Petisi ditutup

Cabut SE Gubernur Sumbar Tentang Gerakan Percepatan Tanam Padi

Petisi ini mencapai 59 pendukung


Pola "Tanam Paksa" Kolonial kembali hadir dengan wajah baru di era Reformasi ini. Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat pada 6 Maret 2017 mengeluarkan Surat Edaran No. 521.1/1984/Distanhorbun/2017 tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi. Pada Surat Edaran ini, Gubernur menyampaikan bahwa :

1. Menggerakkan seluruh petugas terkait termasuk jajaran TNI AD unutk mengajak petani agar segera melakukan penanaman padi sehabis panen.

2. Petani harus menanami lagi lahannya 15 hari setelah panen, jika 30 hari setelah panen tidak dikerjakan oleh petani, maka diusahakan pengelolaannya diambil alih oleh Koramil bekerjasama dengan UPT Pertanian Kecamatan setempat

3. Lahan yang diambil alih pengelolaannya diatur dengan kesepakatan para pihak terkait (Petani dan Pengelola) dengan ketentuan :

Seluruh biaya usaha tani ditanggung oleh pengelola

Setelah panen, biaya usaha tani dikembalikan kepada pengelola

Keuntungan dari usaha tani dibagi antara petani dan pengelola dengan perbandingan 20% untuk petani dan 80% untuk pengelola

Kerja sama pengelolaan antara Koramil dan UPT Pertanian Kecamatan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama tersendiri.

Surat ini kemudian ditegaskan kembali pada 8 Maret 2017 melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 521.1/2088/Distanhorbun/2017.

Surat edaran ini mengindikasikan bahwa lahan-lahan pertanian petani akan diambil alih penguasaanya dan pengelolaannya oleh TNI dan UPT Pertanian Kecamatan, yang difasilitasi oleh Gubernur. Padahal Gubernur harus menyelesaikan persoalan-persolan petani yang seperti :

Alih fungsi lahan pertanian yang semakin meluas.

Pembiaran kegiatan illegal loging dan illegal mining yang berdampak terhadap kerusakan hulu air, sumber pengairan lahan pertanian.

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti Irigasi, serangan hama, dan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut Surat Edaran ini bukanlah solusi dalam menjawab persoalan pertanian. Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat meminta Pencabutan terhadap Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 521.1/1984/Distanhorbun/2017 dan Nomor 521.1/2088/Distanhorbun/2017. Serta hentikan tanam paksa pada petani di Sumatera Barat dan kembalikan TNI kepada fungsi yang semestinya. Kemudian Gubernur harus melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas petani dan jalankan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tani.



Hari ini: Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat mengandalkanmu

Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Gubernur Sumatera Barat: Cabut SE Gubernur Sumbar Tentang Gerakan Percepatan Tanam Padi". Bergabunglah dengan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat dan 58 pendukung lainnya hari ini.