BATALKAN EKSEKUSI ASTRANAWA

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


PETISI DUKUNGAN UNTUK MENDORONG MAJELIS HAKIM

MEMBATALKAN EKSEKUSI ASTRANAWA DALAM GUGATAN PERLAWANAN

DI PN SURABAYA NOMOR: 1121/BTH/2019/PN.SBY

SAAT INI, Majelis Hakim Pengadilan Negara (PN) Surabaya yang diketuai Martin Ginting, SH. MH. telah memeriksa perkara perlawanan antara Drs. Choirul Anam dengan DPW PKB Jawa Timur terkait pelaksanaan eksekusi tanah dan bangunan yang melekat diatasnya (GEDUNG GRAHA ASTRANAWA).

Perkara gugatan perlawanan ini dilakukan atas imbas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby dimana Drs. Choirul Anam sebagai Tergugat I, Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya selaku Tergugat II, Yayasan Bisma selaku Turut Tergugat I, dan Notaris Tantien Bintarti,S.H. selaku Turut Tergugat II.

Bahwa dalam amar putusan dalam perkara tersebut, majelis hakim yang diketuai Yulizar,SH. MH. intinya menyatakan bahwa Surat Persetujuan YKP Kotamadya Surabaya nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 adalah sah. Kemudian menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang melekat diatasnya, untuk diserahkan kepada Penggugat yakni DPW PKB Jawa Timur, menghukum Tergugat II untuk menerbitkan Buku Tabungan atas nama Penggugat.

Ironisnya, ada salah satu Petitum (Tuntutan) dari Penggugat yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Yulizar, yakni Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai ganti rugi yang dituntutnya atas bangunan Gedung Graha Astranawa.

Atas hal itu, kami berpendapat bahwa putusan perkara 86/Pdt.G/2016/PN.Sby yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut tidak dapat dijalankan, namun oleh PN Surabaya yang dibantu ribuan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan orang-orang yang membantu Juru Sita, Satgas PKB tetap ngotot melaksanakan eksekusi atas tanah dan bangunan Gedung Astranawa di Jalan Gayungsari Timur Nomor 33 Surabaya.

Ada dua (3) kejanggalan atas dipaksakannya eksekusi tersebut:

Pertama, Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 yang dinyatakan sah oleh majelis hakim yang diketuai Yulizar, dimana letak tanahnya berada di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungsan Surabaya, padahal secara nyata bahwa di dalam Surat Persetujuan tersebut letaknya di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut.

Kedua, Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya melaksanakan eksekusi kepada Tergugat II (YKP Kota Surabaya) terlebih dahulu untuk menerbitkan Buku Tabungan atas nama Penggugat (DPW PKB Jawa Timur) (noted: kenyataannya hingga kini tidak dilakukan oleh Tergugat II untuk menerbitkan Buku Tabungan tersebut. Padahal perintah pengadilan sangat jelas tentang “Menghukum”)

Ketiga, Majelis Hakim juga tidak mengabulkan Petitum Penggugat atas klaim bangunan Gedung Graha Astranawa) yang pembangunannya berasal dari dana sumbangan kader maupun simpatisan DPW PKB Jawa Timur. Padahal objek sengketa yang didalilkan dalam posita maupun petitum gugatannya adalah Tanah dan Bangunan yang dikenal Gedung Astranawa harus diserahkan kepada Penggugat.

Ada dua 12 fakta hukum yang diabaikan:

  1. Tanah ASTRANAWA ini sudah dimiliki Cak Anam sejak Tanggal 16 Juni 1997, disertai 4 Surat Tanda Hak Milik (STHM) dilengkapi Akta Notaris No 44 Tanggal 7 Mei 1987. Notaris/PPAT A Kohar SH. Saat itu PKB BELUM LAHIR.
  2. Akta Notaris Tantien Bintarti, SH No 128 tanggal 28 Agustus 2000 yang dibuat Cak Anam dengan YKP, bukan akta jual beli, melainkan akta penyelesaian masalah. Cak Anam menyerahkan 4 STHM ke YKP, sementara YKP -- yang menguasai izin pengeringan wilayah -- menyerahkan buku tabungan lunas ke Cak Anam. YKP TIDAK PERNAH MEMBELI/MEMILIKI TANAH TERSEBUT.
  3. Eksekusi ASTRANAWA tidak seharusnya terjadi. Apalagi saat eksekusi berlangsung, sudah ditunjukkan adanya gugatan perlawanan No 1121/BTH/2019/PN.SBY, bahkan sudah ada jadwal sidang.
  4. Eksekusi ASTRANAWA tidak seharusnya terjadi. Karena gugatan perkara perdata  No:770/Pdt/2016/PN.Sby yang diajukan Cak Anam dengan tegas MEMBATALKAN SP 024/VIII/YKP/SP/2000, satu-satunya bukti yang dimiliki PKB yang menjadi dasar eksekusi. Ini masih dalam PROSES BANDING saat itu. Kini dalam tahap KASASI.
  5. Eksekusi ASTRANAWA tidak seharusnya terjadi. Karena AMAR putusan yang dipakai dasar eksekusi, Perkara Nomor 86/Pdt/2016/PN.Sby, Jo No 761/Pdt.G/2016/PT Sby Jo No 743/Pdt/2018 justru MENGHUKUM Tergugat II (dalam hal ini YKP) untuk membuat Buku Tabungan atas nama PKB, dan ini tidak mungkin dilakukan.
  6. Surat Persetujuan SP 024/VIII/YKP/SP/2000, satu-satunya bukti yang dimiliki PKB, adalah surat memo internal YKP. Orang AWAM HUKUM saja paham, bahwa, SP itu bukan Alas Hak Atas Tanah, juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Untuk mempertegas ini, bisa dilihat Putusan PTUN No 168/G/2019/PTUN.SBY.
  7. Keterangan saksi ahli, Dr Taufik Iman Santoso di bawah sumpah di depan majelis hakim sidang perlawanan PN Surabaya, jelas, bahwa, eksekusi itu melanggar hukum. Karena putusan Perkara Nomor 86/Pdt/2016/PN.Sby, Jo No 761/Pdt.G/2016/PT Sby Jo No 743/Pdt/2018 amarnya membatalkan Akte Nataris Tantien Bintarti, SH No 128 tanggal 28 Agustus 2000, berarti secara otomatis mengembalikan status tanah itu pada posisi semula, sebelum akte itu dibuat. YKP harus mengembalikan 4 STHM yang diserahkan Cak Anam.
  8. Alasan majelis hakim dalam sidang Perlawanan di PN Surabaya, bahwa, eksekusi ASTRANAWA sudah dilakukan, ini membuat mereka repot, menurut Dr Taufik, tidak boleh dibiarkan. Karena prinsip hukum itu, tidak boleh merugikan orang lain.
  9. Pendapat pakar hukum (Legal Opinion) Dr Sri Setiadji, SH. MHum (Univeritas 17 Agustus Surabaya), Dr Agus Sukarmadji, SH, MHum (Universitas Airlangga), Dr Iwan Permadi SH, MHum (Universitas Brawijaya), setelah membaca proses kepemilikan tanah, menyimpulkan, bahwa, status hak atas tanah ASTRANAWA itu melekat sepenuhnya kepada Drs Choirul Anam.
  10. Secara tegas dan jelas, bahwa, kapasitas hukum partai politik (PKB) bukan merupakan subyek hukum yang patut mendapatkan hak atas obyek yang disengketakan. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 Partai Politik diberikan status badan hukum hanya bisa memperoleh HGB, Hak Pakai, Hak Sewa, karena Parpol tidak diberikan hak milik sebagaimana diatur dalam PP No 38 Tahun 1963.
  11. Menurut pendapat pakar hukum Dr Sri Setiadji, SH. MHum (Univeritas 17 Agustus Surabaya), Dr Agus Sukarmadji, SH, MHum (Universitas Airlangga), Dr Iwan Permadi SH, MHum (Universitas Brawijaya) Parpol tidak dapat memperoleh tanah dengan cara hibah jika tanah yang dihibahkan itu berupa hak milik.
  12. Kesaksian Sdr Drs M Musyafak, yang tercantum di halaman 48 putusan Perkara Nomor 86/Pdt/2016/PN.Sby, dan menjadi pertimbangan Hakim Yulisar, bahwa, tanah ASTRANAWA adalah pemberian Cak Narto kepada PKB karena telah mendukung sebagai Walikota Surabaya Sunarto, sangat patut diuji kebenarannya. jika benar kesaksian tersebut, maka, INI BAGIAN DARI GRATIFIKASI. Jika tidak benar, ini merupakan kesaksian palsu. Inilah yang sedang didalami oleh sebuah LSM anti korupsi di Surabaya, SCWI (Surabaya Coruption Watch Indonesia) dengan mendesak DPRD Kota Surabaya mengelar hearing tanah ASTRANAWA, tetapi, DPRD Kota Surabaya belum berani menjawab.

MAKA DENGAN INI KAMI MEMINTA KEPADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA KHUSUSNYA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA PERLAWANAN NOMOR: 1121/BTH/2019/PN.SBY UNTUK:

MEMBERIKAN Perlindungan Hukum kepada Pelawan yakni Drs. Choirul Anam dengan memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

MENUNTUT kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 1121/BTH/2019/PN.SBY untuk tetap objektif dan independen dalam mengambil keputusan dalam perkara perlawanan ini.

MENUNTUT kepada Majelis Hakim untuk membaca Kembali putusan perkara Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Sby atau setidaknya mencermati pada Amar Mengadili dalam putusan tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap.

KAMI MENYATAKAN MENDUKUNG UPAYA-UPAYA PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. KAMI JUGA MENUNTUT AGAR MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA NOMOR 1121/BTH/2016/PN.SBY MEMBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA DENGAN MELIHAT FAKTA-FAKTA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 86/Pdt.G/2016/PN.SBY YANG TELAH KAMI JELASKAN DIATAS. MARI WUJUDKAN PENGADILAN YANG BERSIH DARI KEPENTINGAN APAPUN DEMI TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN YANG HAKIKI.

 “JANGAN ADA INDUSTRI HUKUM DI PN SURABAYA. FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM -- TEGAKKAN KEADILAN SEKALI PUN LANGIT RUNTUH.”