Tolak Penggusuran Lahan Masyarakat Adat Pubabu

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Konflik persoalan tanah di Besipa’e, TTS sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Belanda. Jauh beberapa dekade sebelumnya tepatnya pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vetor Nabuasa, para amaf (tua-tua adat) dan pemerintah Kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2.674,4 hektar itu menjadi hutan adat. Tujuan dari penetapan hutan adat Pubabu ini untuk melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, pohon, dan tali-tali hutan. Hutan adat pubabu merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dawan “Kio” yang berarti larangan. Sejak itu, masyarakat adat Pubabu melarang siapa saja yang melakukan aktivitas penebangan, perburuan dan aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat hanya diperbolehkan menebang, berburu, dan melakukan aktivitas di hutan tersebut, apabila sudah melakukan upacara “onen tfe kio” atau “berdoa buka larangan”. Pada tahun 1982, pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung 5 tahun, dari tahun 1982 sampai tahun 1987. Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerja sama antar Negara dan masyarakat adat Pubabu sebagai pemilik hutan adat. Pada tahun 1987, tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT selama 25 tahun, dari tahun 1987 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, masyarakat adat Pubabu membangun pemukiman di luar hutan adat. Namun Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6000 ha yang dikontrak oleh Dinas Peternakan. Setelah itu di tahun yang sama, Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak, namun masyarakat adat Pubabu dengan tegas melakukan penolakan.
Persoalan hak kepemilikan hutan adat pubabu terus berlanjut hingga masa kepimpinan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.

Pada tanggal Minggu, 9 februari 2020 rombongan pemerintah yang di pimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Viktor B. Laiskodat yang juga bersama beberapa investor mengendarai sekitar 12 mobil memasuki kompleks bangunan instalasi peternakan yang sekarang telah di tempati oleh masyarakat,salah seorang warga yang bernama mama Damaris menghampiri kemudian bertanya siapa yang datang,lalu seorang petugas menjawab bahwa itu adalah rombongan pemerintah provinsi yang datang untuk mengecek bangunan. Setelah itu mama Damaris menunggu sampai rombongan keluar dari kompleks peternakan. Selesai pengecekan rombongan meninggalkan kompleks peternakan,lalu mama Damaris menghampiri seorang petugas lagi untuk bertanya tujuan apa mereka datang ke kawasan mereka. Tapi belum di jawab oleh petugas,Gubernur kemudian menghampiri mama Damaris dan mengatakan” masyarakat yang saat ini tinggal dalam kompleks bangunan peternakan harus segera meninggalkan kompleks tersebut karena bangunan tersebut adalah aset milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang rencananya akan di rehab kembali oleh pemerintah. Setelah menyampaikan hal tersebut Gubernur bersama rombongan kemudian meninggalkan kawasan dan melanjutkan perjalanan ke Kolbano di duga akan menjadi tempat investasi pariwisata. Pernyataan gubernur tersebut membuat masyarakat marah,kerena selain tujuan pemerintah yang ingin mengusir masyarakat dari kawasan, kedatangan rombongan yang tanpa pemberitahuan seakan tidak menghargai masyarakat hutan adat Pubabu. Hal lain yang membuat masyarakat kecewa adalah tidak adanya sosialisasi terkait rehab bangunan,padahal pemerintah tahu bahwa bangunan tersebut telah di tempati oleh masyarakat. Situasi ini membuat masyarakat Pubabu melakukan pemblokiran jalan bertujuan untuk menahan kedatangan rombongan Gubernur yang akan kembali ke kupang agar masyarakat dapat bertemu langsung dengan Gubernur dan bertanya alasan mereka harus meninggalkan kawasan yang mana telah mereka perjuangkan sejak tahun 2008 sampai sekarang. Aksi pemblokiran ini di tambah dengan aksi telanjang dada yang di lakukan oleh ibu-ibu sebagai bentuk perlawanan mereka.

Konflik terus berlanjut sampai pada hari selasa 12 mei 2020 rombongan pemerintah yang di pimpin langsung oleh Gubernur NTT yaitu Viktor Laiskodat kembali mendatangi kompleks instalasi peternakan Pubabu, kedatangan rombongan pemerintah ditolak oleh masyarakat setempat, beberapa ibu-ibu bahkan melakukan aksi telanjang dada sebagai bentuk penolakan keras terhadap kedatangan Gubernur NTT namun Gubernur tetap bersikeras untuk masuk ke dalam kompleks instalasi peternakan yang telah di duduki masyarakat setempat sampai akhirnya Gubernur menaiki pagar kayu depan kompleks yang dibuat masyarakat sebagai cara masuk ke dalam kompleks instalasi. Terjadi adu mulut antara masyarakat dan rombongan pemerintah sampai akhirnya masyarakat duduk bersama Gubernur membahas persoalan yang terjadi, dalam perbincangan tersebut Gubernur mengeluarkan beberapa pernyataan yang tidak etis dan tidak pantas diucapkan oleh seorang yang katanya “Wakil rakyat”, Gubernur mengancam jika masyarakat adat pubabu terus melakukan aksi penolakan maka nyawa salah seorang aktivis masyarakat adat pubabu akan dihilangkan.

Kedatangan Gubernur ke pubabu pada hari selasa 12 mei 2020 sendiri telah melanggar aturan dari pemerintah pusat yang melarang ASN untuk tidak melakukan perjalanan dinas di tengah pandemic covid-19, nyatanya larangan dari pemerintah telah di langgar sendiri oleh gubernur NTT, Gubernur NTT Viktor Laiskodat menganggap enteng persoalan corona yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional, Gubernur tetap melakukan perjalanan dinas serta membawa rombongan yang berjumlah lebih dari 30 orang, Gubernur juga tidak menerapkan protokol kesehatan pada saat kedatangannya ke pubabu. Hal ini berlawanan dengan surat edaran Gubernur NTT sendiri dengan nomor : BKD.840/30/Bid.IV-Kesra/2020. Gubernur tidak melihat pandemic covid-19 sebagai suatu hal yang harus ditangani secara serius namun lebih mementingkan urusan investasi. Dari situasi ini terlihat bahwa monopoli dan perampasan tanah telah mengakibatkan masyarakat kehilangan aksesnya atas tanah yang artinya kehilangan hidup. Dan situasi yang saat ini di alami masyarakat pubabu adalah bukti dari arogansi pemerintah terhadap masyarakat khususnya kaum tani. Di tengah situasi pandemic covid-19 dan juga perubahan iklim cuaca dan intensitas curah hujan yang dapat mengakibatkan masyarakat terancam gagal panen, Pemerintah NTT justru tidak memperdulikan kehidupan masyarakat adat pubabu yang mayoritas bekerja sebagai kaum tani dan kaum tani memerlukan tanah untuk bisa hidup, tindakan penggusuran yang disertai teror dan intimidasi terhadap masyarakat Adat Pubabu merupakan bukti nyata bahwa Pemprov NTT anti terhadap rakyat dan lebih mementingkan investor.

Melalui petisi ini kami menyatakan:

1. Menolak segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengatasnamakan keadilan namun melanggar hak-hak masyarakat besipae karena itu merupakan kejahatan agraria .

2. Mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik tanah adat di besipae melalui jalur litigasi maupun non litigasi agar konflik ini tidak berkepanjangan

3. Mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia secara serius menangani persoalan tanah adat masyarakat besipae agar konflik ini tidak berkepanjangan.

4. Mendesak KOMNAS HAM untuk menetapkan kasus tanah adat Besipae sebagai darurat satu kejahatan HAM tingkat Nasional karena melanggar hak-hak masyarakat adat Besiape.

 

Beberapa berita terkait kasus ini:

1. https://www.victorynews.id/pemprov-ntt-hari-ini-tertibkan-warga-di-besipae/

2. https://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/1315974/pemprov-ntt-minta-masyarakat-keluar-dari-hutan-besipae?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

3. https://radarntt.co/news/2020/pemprov-ntt-tidak-menempuh-jalur-hukum-atas-kejadian-besipae/

4. https://voxntt.com/2020/05/12/gubernur-ntt-disambut-aksi-telanjang-ibu-ibu-di-besipae-tts/62754/

5. https://beritamedia.id/2020/05/warga-besipae-minta-gubernur-ntt-hentikan-intimidasi-dan-utamakan-musyawarah/

6. https://gardaindonesia.id/tag/pemilik-lahan-hutan-adat-besipae/

7. https://radarntt.co/news/2020/riwayat-besipae-dan-kronologi-penertiban-aset/

8. https://indonews.id/mobile/artikel/29597/Episode-Lanjutan-Drama-Lompat-Pagar-Gubernur-NTT-vs-Aksi-Bugil-Ibu-ibu-Besipae/