Keadilan Bagi Korban Kekerasan Pada Perempuan Penyandang Disabilitas

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Mawar (Nama disamarkan) usia 16 tahun, kelas 1 SMPLB, Penyandang disabilitas intelektual. Mengalami kekerasan seksual oleh paman kandung sendiri. Namun, kasus Mawar tidak bisa diproses hukum karena dia seorang penyandang down syndrome yang dianggap kesaksian nya tidak valid. Terlebih kasus nya diselesaikan secara kekeluargaan karena pelaku masih memiliki hubungan darah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sebenarnya menyebutkan bahwa "proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi."

Namun, peraturan ini seolah enggan untuk digunakan dalam upaya penanganan kasus kekerasan pada perempuan penyandang disabilitas.

Jika kita terus membiarkan hal ini, kekerasan terhadap perempuan disabilitas akan terus meningkat disebabkan tidak adanya hukuman yang jelas terhadap pelaku.

Publik dan organisasi perlindungan perempuan harus mendesak Instansi kepolisian untuk menangani kasus-kasus kekerasan yang terbengkalai seperti pada kasus Mawar.

Dan kita juga perlu mendorong komitmen penegak hukum untuk menjalankan PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan