Tolak Surat Edaran Gubernur Sumbar tentang Percepatan Tanam Padi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 1 ayat 1 Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Selanjutnya pada ayat 3 juga disebutkan bahwa Indonesia juga merupakan negara hukum.

Konon, Indonesia disebut juga sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Hal ini didukung pula oleh suburnya tanah Indonesia sehingga mata pencarian sebagian besar masyarakatnya adalah bertani.

Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2015 tercatat sebanyak 40,12 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Itu artinya jika dipersentasekan terhitung kurang lebih 33% dari jumlah penduduk Indonesia keseluruhan merupakan petani.

Ironisnya, Indonesia yang notabene negara hukum selalu saja menciptakan berbagai polemik ketika menyelesaikan perkara hukum di bidang pertanian dan pertanahan.

Menurut data dari Ombudsman RI, sepanjang  2016 telah terjadi 450 konflik agraria dengan luas tanah 1.265.027 hektar yang melibatkan sekurang-kurangnya 86.745 kepala keluarga (KK) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data dari uraian di atas kami dari Komunitas Literation Not Bombs (LOS) menilai konflik agraria sebagai diskursus paling 'sexy' untuk menjadi perhatian utama.

Sebagai catatan kecil, kami ingin memperkenalkan diri sebagai komunitas yang menginisiasi petisi ini.

Literation Not Bombs (LOS) merupakan sebuah komunitas yang berbasis di Padang, Sumatra Barat. Bergerak dibidang literasi yang memiliki slogan “literasi bukanlah bom, bukanlah sesuatu yang harus kamu hindari dan jauhi, literasi sejatinya adalah seni tertinggi”.

Ya, slogan tersebut menunjukkan suatu kecintaan sekaligus ajakan agar orang kembali menghormati literasi karya-karya dari manusia kreatif serta sebagai wujud bagian dari masyarakat yang berbudaya.

Bagi Literation Not Bombs, literasi tidak hanya sebatas kepada buku. Komunitas ini juga memandang unsur literasi di dalam budaya-budaya seni populer seperti: lagu, pertunjukan teater, pameran gambar, hingga film.

Kendati berkecimpung menggalakkan literasi. Literation Not Bombs juga sebisa mungkin mendekatkan diri dengan isu-isu yang dirasa merugikan banyak orang.

Karena LOS bersepakat dengan apa yang dikatakan Saut Situmorang “Seni membuat orang peka dan menyadari ketidakberesan dalam hidupnya. Seni bisa membuat setiap orang memberontak dan melawan sesuatu yang menindas”. Jadi literasi sebagai bagian dunia seni juga berperan sebagai alat untuk melawan penindasan.

Sebagai buktinya beberapa bulan belakangan ini LOS fokus dengan isu-isu pertanian dan agraria seperti yang telah dijelaskan di atas diantaranya: “pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Jawa Timur”, “penggusuran paksa lahan milik petani Langkat oleh PT. Langkat Nusantara Kepong di Langkat, Sumatra Utara”, “konflik agraria petani yang menolak pendirian Bandara Internasional Jawa Barat di Sukalmulya, Majalengka, Jawa Barat”, serta di daerah kami sendiri perihal “Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat No. 521.1/1984/Distanhorbun/2017 tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi”.

Yang disebutkan terakhir menjadi sorotan serius bagi kami sehingga menginisiasikan mobilisasi petisi ini. Selain kasus tersebut begitu dekat dengan kami, kami juga mengindikasikan bahwa kasus tersebut begitu sarat potensi pengambilan lahan dan tanam paksa oleh negara yang kami tolak ketersepakatannya.

Pada Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat No. 521.1/1984/Distanhorbun/2017 tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi , Gubernur menyampaikan bahwa :

  1. Menggerakkan seluruh petugas terkait termasuk jajaran TNI AD unutk mengajak petani agar segera melakukan penanaman padi sehabis panen;
  2. Petani harus menanami lagi lahannya 15 hari setelah panen, jika 30 hari setelah panen tidak dikerjakan oleh petani, maka diusahakan pengelolaannya diambil alih oleh Koramil bekerjasama dengan UPT Pertanian Kecamatan setempat;
  3. Lahan yang diambil alih pengelolaannya diatur dengan kesepakatan para pihak terkait (Petani dan Pengelola) dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Seluruh biaya usaha tani ditanggung oleh pengelolah;
  • Setelah panen, biaya usaha tani dikembalikan kepada pengelolah;
  • Keuntungan dari usaha tani dibagi antara petani dan pengelola dengan perbandingan 20% untuk petani dan 80% untuk pengelolah;
  • Kerja sama pengelolaan antara Koramil dan UPT Pertanian Kecamatan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama tersendiri.

Surat ini kemudian ditegaskan kembali pada 8 Maret 2017 melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 521.7/2088/Distanhorbun/2017 yang berisi:

  1. Menggerakkan seluruh intansi terkait termasuk jajaran TNI AD untuk mengajaketani melakukan penanaman padi pada lahan yang tidak termanfaatkan;
  2. Lahan yang tidak termanfaatkan sebagaiman tersebut pada angka 1, dapat diusulkan oleh petani untuk dilakukan erjasama pengelolaannya dena pihak ketiga, dalam hal ini koramil dan UPT Pertanian Kecamatan setempat;
  3. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para piha (Petani dan Pengelola) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat edaran ini mengindikasikan bahwa lahan-lahan pertanian yang dimiliki petani akan diambil alih penguasaannya dan pengelolaannya oleh TNI dan UPT Pertanian Kecamatan, yang difasilitasi oleh Gubernur.

Seharusnya gubernur harus menyelesaikan persoalan-persolan petani seperti:

  1. Alih fungsi lahan pertanian yang semakin meluas;
  2. Pembiaran kegiatan illegal loging dan illegal mining yang berdampak terhadap kerusakan hulu air, sumber pengairan lahan pertanian;
  3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti: irigasi, serangan hama, dan teknologi.

Berikut pertimbangan dan alasan kami untuk "harus" menolak Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat tersebut:

  1. Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat Nomor 521.1/2088/Distanhorbun/2017 tidak mengubah esensi Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat No. 521.1/1984/Distanhorbun/2017;
  2. Lahan pertanian tidak bisa dipaksa terus-menerus untuk ditanami. Ada masa jeda yang harus dilakukan untuk mengembalikan kesuburan tanah;
  3. Air untuk pengairan lahan tidak melulu ada;
  4. Petani tidak membutuhkan pekerja, melainkan sarana dan prasarana;
  5. Hilangnya kemerdekaan rakyat atas tanahnya;
  6. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V). Kata “ambil alih” memiliki turunan “mengambil alih” yang secara verba diartikan “menggantikan (pimpinan, kemudi dan sebagainya)”, secara ekspilisit dalam surat edaran gubernur tersebut, tersirat ada upaya menggantikan/kemudi petani dalam hak atas tanah;
  7. Bertani bukan kewenangan militer sebagai aparatur negara;
  8. Konflik yang melibatkan militer dan masyarakat jarang sekali bisa terselaikan;
  9. Pelanggaran hak rakyat untuk mengelola lahan yang di lindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);
  10. Melanggar Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU Perlintan) yang melindungi petani yang tidak mampu baik secara luas lahan maupun akses dana hingga perlindungan panen;
  11. Sarat korporasi, menggunakan kekuatan militer sebagai alat intimidasi rakyat;
  12. Upacara adat masyarakat sesudah panen harus dilestarikan.

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas. Surat Edaran ini bukanlah solusi untuk menjawab persoalan pertanian.

Kami dari Literation Not Bombs mewakili suara hati elemen-elemen masyarakat yang menolak surat edaran tersebut meminta:

  • Pencabutan terhadap Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat No. 521.1/1984/Distanhorbun/2017;
  • Pencabutan terhadap Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat Nomor 521.1/2088/Distanhorbun/2017;
  • Menghentikan tanam paksa pada petani di Sumatera Barat, kembalikan TNI kepada fungsi semestinya;
  • Gubernur melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas petani dan menjalankan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tani.

Satu tanda tangan anda sangat berarti bagi perjuangan petani. “Tanpa petani negara makan apa?”

Terima Kasih.



Hari ini: Literation Not Bombs mengandalkanmu

Literation Not Bombs membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Gubernur Sumatra Barat: Tolak Surat Edaran Gubernur Sumbar tentang Percepatan Tanam Padi". Bergabunglah dengan Literation Not Bombs dan 85 pendukung lainnya hari ini.