HARGA SAWIT MENCEKIK PETANI! HENTIKAN PUNGUTAN EKPOR CPO DAN BEA KELUAR!

HARGA SAWIT MENCEKIK PETANI! HENTIKAN PUNGUTAN EKPOR CPO DAN BEA KELUAR!
Alasan pentingnya petisi ini

Ditengah harga minyak makin mahal, banyak yang luput dari pemberitaan.
Kami, petani sawit yang diombang ambing kebijakan, dan dicekik harga yang makin hari makin anjlok.
Dulu, kami bisa jual Tandan Buah Segar (TBS) sawit hingga 4.000/kg. Mirisnya, sekarang tak sampai 1.000/kg. Ini nggak masuk akal. Dengan harga dibawah 1.000 /kg, petani bukan saja tidak mendapat untung, bahkan tidak dapat bertahan hidup.
Untuk menghasilkan 1 kg TBS saja, minimal kami harus mengeluarkan 1.800. Itu kalau harga pupuk normal. Saat ini harga pupuk juga makin melambung tinggi. Bisa-bisa sampai 2.000/kg untuk biaya produksi. Kalau dijual tak sampai 1.000/kg? Kami rugi sekali!
Ini semua terjadi salah satunya, pada awal bulan juni 2022, Kementerian Keuangan RI memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.
Kebijakan ini secara langsung telah memotong harga TBS di tingkat petani kelapa sawit sekitar Rp. 1.000-1.300/kg.
Belum lagi, Selama ini dana Pungutan Ekpor CPO (PE) di kelola oleh BPDPKS, yang pengunanya mayoritas dinikmati oleh konglomerat biodiesel melalui subisdi, total dana untuk subsidi biodiesel 2015-2021 Rp. 110,05 Triliun atau 80,16 persen dari dana PE, sementara petani hanya dapat sebesar 6,59 triliun atau 4,8 persen dari dana PE untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Katanya, kebijakan untuk kesejahteraan petani. Kebijakan Pungutan Ekpor CPO (PE) dan Bea Keluar (BK) juga diberlakukan dengan alasan untuk stabilkan harga TBS petani.
Tapi faktanya kebijakan ini justru turunkan harga TBS petani dan juga dana hasil pungutan PE dan BK ini lebih banyak di nikmati oleh konglomerat biodiesel.
Demi petani sawit seluruh Indonesia, kebijakan yang merugikan ini harus berubah.
Persatuan organisasi Petani Sawit (POPSI), minta kepada Presiden Joko Widodo Presiden RI dan Ibu Sri Mulyani - Menteri Keuangan RI untuk evaluasi kebijakan Pungutan Ekpor CPO (PE) dan Bea Keluar (BK) yang telah merugikan petani sawit seluruh Indonesia.
Saatnya #KITAPEDULIPETANISAWIT!
Salam,
Persatuan organisasi Petani Sawit (POPSI)