#JanganRaguLagi Lanjutkan dan Dukung Penerbitan Peraturan Kantong Plastik Tidak Gratis!

UJI COBA BERHASIL
Sejak uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis diberlakukan pada 21 Februari 2016 lalu, hasilnya menunjukkan perubahan yang signifikan. Setelah uji coba tahap pertama di 23 kota berhasil dilaksanakan dari 21 Februari - 31 Mei 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dibantu oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) melakukan observasi lapangan tahap pertama setelah satu bulan pelaksanaan kebijakan tersebut. Rata-rata pengurangan kantong plastik dalam skala nasional mencapai 55,1%. Masyarakat juga mulai beralih menggunakan tas belanja pakai ulang.

APRINDO MUNDUR
Atas efektivitas tersebut, pada 1 Juni 2016, KLHK kembali menerapkan kebijakan kantong plastik tahap kedua untuk skala nasional. Pada observasi tahap kedua ini, penggunaan kantong plastik di usaha ritel skala nasional (anggota APRINDO) selama Bulan Juni – September 2016 mengalami penurunan sebesar rata-rata 13,8%. Hal ini dipengaruhi oleh keputusan DPP APRINDO pada Mei 2016 yang membebaskan usaha ritel anggota APRINDO untuk menghentikan uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis. Bahkan, ada pula yang mengalami penaikan jumlah penggunaan kantong plastik.

PERATURAN MENTERI DIMANA?
Sepanjang kebijakan ini bergulir, KLHK juga menyusun aturan khusus mengenai pengurangan kantong plastik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Rencana awal, Peraturan Menteri tersebut akan diterbitkan pada Juni 2016 setelah uji coba pertama dilaksanakan. Namun, ternyata sampai awal tahun 2017 ini Peraturan Menteri belum bisa diterbitkan karena masih dalam proses penyusunan dan mengakomodir berbagai hal.


"Kita masih godok terus, mudah-mudahan sebelum minggu ketiga sudah selesai aturannya. Bulan ini, karena saya janjinya dari Desember (2016)," imbuh Siti Nurbaya Bakar, Menteri LHK (dalam Liputan6.com, 16 Februari 2017)

Apabila KLHK tidak segera mengeluarkan Peraturan Menteri tersebut, maka kantong plastik akan terus didapat oleh masyarakat secara gratis dan timbunan sampah kantong plastik akan semakin menumpuk. Ritel modern banyak yang menantikan Peraturan Menteri untuk membatasi pemberian kantong plastik kepada konsumen, begitupun dengan konsumen. Sangatlah penting diperhatikan untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur pengurangan kantong plastik agar ada dasar hukumnya yang kuat. Langkah ini juga menjadi bagian upaya mewujudkan komitmen Indonesia Bersih Sampah 2020.

MASYARAKAT SUPORTIF!
Masyarakat sangat mendukung adanya kebijakan kantong plastik tidak gratis. Berdasarkan survei yang melibatkan 535 konsumen, hasilnya, 92% sadar jika plastik berdampak buruk bagi lingkungan, 67% setuju membawa tas belanja sendiri. Hasil survei menunjukkan, dulu orang menghabiskan tiga kantong plastik saat berbelanja, saat ini berkurang hanya dua lembar.

AYO TERBITKAN PERATURAN SEGERA
Kami mendorong agar KLHK segera menerbitkan Peraturan Menteri tentang pengurangan kantong belanja plastik sesuai dengan janji yang sudah disampaikan sejak tahun 2016. Karena, melalui peraturan tersebut, penggunaan kantong plastik dapat berkurang dan meminimalisir timbunan sampah kantong plastik yang mencemari lingkungan.

This petition will be delivered to:
  • Seluruh peritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO)
  • Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI)
  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    Siti Nurbaya Bakar


    Tiza Mafira started this petition with a single signature, and now has 31,401 supporters. Start a petition today to change something you care about.