Dimana letak keadilan di negeri ini? Untuk rekan kami Edyanto Simatupang didikriminasi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Surat dari Balik Jeruji
untuk Bapak Presiden Jokowi Widodo

"Masihkah Ada Keadilan untuk Saya? "
Dengan rasa hormat, serta rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga bapak dalam keadaaan sehat dalam mengemban dan melaksanakan tugas sebagai presiden RI.
Surat ini saya tulis dari balik jeruji lapas Kelas II A Sibolga Sumut dengan harapan bapak Presiden membaca nantinya, sehingga apa yang menjadi dambaan rakyat kecil dan tertindas yaitu rasa adil dapat terwujud. Saya mungkin salah satu warga yang dapat mewakili suara suara para pencari keadilan di negeri tercinta ini, harapan itu bukan sekedar impian akan tetapi dapat menjadi kenyataan.
Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan surat terbuka ini kepada bapak sebagai coretan coretan yang terlupakan, potret penegakan Hukum di salah satu kabupaten yaitu Tapanuli Tengah masih hitam jauh dari rasa adil.
Perkenalkan pak, saya Edyanto Simatupang (43} bapak seorang guru, ibu adalah seorang pedagang sayur di pasar kecil di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain buka rental komputer, saya juga seorang wartawan SIB dan aktif mendampingi Para Petani korban penyerobotan perusahaan sawit, akibat aktifitas ini saya mengalami tindak kekerasan yaitu pembakaran rumah di kecamatan Barus 26 Juli 2008 dan penikaman saya di halaman Gubsu 29 Agustus 2008, belum tuntas, percobaan penculikan saat memimpin warga melakukan pemblokiran jalan menuju PLTU Labuan Angin menuntuk ganti rugi jalan tahun 2010, pernah di penjara (2012-2014) terkait membela para petani yg tanahnya diserobot perusahaan sawit PT CPA Desa Siardas Kecamatan Badiri.
Tidak berhenti hingga disitu, akibat kegiatan aksi tunggal sebanyak 2 kali di Gedung KPK Jakarta bulan Juli 2015 yl. meminta penuntasan kasus Suap Akil Mochtar pilkada Tapanuli Tengah 2011 yg melibatkan ketua DPRD Baktiar Ahmad Sibarani (bupati saat ini) saya posting di akun FB, akibat postingan tersebut saya ditangkap, sekarang telah didakwa melakukan pencemaran nama baik, melanggar UU ITE, selain kasus suap Akil Mochtar, dalam aksi tersebut di spanduk juga ada seruan meminta penegak hukum mengusut tuntas Pembakaran Rumah saya di kecamatan Barus dan Penikaman di halaman kantor Gubsu tahun 2008 saat demontrasi terkait penyerobotan lahan oleh perusahaan kelapa sawit
Sebagai informasi saya ditangkap di Tegal Jawa Tengah atas pengaduan Baktiar Ahmad Sibarani tahun 2015 di Polda Sumut, diburu dan ditangkap di Markas Relawan Tim Penggerak Jokowi Ma"Ruf Amin Sabtu 14 September 2018 pukul 21:20 wib, malam itu langsung dibawa ke Rutan Polda Sumut, 2 bulan kemudian dikirim ke LAPAS Sibolga hingga sekarang masih mendekam di penjara.
Dakwaan terhadap saya pak sangatlah politis, saya menduga akibat aktifitas yang selalu giat menyerukan penuntasan kasus kasus antara lain terlibat suap Akil Mochtar pilkada Tapanuli Tengah 2011, dugaan Izajah palsu yg sudah kita laporkan ke Mabes Polri Oktober 2017, namun juga belum tuntas
9 (sembilan) tahun saya mencari keadilan belum juga dapat. Hukum sering dipakai penguasa menjadi alat menindas kaum lemah seperti yang terjadi di daerah kami Sumut. Seharusnya Penegakan hukum harus adil, tidak melihat kaya miskin untuk memberi rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, itu yang saya pahami pak.
Yang paling menyedihkan pak setelah rumah saya dibakar, istri harus mengungsi ke Jawa Tengah dari tahun 2008 dan ahirnya cerai, 2 putri saya yang masih kecil terpisah sampai sekarang , adapun alasan istri adalah tidak tahan atas tindak kekerasan yang kami alami ditambah hilangnya mata pencarian kami setelah rumah dan usaha rental komputer dibakar.
Pak..! Saya adalah mendukung bapak dari thn 2014, mendukung bapak adalah panggilan jiwa yang tulus. Saya akan tetap semangat mendukung bapak walau dari balik jeruji, siapapun tidak bisa menghalangi. Bapak harus satu periode lagi memimpin bangsa ini demi penegakan hukum yang adil hingga ke daerah tampa tebang pilih untuk INDONESIA lebih hebat dan rakyat sejahtera.
Ahir curahan hati melalui surat terbuka ini saya memohon agar penegak hukum adil dalam memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya, atas perhatian bapak presiden, dari lubuk hati paling dalam saya mengucapkan terima kasih.

Lapas Kelas 2A Sibolga, 12 Desember 2018
Hormat saya
Edy Anto Simatupang

#catatan: Surat ini ditulis di kertas oleh saudara Edyanto di dalam penjara, lalu saat berkunjung, surat kami ambil dan tuliskan kembali, terima kasih telah membaca dan membagikan .

Dan pledoi nya

nota pembelaan
"Keadilan Harus Diperjuangkan, Walau Harus Berkorban "
Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saya
Berawal dari tahun 2005 saya bergabung di Media Surat Kabar Harian SIB ( Sinar Indonesia Baru) menjadi koresponden, bertugas untuk wilayah Kecamatan Barus dan sekitarnya, secara politis wilayah ini disebut Dapil IV (daerah pemilihan empat) meliputi Kecamatan Sosorgadong, Andam Dewi, Sirandorung dan Manduamas. Selain itu aktivitas sehari hari adalah menjalankan usaha rental Komputer sejak tahun 2002, melayani kursus software bersertifikat, program service hardware, pengetikan dan penjualan komputer. Gracia Handayani Computer (GHC) memiliki izin usaha dari dakopin dan dinas pendidikan. Bangunan berukuran 4x6 semi permanen ini, selain tempat usaha juga menjadi tempat tinggal kami yaitu istri dan 2 putri saya, walaupun sempit kami hidup bahagia dan penuh syukur. Namun semua itu sudah menjadi kenangan yang berubah menjadi luka, api telah melahap semua lembaran-lembaran indah itu menjadi puing-puing yang tak berarti, karena hingga sekarang perbuatan kejam itu belum ditemukan siapa pelakunya, dan yang selalu membuat saya sedih dan sepi, istri saya tidak mau kembali lagi, satu perkataan yang membuat saya terluka adalah, mana hasil perjuangan mu? kaya dululah baru saya mau kumpul kembali, kejadian ini terucap saat saya berangkat ke Tegal Jawa Tengah tahun 2015 begitu saya bebas dari penjara ke rumah mertua hendak membawa kembali istri ke Sumut, sejak saat itu dari tahun 2015 - sekarang saya tidak pernah komunikasi lagi, dan ke 2 putri saya pun tidak pernah ketemu lagi.
Menjadi wartawan selama 2 tahun di Harian SIB (2005-2007), mata dan telinga saya terbuka, sehingga melihat dan mendengar ketidakadilan, penindasan, tindak kekerasan, Kabupaten ini masih tertinggal, bahkan termiskin di Sumatera Utara, membuat hati saya kecewa dengan pemerintahan Pak Tuani Lumban Tobing, bupati periode 2000-2010. Konsep pembangunan Tapanuli Growth hanya konsep akal-akalan untuk menciptakan lahan lahan korupsi, sebut saja pembangunan Patung Bukit Anugerah yang menelan biaya 100 an milliaran, dari lokasi awal di bukit Sitahuis dan sekarang entah dimana, dari mulai pembuatan patung, persiapan lahan tempat patung, hingga sekarang patungnya entah dimana, malahan akibat konsep pembangunan Tapanuli Growth tersebut banyak tanah tanah warga hilang, ada yang diklem milik instansi tertentu, diserobot oleh perusahaan kelapa sawit, realitanya rakyat malah kehilangan lahan pertanian. Bahkan bupati mengeluarkan surat, perda bupati untuk memiliki lahan warga, salah satunya 2100 hektare lahan di kecamatan Tapian Nauli yang menjadi kawasan PLTU Labuan Angin terancam diambil alih oleh pemkab Tapanuli Tengah saat itu, walaupun pada akhirnya gagal, rakyat bersatu melawan, di bawah bendera FPTR (Forum Pembela Tanah Rakyat) saya dan warga harus tidur di jalan Rampa-Poriaha melakukan pemblokiran jalan selama 8 bulan dengan berbagai dinamika. Lain lagi di Dapil IV, 10 an ribu hektare lahan warga di kecamatan Sirandorung dan Manduamas berubah menjadi lahan sawit, yang dulunya lahan transmigrasi beralih pemilik ke PT Nauli Sawit, entah siapa yang mengalihkannya, bahkan perusahaan tidak terdaftar di BPN Pusat, tidak memiliki HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan terus melakukan ekspansi hampir diseluruh wilayah Tapanuli Tengah, jika rakyat melawan saat itu, yang hadir Satpol PP, Camat, Aparat Polisi, TNI, bahkan preman-preman entah dari mana hadir melakukan intimidasi warga. Konflik terus terjadi, demonstrasi, pembunuhan warga, ancaman, intimidasi terjadi, pemenjaraan warga, rakyatlah yang menjadi korban, rakyat tertindas, menderita dan tidak ada rasa aman lagi. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat, berubah menjadi penjaga penjaga perusahaan perusahaan siluman, TNI yang seharusnya menjaga keutuhan NKRI malah menjadi momok yang menakutkan bagi warga saat itu, betapa tidak, berseragam loreng, lengkap dengan senjata hadir di lahan konflik, mereka hadir menindas rakyat sendiri.

Ahirnya saya terpanggil, penindasan itu menggerakkan hati saya untuk peduli, hampir tidak ada yang berpihak kepada warga, wakil rakyat malah bersekongkol dengan pemerintah Kabupaten menindas rakyatnya sendiri. Tahun 2008 lahirlah Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR), terbentuk dari kesadaran untuk bersatu, forum ini menjadi wadah taktis perjuangan, saya bertugas sebagai koordinator, bergerak menyatukan kekuatan rakyat dari berbagai golongan, tingkatan dan jenis kelamin, tua, muda bersatu, pastor, ustad, mahasiswa semua bergabung mengepalkan tangan kiri melakukan perlawanan. Tuntutan usut tuntas pembunuhan Partahian Simanungkalit, kembalikan tanah rakyat, tangkap Tuani Lumban Tobing menjadi isu isu pemersatu, pembakar semangat perlawanan rakyat korban penyerobotan lahan. Kantor camat, lokasi perusahaan menjadi target target aksi, minimal aksi FPTR 500 massa hampir tiap minggu, hari hari saya tidur di rumah warga, secara bergantian, dari desa ke desa saya melakukan pertemuan pertemuan ideologi, mendidik warga, menciptakan militansi, soliditas, sehingga FPTR menjadi wadah yang kuat dan militan, membuat perusahaan, bupati, preman-preman, orang-orang yang terlibat menjadi mafia tanah, oknum oknum aparat yang membeckup perusahaan menjadi kewalahan bahkan terancam jabatannya. Saya akhirnya menjadi target intimidasi, kekerasan bahkan penculikan, hal itu sudah saya sadari, sehingga saya sering tidak tidur di rumah, bahkan keluarga, anak dan istri segera saya ungsikan, istri pulang ke Jawa Tengah, kedua putri tinggal bersama orang tua di Perumnas, berjarak kurang lebih 5 km dari usaha kami, tapi masih satu kelurahan yaitu Padang Masiang Kecamatan Barus.
Tidak lama setelah anak dan istri saya ungsikan, pukul 3 subuh tanggal 26 Juni 2008 rumah tempat tinggal dan usaha saya dibakar OTK, semua isinya, termasuk ijazah beserta surat surat berharga turut terbakar, tindak kekerasan terus berlanjut, tanggal 29 Agustus 2008 di halaman kantor Gubernur Sumut saat memimpin aksi Solidaritas Forum Pembela Tanah Rakyat (S-FPTR) ditikam oleh Pemuda Pancasila (PP) Koti Medan, percobaan penculikan dikawasan PLTU Labuan Angin saat memimpin aksi pemblokiran jalan rampah-poriaha pasca bentrok dengan SatPol PP 12 November 2010, penangkapan secara brutal oleh Polres Tap.Tengah di jalan Sitardas kec.Hutabalang 12 April 2012 saat melakukan pemblokiran jalan menuju PT CPA, akhirnya saya dipenjarakan selama 2 tahun dengan tuduhan menghasut warga melawan aparat kepolisian serta membuat keributan. Dan yang membuat saya terluka, ternyata yang mengadukan saya adalah Camat Hutabalang, masa itu adalah kepemimpinan Bonaran Situmeang yang kita dudukkan menjadi bupati periode 2011-2016. Warga menuntut penuntasan sengketa lahan dengan PT AIP/CPA. Walaupun pada akhirnya Bonaran Situmeang ditangkap tahun 2014 terkait suap Akil Mohtar pilkada Tapanuli Tengah 2011, Bonaran Situmeang terbukti melakukan penyuapan Akil Mohtar, Bonaran Situmeang divonis 4 tahun penjara.
Majelis hakim yang saya muliakan, banyak berita, tulisan di media surat kabar, stasiun Tv terkait kasus-kasus di Kabupaten Tapanuli Tengah maupun perjuangan saya mendampingi warga korban penyerobotan lahan dan menyerukan kasus Suap Akil Mohtar pilkada Tapanuli Tengah 2011 melalui aksi-aksi sejak tahun 2015, baik aksi tunggal sebanyak 2 kali di depan gedung KPK Jakarta maupun aksi berulang-ulang bersama massa hingga tahun 2018. Dalam kasus suap akil mohtar tersebut jelas terbukti keterlibatan Baktiar Ahmad Sibarani turut serta melakukan suap, fakta ini juga saya baca dalam putusan sidang perkara Akil Mohtar.
Seperti petikan berita (kompas.com 23 Februari 2015) Menindaklanjuti permintaan Akil Mochtar dilakukan pertemuan di rumah terdakwa di perumahan Era Mas 2000 di Pulogebang Jakarta Timur yang dihadiri terdakwa, Bakhtiar Ahmad Sibarani, Syariful Pasaribu, Aswar Pasaribu, Hetbin Pasaribu dan Daniel Situmeang. Dalam pertemuen tersebut, Bakhtiar Ahmad Sibarani menyampaikan permintaan Akil sambil menunjukkan SMS dari Akil.
Pada 16 Juni 2011, Bonaran meminta Hetbin Pasaribu untuk menemani Daniel Situmeang selaku ajudan Bonaran untuk mengambil uang dari Tomson Situmeang Rp 1 miliar di BNI Rawamangun dan menyerahkan uang tersebut kepada Bakhtiar Ahmad Sibarani untuk dikirim ke Akil.
"Pada 17 Juni, di Bank Mandiri cabang Depok Jalan Margonda Raya Depok, Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Subur Effendi mentransfer uang Rp 900 juta ke rekening CV Ratu Samagat pada Bank Mandiri KC Diponegoro atas nama Ratu Rita Akil istri dari Akil Mochtar dengan menuliskan berita dalam slip setoran 'angkutan batu bara' sesuai permintaan Akil Mochtar," ungkap jaksa.
Baca juga berita Nasional :
- detik.com 20/08/2014 judul berita "Begini Awal Mula dan Proses Pemberian Suap dari Bonaran ke Akil"
- WE Online 12/06/2015
- MediaSwara 13/08/2015
- kompas.com 23/02/2015 " Bonaran Situmeang Didakwa Suap Akil Rp 1,8 Miliar"
- jpnn.com 16 April 2018 "Massa Desak KPK Usut Lagi Kasus Suap Pilkada Tap.Teng
- metrotvnews.com 26 April 2018 "KPK Kembali Diminta Usut Bupati Tapanuli Tengah", dan masih banyak media nasional yang memuat berita suap Akil Mochtar pilkada Tapanuli Tengah 2011 tersebut yang melibatkan Bakhtiar Ahmad Sibarani yang saat menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya pikir keterlibatan Baktiar Ahmad Sibarani adalah fakta, bukan HOAX, atau sengaja saya mencemarkan nama baik saudara Baktiar, itu sangat jauh dari hati dan pikiran saya. Hanya sebagai tanggung jawab moral, ajaran organisasi, AD/RT organisasi, UUD 1945 pasal 28E ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, PP No. 77 tahun 2000, UU No 31/1999 pasal 41 "Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahandan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkandalam dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan danpemberantasan tindak pidana korupsi" jelas diatur Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia.
Setelah mengikuti jalannya persidangan, memperhatikan realitas yang terjadi selama perjuangan rakyat Tapanuli Tengah korban penyerobotan lahan yang menjadi sumber hidup, penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, tidak adanya 'political goodwill' dari pemerintah Kabupaten Tap.Tengah, serta kepedulian maupun responsif dari semua wakil rakyat yang duduk diparlemen legislatif, serta mendengar dan membaca tuntutan penuntut umum, bahwa saya melakukan pencemaran nama baik saudara Baktiar Ahmad Sibarani sejak tahun 2008, seperti yang dituduhkan kepada saya, kembali saya sampaikan, saya tidak bermaksud menghina, mencemarkan nama baik dan menyebar berita hoax, melainkan bertujuan supaya melalui media sosial, facebook, postingan aksi-aksi yang saya lakukan di depan gedung KPK menjadi perhatian publik, lalu publik mendukung dan mendoakan penegak hukum RI baik KPK, kepolisian RI menuntaskan kasus suap Akil Mohtar, pembakaran rumah serta menangkap otak penikaman di halaman kantor Gubernur Sumut yang menjadi sumber permasalahan hukum yang dituduhkan kepada saya, sehingga pelopor Baktiar Ahmad Sibarani mengadukan saya ke Polda SUMUT tahun 2015 telah melakukan pencemaran nama baik, melanggar UU ITE.
Bukan tidak beralasan saya menuduh Baktiar Ahmad Sibarani melalui seruan, tulisan, spanduk dalam aksi, lalu memposting di fb, saya mempunyai bukti, saksi keterlibatan Baktiar Ahmad Sibarani dalam pembakaran dan penikaman saya. Saya tidak tahu persis apa kapasitas saudara Baktiar selalu hadir disetiap aksi FPTR pada tahun 2008, bahkan pasca bentrok warga Kecamatan Sosorgadong 25 Juni 2008 versus SatPol PP di Pulo Pane sekitar jam 1 subuh, saudara Baktiar ikut dalam rapat di warung alm. br. Regar bersama Camat Sosorgadong Hotlan Simanullang dkk, lalu jam 3 subuh lewat saya mendapat kabar rumah saya telah di bakar, bahkan keterangan dari tetangga berjarak 6 meter mengatakan, bapak tersebut mendengar ada ledakan, begitu jendela dibuka bapak tersebut melihat rumah saya sudah rata dengan tanah dan puing puing bangunan gosong terbakar. Sehari setelah kejadian itu tim Lab. Forensik Poldasu turun ke TKP, namun hingga sekarang tidak ada perkembangan kasus. Lain dengan penikaman saya di halaman Gubsu (baca kompas.com 29 Agustus 2008, Antara.news 30 Agustus 2008 "Pengunjukrasa diKantor Gubernur Sumut ditikam"), saat saya memimpin aksi longmars S-FPTR dari gedung DPRD Sumut menuju Kantor Gubernur Sumut berkisar jam 10 an pagi, dari Hotel Tiara Medan muncul Baktiar Ahmad Sibarani, saya sedikit terkejut, lalu menyampaikan hal ini kepada teman saya Dennis Simalango (korlap aksi) sebari meminta towa (pengeras suara), sebari berjalan saya orasi, saat itu saudara Baktiar menghilang, saya menduga saudara Baktiar sembunyi di balik mobil yang sedang parkir di halaman hotel tersebut. Sesampai di halaman Kantor Gubernur sumut saya dan peserta aksi orasi sebentar, sebari menunggu sholat Jumat, saya dan rekan rekan berkumpul, briffing untuk merapatkan aksi setelah selesai sholat. Saat memberi arahan kepada rekan rekan aksi saya juga menyampaikan banyaknya anggota PP masuk, namun peserta aksi menjawab itu hal biasa, tidak apa-apa, selang beberapa menit 5 orang datang mendekati, salah satu dari mereka mengarahkan pisau belati ke rusuk kiri lalu menikamkan, namun saya bisa mengelak, sehingga pisau tersebut mengenai paha kiri dan saya pun tersungkur. Setelah paha kiri saya dijahit di Rumah Sakit Himalayati, akhirnya saya dirawat selama 1 bulanan di RS Elizabeth, karena masih terus diburu untuk dihabisi akhirnya saya dilarikan ke Uskupan Medan jalan Pemuda untuk istirahat penyembuhan.
Tentu kejadian penikaman tersebut banyak berita surat kabar, media tv dan radio memberitakan, bahkan dalam satu koran Nasional Harian Analisa memberitakan bahwa penikaman tersebut dikomandoi dan diarahkan oleh Koti PP Medan inisial PH, bahkan di HP penikam ditemukan sms yang isinya "satu orang harus dihabisi yaitu pemimpinnya", dengan imbalan 1 jt satu orang, banyak rumor saya dengar saudara Baktiar lah yang ketemu dengan PH tersebut. Perlu majelis hakim yang mulia saya informasikan, saya tidak punya konflik dengan Pemuda Pancasila (PP), saya tidak pernah ketemu dan tidak mengenal mereka, pertanyaan saya, kenapa oknum PP menikam saya??
Dan hebatnya tahun 2009 saudara Baktiar sudah menjadi anggota DPRD dari partai Demokrat yang diketuai oleh Tuani Lumban Tobing dengan hasil perolehan suara yang saya duga direkayasa. Semua bukti, saksi dan fakta sudah saya laporkan ke penegak hukum, polsek, polres, polda bahkan ke mabes polri, namun belum ada titik terang, 11 tahun saya mencari keadilan namun belum saya temukan, entah dimana rasa adil itu.
Bahkan Keterangan saudara Baktiar Ahmad Sibarani saat penyampaian dalam persidangan, mengatakan, "saya heran, rumah yang dibakar tidak beberapa lama sudah dibangun kembali, padahal terdakwa pengangguran, tidak ada kerjaan, tidak jelas tempat tinggal, bahkan dalam keterangan saudara pelapor saya sering minta uang", pernyataan ini saya sangat sesalkan terucap dari seorang pemimpin. Majelis yang mulia, dapat saya sampaikan dan buktikan, bahwa rumah saya, tempat usaha dan kantor hingga sekarang belum di bangun, bangunan yang berada di belakang bekas bangunan yang dibakar adalah rumah dan usaha adek kandung saya, tinggal bersama istri dan anak mereka. Sedangkan pernyataan saudara pelapor tentang saya sering meminta uang, dengan tegas saya katakan itu bohong dan fitnah, saya akui memang kami pernah ketemu tampa sengaja di sebuah hotel di Kota Medan, waktu itu saya ada janji ketemu dengan anggota Komnas Ham Nelson Simanjuntak. Saya akui saya dan saudara pelapor sempat ngobrol dan minum, dalam perbincangan singkat, saudara pelapor malah mengajak untuk kerjasama, mengakhiri demo demo, saya hanya diam menjawab apa adanya, disaat mau bubar saudara pelapor memasukkan sejumlah uang ke dalam kantong saya sebari mengatakan sekedar untuk uang rokok dan minum bersama teman teman, kalau tidak salah sejumlah Rp 700 ribu.

Majelis Hakim yang saya muliakan, Saya bersyukur, karena dalam persidangan ini saya bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki, perjuangan rakyat yang sudah lama tertindas, serta kerinduan saya mendapatkan sedikit keadilan dan saya percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan ini bahwa saya tidak bermaksud mencemarkan nama baik saudara Baktiar Ahmad Sibarani.
Saya berkeyakinan bahwa Majelis Hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan karena mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.
Majelis Hakim yang saya muliakan. Demikian Nota Pembelaan ini saya buat untuk mematahkan tuduhan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik wakil rakyat yang sekarang jadi bupati Tapanuli Tengah.

Sibolga, Januari 2019
Hormat saya.
EDYANTO SIMATUPANG