Perjuangan Upah Minimum Sektoral Perbankan Sebesar 30%

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (JARKOM SP Perbankan) sebagai organisasi pekerja non federasi yang berada di sektor jasa keuangan perbankan yang saat ini sudah beranggotakan 19 (Sembilan belas) Serikat Pekerja Perbankan sejak bulan November 2017 saat Upah Minimum Propinsi sudah ditetapkan, sudah menyampaikan kepada masyarakat dan pejabat terkait bahwa penetapan Upah Minimum Sektor Perbankan tidak pernah melibatkan Serikat Pekerja Sektor Perbankan.

Sebagai salah satu sektor barometer pendukung stabilitas dan kesehatan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini terus berkembang dan berkompetisi dengan Negara lainnya untuk terus maju meningkatkan kesejahteraan rakyat, kami sudah beberapa kali mengirimkan surat undangan perundingan yang ditujukan kepada Asosiasi-asosiasi sektor perbankan yang terdaftar pada Daftar Asosiasi Dewan Pengupahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.

Adapun asosiasi sektor perbankan yang sudah pernah kami kirimkan undangan perundingan adalah Persatuan Perbankan Nasional (PERBANAS), Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO), Himpunan Bank Negara (HIMBARA), Asosiasi Perbankan Daerah (ASBANDA) dan Persatuan Bank Rakyat Indonesia (PERBARINDO), pada setiap perundingan tersebut tidak satupun dari asosiasi yang merasa dapat mewakili perusahaan industri perbankan dalam merundingkan Upah Minimum Sektor Perbankan.

Hal ini diperburuk dengan sudah ditetapkannya Upah Minimum Sektor Perbankan dibeberapa daerah luar Jakarta dan memposisikan Upah Minimum Sektor Perbankan berada paling bawah dari sektor lainnya, sebagai contoh saja di Kota Depok diputuskan minimum gaji pekerja perbankan lebih rendah dibandingkan pekerja retail seperti Indomaret, Alfamart dan lain-lain.

Sangat memprihatinkan karena para pekerja bank memiliki resiko yang besar atas setiap kesalahan atau kegagalan menjalankan prosedur dan berdampak sistemik, pekerja bank juga memiliki resiko atau menjadi subyek banyaknya Undang-undang, seperti Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Money Laundering / TPPU, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang ITE dan lain-lain. Dimana hukuman atas pelanggaran keempat Undang - Undang terakhir tersebut diatas semuanya adalah penjara diatas 5 tahun.

Idealnya, selain faktor resiko, faktor kinerja juga harus menjadi pertimbangan penting para pemutus kebijakan Upah Minimum Sektoral, Berdasarkan sumber data Pertumbuhan Produk Domestik Bruto per sektor di Indonesia rata-rata semester 1 tahun 2016 dan 2017, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi 17% dari total pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia.  Lalu kontribusi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terdaftar pada Emiten untuk periode kwartal 3 tahun 2017, Perusahaan dari sektor Perbankan memberikan kontribusi sebesar 27.53%, nomor 2 dibawah perusahaan di sektor Consumer Pharmacy.

Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan juga sudah menyampaikan tuntutan Upah Minimum Sektoral Perbankan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta - Bapak Sandiaga Uno pada hari Rabu, 31 Januari 2018 termasuk mengenai kondisi gagalnya perundingan sektoral perbankan, dan juga sudah mengirimkan surat audiensi kepada Gubernur DKI Jakarta - Bapak Anies Baswedan, namun hingga saat ini, kami belum menerima respon atas audiensi tersebut.

Menyikapi ini, maka kami Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan yang terdiri dari 19 Serikat Pekerja Perbankan mengajak seluruh Pekerja sektor perbankan untuk menanda tangani petisi ini untuk memberikan dukungan diputuskannya Upah Minimum Sektoral Perbankan 30% diatas UMP, atau minimal Rp.4.7 Juta sebagai upah minimum pekerja perbankan, baik pekerja tetap, pekerja kontrak maupun pekerja outsources.

Kami menghimbau kepada semua pekerja perbankan baik yang Serikat pekerjanya sudah tergabung dalam JARKOM SP Perbankan maupun yang belum tergabung untuk dapat menanda tangani petisi ini untuk bersama-sama memperjuangkan Upah Minimum Sektor Perbankan 30% diatas UMP, atau minimal Rp.4.7 Juta. Gerakan Nasional ini juga dilakukan di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan lain-lain untuk Upah Minimum Sektor Perbankan 30% diatas Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Ini bukanlah perjuangan eksklusifme Serikat Pekerja Kerah Putih, bagi kami tidak ada lagi pemisahan kelas, pemisahan kelas adalah siasat melemahkan perjuangan, karena semua adalah pekerja, semua adalah buruh, dan kami adalah buruh atau pekerja sektor perbankan yang terbuka dan siap berjuang bergandengan tangan dengan semua buruh/pekerja di semua sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bersatu Kita Kuat, Bersama Kita Hebat!



Hari ini: JARKOM SP Perbankan mengandalkanmu

JARKOM SP Perbankan membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "JARKOM SP Perbankan: Perjuangan Upah Minimum Sektoral Perbankan Sebesar 30%". Bergabunglah dengan JARKOM SP Perbankan dan 647 pendukung lainnya hari ini.