Realisasikan Afirmasi P1 CPNS 2018 Secepatnya

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Sehubungan dengan hasil Hasil RDP antara Komisi II DPR RI dengan Menpan RB tertanggal 22 Januari 2019 mengenai Evaluasi seleksi CPNS 2018 dengan kesimpulan butir 3 sebagai berikut :
Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN RB Sepakat memberikan afirmasi kebijakan bagi peserta CPNS 2018 P1 yang lulus berdasarkan Permenpan RB No. 37 tahun 2018 sebanyak 3% dapat menjadi CPNS. Untuk selanjutnya akan dibicarakan dan dicarikan formulasi yang tepat.
dengan ini kami atas nama seluruh lulusan berdasarkan Nilai Ambang Batas SKD sesuai PermenPAN-RB No. 37 tahun 2018 menyampaikan beberapa catatan yang saya anggap penting yang kiranya bisa dijadikan pertimbangan sbb:
1. Bapak Menteri PAN-RB katakan bahwa seleksinya tidak adil, yang 3% harus diselamatkan, ini merupakan aset bangsa karena itu yg kita cari. Jangan sampai yang 3% dikalahkan diluar yang 3% dan ini sudah wanti-wanti “kepada Panselnas melalui kepala BKN dan Deputi SDM.
2. Jawaban Bpk Menteri PAN-RB atas pertanyaan Wakil Komisi II dari Partai Demokrat Bp. Herman Khoeron jadi kesimpulannya yg 3% yang lolos itu akan diberikan afirmasi kebijakan pada penerimaan CPNS berikutnya, mengatakan : sy sepakat karena ingin mencari sumber daya manusia yang World Class TIDAK masalah itu hanya masalah teknis saja, kendala teknis.
3. Ada pengakuan dalam permenpan 61, menimbang: a. Tingkat kesulitan SKD CPNS 2018 sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Berdasarkan UU no.42 tahun 2014 pasal 98 ayat (6) bahwa: Keputusan dan atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi bersifat mengikat dan harus dilaksanakan pemerintah.
5. Kalau mengacu KUHP Pasal 1 ayat (2) peraturan yang dibuat setelah hasil seleksi diperoleh maka aturan tersebut harus menguntungkan kepada pihak yang lulus seleksi.

Sebulan sudah berlalu, namun sampai saat ini belum ada perkembangan kearah terbitnya Permen PAN-RB.
Atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, kami mohon dengan segala kerendahan hati berkenan kiranya menyikapi hal tersebut dengan kebijakan luar biasa sebagaimana Bapak menghadapi kenyataan kecilnya hasil kelulusan SKD yang menyebabkan banyaknya formasi yang akan kosong. Sehingga sebagaimana yang Pimpinan Komisi DPR katakan perlu dilakukan tindakan diskresi.
Kami memahami bahwa agenda pelaksanaan P3K sudah diprogramkan sehingga menjadi prioritas pelaksanaannya, namun dengan telah terlaksananya seleksi tersebut bisa secara simultan segera dilaksanakan pembahasan berdasarkan kondisi diskresi agar segera bisa diterbitkan PermenPAN-RB sebagai dasar pelaksanaan kepada yang lulus PG SKD yang tinggal 1% atau sebanyak, 28.534 orang berdasarkan formulasi yang diputuskan.

Demikian atas nama seluruh lulusan Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan PermenPAN-RB No. 37 tahun 2018 menghaturkan terimakasih atas kebijakan yang akan diambil dengan menjadikannya sebagai CPNS.

Salam hormat,

 

(P1 CPNS 2018)
Tembusan Yth :
1. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta.