Sadis!!! TKD PNS DKI Jakarta dipotong 50%

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


#TKDDKIDikebiri 

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta melakukan Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS DKI Jakarta Sebesar 50% telah menimbulkan keresahan PNS. Kebijakan Gubernur DKI tersebut dikuatkan melalui Pergub DKI Jakarta No. 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Kebijakan Gubernur DKI memotong TKD sebesar 50% tidak diterapkan terhadap seluruh PNS DKI Jakarta, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Diskominfo, Dinas Sosial, BKD, BPKD serta anggota Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dinilai eksklusif dan identitas anggotanya dirahasiakan.

Akibat pemotongan TKD sebesar 50% banyak PNS DKI Jakarta kesulitan memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman yang diperoleh dengan cara menggadaikan SK (PNS) khususnya di Bank DKI dan Bank BJB.

Pihak BKD DKI Jakarta mengancam menindak para PNS jika terbukti menyebarluaskan isu/informasi tentang pemotongan TKD di Pemprov DKI Jakarta, melalui instrumen PP No. 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS dan menindaklanjutinya dengan UU ITE sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan PNS DKI Jakarta.

Gubernur DKI beralasan bahwa pemotongan TKD terpaksa dilakukan karena Pemprov DKI Jakarta mengalami defisit anggaran akibat Pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut kontradiktif dengan fakta yang disampaikan para PNS secara tertutup, bahwa sebenarnya Defisit Anggaran sudah terjadi sejak 2019, bahkan sejak Daftar Pelaksanaan Anggaran 2019 diterbitkan, jadi bukan disebabkan Covid-19.