BATALKAN REVISI PERDA RZWP3K PROVINSI LAMPUNG

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


UNTUK SIAPA DAN APA URGENSI MEREVISI PERDA PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RZWP3K PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 – 2038

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mewajibkan seluruh provinsi di Indonesia untuk menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai dasar dalam pembangunan di sector pesisir dan pulau-pulau kecil dan dasar bagi penerbitan perizinan di sektro pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Di Provinsi Lampung kita telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Provinsi Lampung tahun 2018 – 2038. Dalam proses penyusunan perda tersebut tentu ada banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan kelompok masyarakat sipil di provinsi lampung untuk memastikan Perda tersebut mengedepankan aspek lingkungan hidup dan masyarakat pesisir. Oleh sebab itu salah satu hal yang sangat penting dalam perda tersebut ialah sudah tidak lagi mengakomodir lokasi untuk pertambangan pasir laut.

 

Saat ini Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung sebagai Perda yang akan direvisi dan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2020. Perda RZWP3K tersebut merupakan Perda yang baru seumur jagung karena baru disahkan dua tahun yang lalu dan program-program yang ada di dalam perda tersebut belum dijalankan dengan maksimal baik itu program terkait zona pariwisata, perikanan tangkap, budidaya maupun kawasan konservasi baik itu kawasan konservasi perairan maupun kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Provinsi Lampung secara substansial sudah cukup mengakomodir kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat pesisir, dan tinggal disesuaikan dan diseimbangkan dengan implementasinya. Walaupun sampai dengan saat ini Pemerintah provinsi Lampung masih enggan melakukan penegakan hokum dan pencabutan izin kepada aktivitas/kegiatan yang tidak sesuai Perda tersebut.

Persoalan lain dalam implementasi Perda RZWP3K Provinsi Lampung adalah bahwa dalam Perda tersebut sudah tidak mengakomodir lagi adanya wilayah pertambangan di pesisir-dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung, namun faktanya di rentang waktu antara pengesahan Undang-Undang 1 Tahun 2014 dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 pemerintah Provinsi Lampung justru menerbitkan izin usaha pertambangan pasir laut di perairan laut lampung pada tahun 2015 dan tahun 2017 yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. dari ke-5 izin tersebut lokasi semuanya berada di zona tangkap nelayan dan hal ini tentu saja sangat berpotensi mengganggu ekosistem laut yang menjadi sumber pendapatan nelayan di provinsi lampung serta menimbulkan konflik social antara perusahaan dengan masyarakat bahkan sampai dengan pengkriminalisasian nelayan.

 

Kita menduga ada kepentingan tertentu dalam revisi Perda RZWP3K tersebut, karena secara substansial perda tersebut sudah mengakomodir kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat dan seharusnya apabila perda tersebut akan direvisi maka harus dilakukan evaluasi terhadap program dalam perda tersebut terlebih dahulu dan tidak dengan terburu-buru. Terlbih lagi saat ini provinsi lampung akan melaksanakan pilkada di 8 kabupaten/kota yang mana 5 dari 8 kabupaten kota yaitu Kabupaten Lampung TImur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pesisir Barat merupakan wilayah yang memiliki garis pantai serta merupakan wilayah-wilayah yang rentan akan kejahatan lingkungan di sector pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Demi kepentingan bersama dan untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan demi terjaminnya hak-hak masyarakat pesisir atas akses sumber daya alam kelautan maka dengan ini kami menyuarakan untuk menolak revisi Perda RZWP3K Provinsi Lampung dan meminta kepada DPRD Provinsi Lampung dalam rapat paripurna pembahasan tingkat lanjut revisi perda RZWP3K Provinsi Lampung yang diselenggarakan pada 13 Agustus 2020 untuk dapat membatalkan pembahasan dan revisi perda RZWP3K Provinsi Lampung dengan alasan :

  1. Perda RZWP3K Provinsi Lampung masih seumur jagung dan masih sangat banyak program dalam perda tersebut yang belum dijalankan dan dilakukan evaluasi oleh pemerintah provinsi lampung.
  2. Dengan adanya Perda 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K saja pemerintah Provinsi Lampung tidak berani untuk melakukan pencabutan izin pertambangan pasir laut di Kabupaten Tulang bawang, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan padahal izin pertambangan tersebut sangat bertentangan dengan Perda 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K.
  3. Upaya penegakan hukum terhadap Kasus-kasus kejahatan lingkungan di sector pesisir dan pulau-pulau kecil masih setengah hati dilakukan, hal ini terbukti dengan lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran perizinan dan aktivitas illegal yang dilakukan oleh PT Tegal Mas Thomas di Kabupaten Pesawaran serta lambannya proses penegakan hokum terhadap PT Dataran Bahuga Permai yang melakukan aktivitas illegal dan penebangan mangrove di kecamatan bakauheni kabupaten lampung selatan.
  4. Revisi RZWP3K dikhawatirkan akan semakin memperparah perlindungan dan pengakuan terhadap kawasan pemukiman nelayan, wilayah tangkap nelayan, wilayah perikanan budidaya dan zona konservasi yang kemungkinkan akan dilakukan pengalih  fumgsian ruang menjadi ruang ektraktive.
  5. Berdasarkan kasus izin pertambangan pasir laut yang ada dan saat ini tersisa 2 izin lagi serta berkaca pada proses penyusunan Perda 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Lampung bahwa diduga akan ada kembali pengalokasian wilayah pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi lampung yang akan semakin memperparah kerusakan lingkungan.
  6. Akan ada upaya pengalihfungsian kawasan konservasi mangrove menjadi peruntukan lainnya, padahal saat ini saja kondisi kawasan mangrove di lampung hanya 2.013,06 Hektare dan hal ini belum menjawab tantangan dan kebutuhan akan keberlangsungan ekosistem pesisir, mitigasi bencana serta mitigasi perubahan iklim. Saat ini saja kondisi ekosistem mangrove di lampung banyak mengalami ancaman dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstraktife.
  7. Dalam revisi Proses revisi Perda 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K, pemerintah provinsi lampung diduga tidak menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar melakukan revisi terhadap perda tersebut serta pemerintah Provinsi Lampung juga tidak pernah melakukan evaluasi atas perda tersebut. Padahal KLHS merupakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup dan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Serta penyusunan KLHS merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam penyusunan atau evaluasi Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana yang telah tertuang di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  8. DPRD Provinsi Lampung tidak pernah melakukan publikasi terkait dengan Program Legislasi Daerah serta tidak pernah melakukan publikasi terhadap naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang akan disusun dan/atau dilakukan revisi di website secretariat DPRD Provinsi Lampung dengan surel : https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/
  9. Pelaksanaan Revisi Perda 1 Tahun 2018 dilakukan secara diam-diam dan bersamaaan dengan waktu Pilkada Serentak dan sebagaimana kita ketahui bahwa 5 dari 8 Kabupaten Kota yang akan melaksanakan pilkada tahun ini merupakan wilayah yang memiliki garis pantai serta merupakan wilayah-wilayah yang rentan akan kejahatan lingkungan di sector pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan hal ini tentu akan menimbulkan kecurigaan di public akan kepentingan revisi perda 1 tahun 20018 tentang RZWP3K.