



Hari ini: Aliansi Mahasiswa Islam mengandalkanmu

Aliansi Mahasiswa Islam Peduli Agraria membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Jogja Darurat Agraria". Bergabunglah dengan Aliansi Mahasiswa Islam dan 98 pendukung lainnya hari ini.