Petisi ditutup

Sosialisasikan RUU PPMI kepada seluruh Buruh Migran, sebelum disahkan!!!

Petisi ini mencapai 281 pendukung


SURAT TERBUKA
KEPADA DPR RI
TENTANG RENCANA PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dede Yusuf
Ketua Komisi IX DPR
Di Jakarta, Indonesia


Dengan hormat,

Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras kepada segenap jajaran DPR dan Pemerintah RI yang telah berhasil penyepakati Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) setelah bertahun-tahun dalam pembahasan dan tarik ulur.

Kedua, kami juga mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah RI untuk mengikutsertakan elemen masyarakat termasuk pekerja migran diluar negeri melalui kunjungan dan pertemuan di beberapa penempatan. Meskipun, kami menilai upaya tersebut masih belum maksimal karena masih terbatas pada penggalangan pandangan saja dan masih belum ada upaya untuk melibatkan pekerja migran secara inklusif dan komprehensif.

Pelibatan ini menjadi sangat penting karena pekerja migran dan keluarganya adalah aktor pertama dan utama yang kedepannya akan diuntungkan atau dirugikan oleh RUU PPMI ini. Kami berharap dampak buruk yang ditimbulkan oleh UUPPTKILN No. 39 tahun 2004 tidak akan terulang lagi pada RUU PPMI dan hal tersebut hanya dapat dicegah dengan menjadikan pekerja migran diluar negeri, melalui organisasi-organisasi yang sudah terbangun di negara-negara penempatan, sebagai mitra pemerintah dan DPR RI.

Namun karena persoalan jarak dan kondisi kerja, maka mau tidak mau DPR dan Pemerintah RI dituntut supaya lebih kreatif dan fleksible dalam menciptakan ruang partisipasi bagi pekerja migran diluar negeri. Semua demi satu tujuan, melahirkan dan menerapkan peraturan demi melindungi pekerja migran dan menguntungkan pemerintah.

Ketiga, kami paham bahwa DPR dan Pemerintah RI berkeinginan untuk segera mengesahkan RUU PPMI setelah disepakati pada tanggal 12 Oktober 2017 kemarin. Namun, mengingat organisasi-organisasi pekerja migran diluar negeri, mantan dan anggota keluarganya, serta lembaga-lembaga peduli buruh migran tidak semua bisa terlibat secara langsung dalam pembahasan di gedung DPR, maka sudah sepatutnya ada upaya sosialisasi akhir kepada pekerja migran diluar negeri sebelum disahkan.

Kami tidak ingin DPR dan Pemerintah RI terburu-buru mengesahkan RUU PPMI tanpa proses sosialisasi yang memadai kepada seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan. Belajar dari UUPPTKILN No. 39 tahun 2004 yang nyata-nyata sudah sangat merugikan
pekerja migran dan keluarganya, membutuhkan 12 tahun untuk bisa mengubahnya.

Dalam sosialisasi tersebut, kami berharap kami bisa menyampaikan pandangan dan masukan kami atas poin-poin penting di dalam RUU PPMI, yang bisa dilakukan melalui tulisan atau verbal.

Adapun terkait dengan masalah masukan adalah terkait dengan masalah pengakuan hak PRT dan pengaturan penempatan. Kami melihat dari draft RUU PPMI ini masih memposisikan PRT dalam pengaturan private to private dan ini menjadi persoalan utama sering terjadinya pelanggaran dan masalah buruh migran diluar negeri.
Kedua, terkait dengan akses penuntutan dan ganti rugi, dalam draft RUU PPMI sudah disebutkan bahwa perusahaan penempatan tidak dibolehkan mengambil biaya dari pekerja migran, namun tidak ada pengaturan bagi perusahaan penempatan diluar negeri. Prakteknya yang kami alami adalah agen diluar negeri memaksa pekerja migran untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan agen untuk mengambil pekerja migran. Pembayaran ini akan diberikan kepada perusahaan penempatan di Indonesia. Agen akan memaksa pekerja migran untuk pinjam uang di perusahaan peminjaman uang di negara penempatan guna mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh agen tersebut.

Selain persoalan diatas, kami ingin dalam RUU PPMI tidak hanya memberikan hak berserikat tapi juga membuat mekanisme pengakuan organisasi buruh migran diluar negeri dan mekanisme partisipasi organsiasi buruh migran diluar negeri dalam pembahasan RUU PPMI.

Maka dari itu, kami menuntut kepada DPR dan Pemerintah RI untuk melakukan sosialisasi rancangan akhir RUU PPMI secara meluas dan inklusif kepada organisasi-organisasi dan lembaga peduli pekerja migran di negara-negara penempatan, mantan dan keluarga pekerja migran serta berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Untuk itu, maka rencana pengesahan RUU PPMI pada tanggal 25 Oktober 2017 perlu ditangguhkan hingga sosialisasi dan penggalangan masukan akhir selesai.

Demikian tuntutan kami sampaikan. Kami berharap DPR dan Pemerintah RI memahami urgensi atas masalah sosialisasi RUU PPMI ini dan menerima usulan kami. Sebelum dan sesudahkan, kami haturkan terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat kami,

Sringatin
Koordinator

 



Hari ini: Jaringan Buruh Migran Indonesia mengandalkanmu

Jaringan Buruh Migran Indonesia membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Jaringan Buruh Migran Indonesia: Sosialisasikan RUU PPMI kepada seluruh Buruh Migran, sebelum disahkan!!!". Bergabunglah dengan Jaringan Buruh Migran Indonesia dan 280 pendukung lainnya hari ini.